Selasa, 09 Juli 2024

Lia Istifhama Dukung Perhimpunan UKM Indonesia Desak Pemerintah Segera Berikan Akses ke UMKM


JAKARTA, MM - Sikap Perhimpunan UKM Indonesia (P-UKMI) pada Selasa (9/7/2024) yang berharap Pemerintahan Jokowi di sisa kepemimpinan yang akan berakhir, mendapat respon positif dari Anggota DPD RI Terpilih Lia Istifhama. Ia mendukung agar Jokowi fokus pada penguatan UMKM, sektor ril dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Senator Terpilih asal Jawa Timur mendukung saran Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia agar para pelaku UMKM, UKM dan IKM mendapat perhatian khusus sebagai benteng jika ancaman Resesi Ekonomi terjadi.

"Saya (red-Lia Istifhama) sebagai senator Terpilih DPD RI Jawa Timur mendukung sikap dan saran Perhimpunan UKM Indonesia, agar Pemerintah melakukan penguatan UMKM, sektor ril dan Industri Kecil Menengah (IKM). Baik itu fasilitasi perbankan, digitalisasi dan permodalan," ujar Ning Lia sapaan akrabnya, kepada media, Jumat (12/07/2024) di Jakarta.

Saat ini negara ini tidak sedang sehat dalam perekonomian karena ancaman Resesi Ekonomi yang menyebabkan defisit APBN 2024. Tentu jika UMKM, UKM, IKM dan sektor lainnya di perhatikan, tentu pencegahan di tengah krisis apapun. Baik itu krisis moneter, daya beli menurun, dollar naik sampai 17.000 rupiah dan resesi ekonomi dunia berlanjut.

"Ancaman resesi ekonomi di Indonesia adalah efek dari krisis moneter dan ketidakpastian global akibat perang Ukrania-Rusia, Israel-Palestina dan Timur Tengah. Tentu semua ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia," ucap Ning Lia.

Apalagi kata perempuan berhijab ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar sudah mencapai 16.257. Harapannya pencegahan dan antisipasi ancaman Resesi Ekonomi ini menjadi tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UKM.
"Saatnya dibuka akses seluas-luasnya di bidang perbankan, digital dan permodalan. Dimana nantinya UMKM menjadi penyokong, saat terjadi gelombang besar resesi ekonomi di Indonesia" tukas Ning Lia.

Sebelumnya Syafrudin Budiman Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia menjelaskan, berdasar data Bloomberg, Senin, 8 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.257 per USD. Dimana mata uang Garuda tersebut naik 20 poin atau setara 0,12 persen dari posisi Rp16.277 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Selain itu data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp16.250 per USD. Rupiah naik 25 poin atau setara 0,15 persen dari Rp16.275 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Dipredikasi Kalau 1 dollar sudah lebih 17.000 rupiah, dipastikan para pengusaha yang tergantung pada dollar akan kolaps dan paling kuat bertahan diri," ujar Syafrudin.

Jika situasi ini tidak diatasi ancaman krisis moneter yang berimbas pada resesi ekonomi akan terjadi. Presiden Jokowi mengambil langkah taktis dan strategis dalam menyikapi ancaman gelombang besar resesi ekonomi.

Sehingga jika diantisipasi dengan sigap, maka saat kepemimpinan Prabowo-Gibran akan lebih mudah mengatasi problematika tersebut.

"Kita berharap transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa mulus, khususnya bidang ekonomi. Antisipasi dampak krisis moneter, ancaman resesi ekonomi dan penanggulangan defisit APBN bisa diformulasikan dengan baik," terang pria yang diusulkan Jadi Menteri Koperasi dan UKM oleh Relawan Prabowo-Gibran ini.

Kata Syafrudin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Senayan beberapa waktu lalu, melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.
Sampai semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun.

"Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Syafrudin sesuai penjelasan Sri Mulyani.

Jadi kata Syafrudin, di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

"Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L)," ucapnya mengutip statemen Sri Mulyani.

Terakhir kata Syafrudin, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

"Dari sisi perencanaan sebenarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah matang dalam prediksi. Akan tetapi yang namanya gelombang besar resesi ekonomi akan datang tiba-tiba. Oleh karena itu bendungan dan bentengnya adalah bagaimana menguatkan ekonomi rakyat dengan menguatkan pertumbuhan UMKM, UKM dan IKM yang lebih produktif, sehingga bisa menyerap tenaga kerja," pungkas Syafrudin. 

(Red) MM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Kongkow Warkop, Pangdam I/BB Bersama Forkopimda, Kapoldasu, Kajatisu, Danlantamal, Dankosek Serta Danlanud Bahas Tentang Sumut

MEDAN, MM - Segenap unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Sumut kerap nongkrong bareng di berbagai lokasi di seputaran Kota Me...