Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan

Minggu, 09 Februari 2025

Wamendagri Ribka Haluk Ajak Seluruh Stakeholder Berkolaborasi Mendukung Program Papua Sehat, Cerdas, Dan Produktif


JAKARTA, MM - Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mewujudkan visi besar Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera dalam kerangka otonomi khusus (Otsus). Visi tersebut dapat dicapai dengan menjalankan misi utama, yaitu membangun Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.(9/2/2025).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk setelah menerima audiensi Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya di Jakarta belum lama ini.

"Misi utama dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua adalah tercapainya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif," ungkap Ribka.

Menurutnya, keberhasilan implementasi visi ini, memerlukan komitmen yang tinggi dan upaya yang konsisten dari seluruh stakeholder, baik dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat. "Visi ini mencerminkan upaya pemerintah membawa Tanah Papua menuju perubahan besar di masa yang akan datang. Hal ini pun dapat diperoleh melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan," tegasnya.

Ribka juga mengapresiasi BP3OKP/BPP Provinsi Papua Barat Daya yang terus berupaya menjalankan berbagai program dalam menjalankan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder. "Saya memberikan apresiasi dan ini patut menjadi contoh yang baik karena segala unsur, mulai dari pemerintah, lembaga, para tokoh hingga masyarakat berkolaborasi mewujudkan program ini," ujarnya.

Dirinya mengajak seluruh pihak agar terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Tanah Papua. Hal ini penting untuk mewujudkan generasi Papua yang jauh lebih baik.

"Untuk itu saya mengajak seluruh pihak, baik masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga-lembaga, yayasan, dan lainnya untuk bersama berkolaborasi dalam mewujudkan generasi Papua yang unggul," pungkasnya.

(Irfan) MM

Minggu, 02 Februari 2025

Pernyataan Menteri PDT Yandri Susanto Dianggap Melecehkan Profesi Wartawan, Menuai Kecaman Keras Dari Ketua Umum FPII


JAKARTA, MM - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Dra.Kasihhati mengecam sangat keras pernyataan dari Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto dalam sebuah kegiatan Kementerian Desa yang menyudutkan Profesi Wartawan di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku sosial kontrol terhadap kinerja para Kepala Dan Aparat Desa di Indonesia. Dimana kemudian tersebar melalui video dimedia sosial baru-baru ini .

"Baru jadi menteri udah belagu, kalo ngomong itu pake otak jangan pake dengkul,"  kecam Kasihhati dengan nada geram di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Sebelumjya dalam cuplikan video yang tersebar luas  sabtu (1/2/2025), Menteri Yandri Susanto menyebut adanya  wartawan bodrex  yang kerjanya menakut-nakuti Kepala Desa," Mereka mutar itu, hari ini ke Kepala Desa ini minta satu juta, jadi kalo  tiga ratus Desa, tiga ratus juta, kalah tuh gaji Kemendes, gaji Menteri " ujar Yandri Susanto sambil tertawa.

Lanjutnya, "Nah oleh karena itu, pihak Kepolisian dan Kejaksaan ini mohon juga di tertibkan, kalau perlu di tangkapin aja pak Polisi ...LSM dan Wartawan wartawan Bodrex yang mengganggu para Kepala Desa dalam bekerja," tukasnya menyeringai.

Kasihhati menilai pernyataan Menteri Desa dan PDT itu telah melecehkan wartawan sebagai sebuah profesi terhormat sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"Dia (Mendes-red) jangan cuma bisa omon-omon, tapi nggak ngerti wartawan sebagai sebuah profesi terhormat !!" tegas Kasihhati.

Kasihhati menyebut,  wartawan bodrex  sejatinya hanyalah sebuah stigma yang tidak elok diucapkan pejabat setingkat menteri.

"Ucapannya seakan menggeneralisasi wartawan; tanpa menyebut oknum; dan kalo memang itu ada; itu sifatnya kasuistik dan dia harus bisa buktikan siapa dan dimana itu wartawan bodrex," tukas Jurnalis senior yang akrab disapa dengan panggilan  Bunda  itu.

Dikatakan, wartawan bodrex itu hanyalah stigma, hanya istilah; karena itu bukan wartawan sebagaimana umumnya yang menjalankan kerja jurnaliatik sesuai ketentuan UU Pers."Mereka itu adalah oknum yang menunggangi profesi wartawan, jadi sekali lagi kami tantang Menteri Desa untuk buktikan omongannya;" tukas Bunda Kasihhati

Dikatakan pula, "Menteri Desa semestnya bukan cuma klarifikasi, tetapi harus minta maaf kepada seluruh wartawan indonesia.

Sebagai Ketua Presidium FPII dan Ketua Dewan Pers Independen (DPI), Kasihhati mengakui banyak menerima laporan dan pengaduan dari jajaran FPII di daerah; terkait pernyataaan nyleneh Menteri Desa dan PDT.

"Sebagai seorang Menteri, Yandri  Susanto  harus memahami bahwa jika ada prilaku wartawan yang bertentangan dengan UU Pers itu bersifat oknum jangan digeneralisir, bikin stigma wartawan bodrex dan sebagainya; yaaa kalo ada, laporkan saja tindakan kriminal tersebut  ke polisi. karena UU No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik Independen tidak akan melindungi praktek pemerasan berkedok wartawan itu," beber Kasihhati.

Menurut Kasihhati, secara kelembagaan pihaknya tidak akan toleransi  terhadap prilaku oknum berkedok pers yang melakukan tindakan kriminal, karenanya peningkatan kualitas dan profesionalisme jajaran wartawan lingkup FPII terus dilaksanakan.

"termasuk salah satunya pada tanggal 6 februari nanti: kita akan gelar  diklat pers," ucapnya.

Peningkatan Profesionalisme  jajaran wartawam lingkup FPII, kata Kasihhati, telah menjadi komitmen pihaknya.

"Wartawan sebagai sebuah  profesi harus mempunyai kompetensi yang didapat melalui pelatihan singkat, pendidikan singkat atau formal. Dengan pelatihan tersebut  wartawan memiliki keahlian. Wartawan  bekerja tidak semata-mata karena profesinya namun juga memiliki tanggung jawab terhadap karya jurnalistiknya;" urai Kasihhati.

Diakhir perbincangan, Kasihhati meminta agat semua pihak, terutama pejabat untuk stop dan hentiikan menyampaikan stigma-stigma yang melecehkan wartawan sebagai sebuah profesi.

(Yususf) MM

Selasa, 14 Januari 2025

Peringati Hari Desa 2025, La Ode Ahmad :Kalau Desanya Maju, Daerahnya Maju, Indonesia Pasti Maju



SUMEDANG, MM - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan, desa berperan penting dalam memajukan Indonesia. Menurutnya, Desa memiliki berbagai sumber daya, seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan. (14/01/2025).


"Kalau Desanya maju, Daerahnya maju, Indonesia pasti maju. Desanya menyala, menyala bangsaku," kata La Ode saat membuka Village Expo dalam rangka Peringatan Hari Desa 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Selasa (14/1/2025).

Dirinya mengungkapkan alasan Peringatan Hari Desa 2025 digelar di Kabupaten Sumedang. Menurutnya, Sumedang memiliki 270 Desa mandiri yang melek digital dengan tingkat kemiskinan nol persen.

"Sehingga Bapak Menteri menyetujui ditetapkannya Sumedang sebagai puncak Peringatan Hari Desa," ujarnya. 

La Ode menjelaskan, Peringatan Hari Desa tahun ini diramaikan oleh berbagai kegiatan. Hal ini di antaranya Village Expo, Simposium, dan acara puncak yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

 "Kita menghadirkan kegiatan namanya Musyawarah Desa Nasional, ini besok di tempat ini kita lesehan, saya izin Pak Bupati," tegasnya. 

Dalam musyawarah tersebut, La Ode menerangkan, akan diisi diskusi interaktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan pemerintah desa. Selain itu, musyawarah akan dilanjutkan dengan kegiatan Gerakan Menanam Tanaman Pangan Desa atau Gemah Tandan Desa.

"Ini adalah bagian dari rangkaian seluruh Peringatan Hari Desa yang dipusatkan di Sumedang, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka," terangnya. 

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan, dipilihnya Sumedang sebagai tuan rumah Peringatan Hari Desa 2025 merupakan sebuah kehormatan, sekaligus tantangan untuk turut menyukseskan. 

Pihaknya berkomitmen menjadikan momen tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder dalam wujudkan desa yang lebih tangguh. Ini sejalan dengan tema Peringatan Hari Desa tahun ini, yakni "Desa Tangguh Pangan, Indonesia Sejahtera".

"Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ketahanan pangan menjadi isu yang sangat mendesak di seluruh dunia termasuk di Indonesia," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Yudia menilai, desa saat ini diharapkan dapat menjadi basis produksi pertanian dan harus mampu berperan aktif dalam memastikan ketahanan pangan. Guna mencapai itu, lanjut Yudia, masyarakat desa harus mendukung berbagai program ketahanan pangan nasional.

"Dengan semangat kebersamaan, kita harapkan dapat menciptakan desa-desa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek pangan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini juga diserahkan piagam penghargaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024 yang diberikan secara simbolis kepada enam Desa. Mereka di antaranya Desa Sidomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan; Desa Margajaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat; Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Desa Panarungan, Kabupaten Badung, Bali; Desa Simbune, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; dan Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

(Rohili) MM

Senin, 06 Januari 2025

Pengurus SMSI Diminta Terus Kompak Dan Solid, Ketum SMSI Firdaus Sambangi Jendral TNI (Purn) Dudung Abdurachman


JAKARTA, MM - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia  (SMSI)  Pusat, Firdaus  berkunjung ke kantor Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat  Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang kini dipercaya Presiden RI Prabowo Subianto menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di  Kantor Sekretariat Negara Jalan  Cut Mutiya No. 10 Jakarta Pusat,  Senin (6/1/2025). Turut  hadir bersama Firdaus,  Iwan Sunano  Humas SMSI, Hendra dan Nasky Tim IT SMSI Pusat.

Firdaus disambut Dudung Abdurachman yang pada kesempatan tersebut didampingi Asep Sugiharto selaku Deputi  Strategis Penasehat Presiden, dan  Khalid Zabidin Tim Ahli Penasehat Presiden.

Dalam momen tersebut, Firdaus menyampaikan bahwa SMSI tetap konsisten bergerak tegak lurus dengan peneguhan idiologi pancasila.

Selain itu, Firdaus juga turut melaporkan bahwa dalam waktu dekat, SMSI akan menggelar Lokakarya Nasional sebagai rangkaian dari peringatan  Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus SMSI akan melakukan penataan sekretariat dan studio SMSI di jalan veteran.

Menanggapi hal tersebut, selaku Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat, Dudung meminta segenap jajaran  SMSI tetap solid  dan  terus bergerak.

"SMSI itu ada dimana-mana. Saya ke daerah pasti ada SMSI," ucap Dudung Abdurachman.

Disamping itu Dudung berharap agar pembenahan sekretariat SMSI agar segera dirampungkan mengingat fungsinya yang sangat vital bagi organisasi dan pihaknya siap untuk ikut berperan serta.

(*) MM

Rabu, 01 Januari 2025

Wujud Penghormatan Negara, Menhan Sjafrie Berikan Penganugerahan Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan RI


KUPANG, MM – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri kegiatan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja), di Lanud El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/1/2025).

Penganugerahan tanda kehormatan kepada para veteran ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan, Nomor : KEP/1727/M/XI/2024, Tentang  Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja).

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa penganugerahan tanda kehormatan ini merupakan momen bersejarah dan menjadi kesempatan yang istimewa untuk menyampaikan ucapan selamat dan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja) yang hadir.

“Kita juga patut menundukkan kepala untuk para Pahlawan Seroja yang telah mendahului kita. Semoga arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Besar atas pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai,” ujar Menhan.

Menurut Menhan, suatu kewajaran bahwa penghargaan ini diberikan negara kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja). “Ini tidak hanya merupakan simbol, tetapi ini adalah penghormatan negara dan pemerintah kepada bapak ibu sekalian atas jasa-jasa yang telah diabdikan kepada negara dan bangsa,” tegas Menhan Sjafrie.

“Sekali lagi atas nama pemerintah dan negara, saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghormatan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua, terutama generasi penerus untuk selalu memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, serta menjadi inspirasi kepada generasi penerus yang akan datang,” tutup Menhan Sjafrie.

Turut mendampingi Menhan Sjafrie dalam kesempatan tersebut yaitu Sekjen kemhan, Wakasad, dan Dirjen Pothan Kemhan.

(Ikhsan) MM

Senin, 30 Desember 2024

Ketum SMSI Firdaus Pengusul Gelar Kepahlawanan RM Margono Djojohadikusumo Mendapat Penghargaan Dari FORMASI


JAKARTA, MM – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus yang mengusulkan pemberian gelar kepahlawanan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo mendapatkan penghargaan dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
 
Penyampaian penghargaan inisiator gelar pahlawan dibacakan oleh Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

Selain Firdaus, juga pengusul gelar kepahlawanan nasional lainnya, yakni Grace Siahaan Njo, aktivis Vox Point Indonesia yang mengusulkan Herman Yosep Fernandez.

Usai pembacaan para penerima penghargaan oleh Ketua Umum FORMAS, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim juga memberi selamat kepada para penerima penghargaan lainnya termasuk sejumlah Ormas yang ikut berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat.

Pemberian penghargaan tersebut juga menandai kegiatan peluncuran program Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas), dan peresmian 19 anggota ormas yang baru tergabung dalam FORMAS.
 
Gelar Kepahlawanan

Ketua Umum SMSI Firdaus mulai merintis pengusulan gelar pahlawan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD itu untuk mendukung RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan menghadirkan pakar-pakar sejarah. FGD berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Diskusi mengungkapkan bahwa kontribusi Margono dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekonomi bangsa.

RM Margono saat itu sebagai pendiri dan Direktur Utama BNI. Margono turut merancang bank sentral yang menjadi fondasi ekonomi nasional, setelah pelantikan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wapres.
 
Setelah dibentuk Kabinet Presidentil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD '45.
 
Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945.

Kemudian pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah Bank milik negara yang berfungsi sebagai "Bank Sirkulasi".

Seiring usulan gelar kepahlawanan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi. 

Herman Yosep Fernandez

Grace Siahaan Njo dalam memperjuangkan Herman Yosep Fernandez, juga diawali dengan menggelar Focus Grup Discusion (FGD) dengan mengusung tema Herman Fenandes dari perlawanan bawah tanah di Bayah hingga gugur di Yogyakarta. FGD menghadirkan narasumber dari tokoh pers nasional dan juga peneliti sejarah, di Serang, Banten, Senin (21/10-24).

Herman Fernandez dikenal sebagai tokoh perlawanan bawah tanah di Bayah, Banten, pada masa pendudukan Jepang. Bersama tokoh pergerakan nasional lainnya, ia membentuk jaringan perjuangan romusha yang menolak eksploitasi kerja paksa oleh Jepang.

Pada masa revolusi fisik, Fernandez bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
Puncak perjuangannya terjadi dalam pertempuran di Sidobunder, Kebumen, di mana ia gugur bersama rekannya, Alex Rumambi. 

(*) MM

Jumat, 27 Desember 2024

Tinjau Kawasan Irigasi Sasak di Bogor, Wamendagri Desak Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Segera Lapor Data Penunjang


BOGOR, MM  – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kembali meninjau kawasan irigasi, Jumat (27/12/2024). Kali ini, Bima meninjau kawasan irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam peninjauan tersebut, Bima mengingatkan Kepala Daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Wali KMota untuk segera melaporkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan rehabilitasi irigasi. 

Ia mengimbau daerah, khususnya di wilayah strategis yang berpotensi menjadi lumbung pangan untuk melaporkan data penunjang agar upaya rehabilitasi irigasi dapat segera direalisasikan.

Bima menuturkan, saat ini pemerintah tengah berupaya mencapai target swasembada pangan pada 2027. Guna merealisasikan langkah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi di daerah potensial.

“Berdasarkan data, ada sekitar hampir tiga juta hektare luasan daerah irigasi di seluruh Indonesia. Kalau itu semua bisa dimaksimalkan untuk diperbaiki, direhabilitasi, maka yang tadinya bisa hanya satu kali atau dua kali, bisa lebih, dan luasan sawah pun bertambah,” ujar Bima yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Desa Babakan, dan Kepala Desa Ciseeng tersebut.

Selama peninjauan itu, Bima banyak menyaksikan sebagian besar irigasi yang telah dimanfaatkan sebagai ternak ikan, baik untuk hias maupun keperluan konsumsi. Ada pula yang difungsikan sebagai saluran irigasi pertanian padi. Dia pun meminta data mengenai kawasan irigasi tersebut untuk dirapikan agar dapat diusulkan proses rehabilitasi.

“Ada yang perlu dibangun turap, ada yang sedimentasinya sudah menahun sehingga perlu dilakukan normalisasi. Dan ada beberapa bangunan sistem pengairannya harus diperbaiki,” tambah Bima.

Bima berharap, proses rehabilitasi irigasi di kawasan tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan begitu, diyakini jumlah hasil panen akan meningkat pesat dan mampu menjadi lumbung pangan.

“Kita berharap betul, di kabupaten ini [Bogor], dengan didorong oleh Kades (Kepala Desa) dan Camat semua, data [mengenai irigasi] itu matang, sehingga tahun depan sudah banyak yang bisa dibantu untuk rehabilitasi irigasi,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan, di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah wilayah yang menjadi skala prioritas untuk diusulkan dalam perbaikan irigasi. 

Hal ini meliputi Jasinga, Nanggung, Jonggol, Cariu, Cikumpay dan sebagainya. Dia berharap sejumlah irigasi di wilayah tersebut dapat direhabilitasi guna memaksimalkan hasil panen dari sektor pertanian.

Sebagai informasi, adapun lokasi yang ditinjau Bima yakni Kecamatan Ciseeng merupakan kawasan minapolitan. Dengan kata lain, masyarakat di wilayah tersebut didominasi petani ikan. Kawasan minapolitan dengan luas sekitar 1.500 hektare ini menggantungkan kebutuhan airnya dari irigasi Sasak.

(Suharna) MM

Senin, 16 Desember 2024

Persiapan Gelar Kick Off HKSN, Mensos Gus Ipul : Ketum SMSI Firdaus Membuat Kami Terperangkap Disini!


KABUPATEN SERANG, MM - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional  (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Dipilihnya Taman Firdaus,  Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal  yang  digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga  merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.

Firdaus yang juga  Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama  yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih  sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.

Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut  menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.

Aksi sosial inipun  digelar  tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.

Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI,  yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.

Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta  mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu  (15/12/2024).

(*) MM

Selasa, 10 Desember 2024

Melalui Rumah Bersama Kecamatan, Ditjen Bina Adwil Dan Pemprov Jatim Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat


SURABAYA, MM – Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Amran, M.T., dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Rapat Pembinaan Kecamatan dengan tema "Sinergitas Kecamatan Dalam Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rumah Bersama Kecamatan" bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.(10/12/2024). 

Acara berlangsung di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan kecamatan.

“Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bekerja sama karena kolaborasi ini penting untuk memastikan penyelenggaraan kebijakan dilaksanakan secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Amran.

Menurutnya, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi besar berupa kekayaan budaya, sumber daya alam, dan destinasi wisata, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk. 

“Kebijakan-kebijakan strategis kita butuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan kesenjangan pembangunan maupun kepadatan penduduk yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Peran camat sebagai servant leader (pemimpin yang melayani) menjadi sorotan dalam rapat ini. Camat diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah.

Salah satu inovasi yang menjadi landasan penting adalah konsep Rumah Bersama Kecamatan, di mana kecamatan menjadi pusat koordinasi untuk berbagai kepentingan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang kuat untuk membangun kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat dan Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan potensi yang ada sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta dalam menciptakan pembangunan yang inklusif di Indonesia,” tutup Amran.

(Gus Rak) MM

Selasa, 03 Desember 2024

Bahas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Melalui BLUD, Ditjen Bina Keuda Gelar Webinar Seri Ke-57


JAKARTA, MM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Webinar Series Keuda Update Seri Ke-57 bertajuk “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Nasional Melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD) Budi Ernawan mengatakan, keberadaan BLUD bertujuan untuk membantu perangkat daerah dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Hal Ini termasuk dalam pengelolaan sampah.

“Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah,” jelas Budi mewakili Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan.

Dia menyebutkan sejumlah faktor kunci keberhasilan dalam mengelola sampah. Ini salah satunya ditentukan oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, termasuk pemanfaatan digitalisasi dan teknologi. Selain itu, keberadaan sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah yang kapabel, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menjadi faktor penting.

Faktor lainnya, yaitu dukungan pendanaan yang optimal, serta pentingnya membangun sistem reward and punishment yang efektif. Kemudian, kata Budi, perlu juga mendorong peran aktif masyarakat melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pembudayaan dalam mengelola sampah.

Lebih lanjut, Budi menekankan, untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan secara optimal berbagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan sampah tersebut, diperlukan sistem atau kelembagaan dengan manajemen yang profesional, adaptif, dan fleksibel sesuai kebutuhan. 

“Oleh karena itulah, sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dimaknai sebagai strategi kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, karena diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya maupun beberapa faktor non-keuangan lainnya,” jelas Budi.

Dia menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, terutama bagi para perangkat daerah atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik. Termasuk mencarikan solusi terhadap permasalahan dan kendala pengelolaan sampah, sehingga menjadi fleksibel, inovatif, dan transparan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

Dirinya berharap, manajemen BLUD mampu bertransformasi agar dapat menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable). Hal ini dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi, value for money, serta pemberdayaan SDM yang peofesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship.

"Sejalan dengan itu, dalam mengimplementasikan BLUD secara optimal, tentunya sangat dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD, serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif," jelanya. 

Sebagai informasi, webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli. Mereka di antaranya Kasubdit BLUD Kemendagri; perwakilan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia; perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Denmark; Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia; Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) BLUD Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta; serta Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Universitas Indonesia.

Selain itu, acara ini diikuti sebanyak 370 peserta yang hadir secara luring dan daring. Mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri; Kepala BPKAD provinisi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia; Kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Indonesia; Kepala Dinas PUPR kabupaten/kota seluruh Indonesia; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota seluruh Indonesia.

(Nurlaela) MM

Sabtu, 30 November 2024

Mendagri Desak Pemda Lainnya Untuk Ikut Bergerak Tangani Permasalahan Hunian Relokasi Warga Kolong Jalan Tol


JAKARTA, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara penyerahan kunci hunian kepada warga yang direlokasi dari kolong jalan tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri berharap program relokasi ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah (Pemda) lain untuk turut bergerak dalam menangani permasalahan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, relokasi ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya program pro-rakyat, khususnya untuk masyarakat kurang mampu. 

“Bapak Presiden, Pak Prabowo berkali-kali dalam arahan beliau, termasuk waktu di Magelang, beliau menyampaikan harus ada perbaikan untuk terutama masyarakat yang kurang mampu, atau bahasa beliau adalah wong cilik,” jelas Mendagri.

Saat ini, tercatat sebanyak 1.030 kepala keluarga tinggal di bawah kolong jalan tol dan area serupa di Jakarta. Sebagian dari mereka kini menempati Rusun Rawa Buaya, yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. 

Mendagri mengapresiasi langkah ini sebagai awal dari gerakan besar yang diharapkan dapat menginspirasi daerah lain di seluruh Indonesia.

“Kita harapkan akan menimbulkan gelombang besar. Gelombang besar dari satu titik ini, akan muncul gelombang efek yang lebih besar ke semua daerah,” tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya pendampingan bagi warga yang telah direlokasi agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. 

"Pendampingan ini," katanya, "Akan membantu warga meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali tinggal di kolong jalan tol."

Sebagai langkah lanjutan, Mendagri meminta agar kolong jalan tol yang telah kosong segera dimanfaatkan untuk kegiatan positif, seperti taman bermain atau ruang publik kreatif. 

"Hal ini bertujuan untuk mencegah area tersebut digunakan kembali sebagai permukiman kumuh.Selain untuk membantu warga, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memotivasi Pemda lain agar tergerak menjalankan program serupa," tutur Tito.

Mendagri menekankan bahwa permasalahan hunian layak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat.

"Diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak," tekannya.

Mendagri juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, terutama Presiden Prabowo yang memiliki visi besar dalam meningkatkan kesejahteraan wong cilik.

"Program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di berbagai daerah," pungkas Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemprov DKI Jakarta.

(Taufan) MM

Rabu, 27 November 2024

Panglima TNI Dampingi Menkopolkam Dalam Monitoring Pilkada Serentak Tahun 2024


JAKARTA, MM -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam RI) Budi Gunawan melaksanakan Siaga Monitoring Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, bertempat di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri memaparkan perkembangan terkini terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

"Siaga Monitoring ini menjadi langkah penting dalam memantau secara langsung situasi di lapangan dan memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis, " ucap Budi Gunawan. 

Hadir pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Kapolri, Kasad, Kasal, Kasau, Irjen TNI, Kabais TNI, Kepala BNPT, Kepala BNPB, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Danpuspom TNI, Kapuspen TNI dan para Pejabat Tinggi TNI-Polri serta para Pejabat Tinggi Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.


(Mukidi) MM



Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Senin, 18 November 2024

Mendagri Mendesak Kesiapan Pemerintah Daerah Sukseskan Pilkada Serentak Dan Antisipasi Libur Panjang Akhir Tahun


JAKARTA, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) menghadapi dua agenda besar dalam waktu dekat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan libur Natal serta Tahun Baru.

"Pilkada Serentak pertama kali seluruh Indonesia, semua daerah kecuali Gubernur DIY dan Wali Kota di Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Tapi semua daerah melakukan Pilkada semua terdampak dan ini terjadi mobilisasi, dan tanggal 27 November hari Rabu depan itu adalah hari libur nasional," ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Bencana Hidrometeorologi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/11/2024).

Mendagri juga mengingatkan Pemda untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat selama masa kampanye hingga proses pemungutan suara. Dia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan logistik agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat mengganggu stabilitas. 

“Jadi jangan sampai terjadi kelangkaan stok,” tegas Mendagri.

Setelah pelaksanaan Pilkada, Mendagri meminta Pemda untuk mewaspadai dampak dari libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. 

"Setelah Pilkada nanti ada Natal dan Tahun Baru, bulan depan liburnya cukup panjang. Masyarakat akan berlibur juga, ini perlu kita antisipasi juga," tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan inflasi pada November cenderung meningkat dibandingkan Oktober. Berdasarkan data historis, inflasi November 2023 month-to-month mencapai 0,38 persen, naik dari 0,17 persen di Oktober.

Tren serupa juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlunya kewaspadaan dalam mengelola inflasi di tingkat daerah. “Di tahun 2023 yang menjadi penyumbang inflasi bulan November adalah cabai merah, cabai rawit, juga bawang merah dan tarif angkutan udara," ungkap perempuan yang akrab disapa Winny tersebut.

(Irfan) MM

Kamis, 14 November 2024

Wamendagri Pantau Kesiapan Pilkada Gorontalo, Tekankan Kualitas dan Partisipasi Pemilih Terjaga Baik


GORONTALLO, MM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan agar kualitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 terjaga dengan baik. Hal itu tidak hanya menyangkut partisipasi pemilih, tapi juga substansi dari tujuan digelarnya Pilkada.(14/11/2024).

“Jadi, kita ingin kualitas dari Pilkada Serentak ini baik, bukan hanya secara kuantitas tapi betul-betul secara substansinya juga,” katanya pada kegiatan Layanan Rekam Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, sekaligus memantau kesiapan Pilkada di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11/2024).

Dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, Kemendagri melakukan jemput bola ke daerah-daerah untuk memantau serta mendorong generasi muda yang duduk di sekolah menengah agar berpartisipasi aktif. Generasi muda, menurutnya, perlu diberikan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan Pilkada serta kandidat kepala daerah yang hendak mereka pilih.

“Artinya, anak-anak ini tahu mengapa harus mencoblos, mencoblos siapa dan punya pemahaman yang baik tentang kandidat-kandidatnya semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya juga menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, telah menyiapkan Desk Pilkada untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi selama Pilkada. Selain itu, masyarakat bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika menemukan indikasi pelanggaran.

“Sanksinya tentu disesuaikan dengan aturan yang ada. Bisa teguran secara lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap,” tandasnya.

(Andi Bahtiar) MM

Jaga Kesinambungan Eksistensi Media, SMSI Pusat Dukung Komdigi Meregulasi Media Digital di Indonesia


JAKARTA, MM - Untuk menjaga kemerdekaan pers dan kesinambungan eksistensi media secara proporsional, perlu memberikan masukan kepada Pemerintah tentang urgensinya penyempurnaan UU terkait media dan arti pentingnya Indonesia memiliki UU kedaulatan Digital. Terkait dengan masukan tersebut beberapa waktu lalu.

Pengurus Pusat Serikat Media Siber (SMSI) membentuk Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia.

Setelah SK Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia keluar pertanggal 9 November 2024. Tim Digital SMSI Pusat di Pimpin Prof. Rizal E. Halim, ngebut menggelar diskusi pada Kamis, 14 November 2024 di Kopi Godog, Jakarta.

Pada pengantarnya, dipertemuan diskusi terbatas tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, ada ide agar UU penyiaran, UU Pers dan Rencana UU Kedaulatan Digital di kordinasikan dalam satu pintu dibawah naungan Komdigi.  
Mengapa hal tersebut menjadi urgen, karena dimasa akan datang untuk percepatan pembangunan dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ketua Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia SMSI Pusat, Prof Rizal Halim mengatakan, di era digitalisasi ini, jika pemerintah akan melakukan  penyempurnaan tatakelola masyarakat pers, maka banyak yang harus disinkronkan. Terkait hal tersebut, SMSI siap mendukung. 

"Kita dorong agar OTT media digital ini dapat digawangi oleh Komdigi. Maka, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia di satu pintu Komdigi. Kita fokus pada domain yang dimiliki SMSI," terangnya.

Lanjut Rizal, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia. SMSI mendukung regulasi tersebut melalui satu pintu di bawah Komdigi.

Sementara itu, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar mengatakan, wacana di pemberitaan SMSI ditanggapi oleh anggota Dewan Pers. 

"Ada yang nanya, apakah SMSI akan mendukung omnibus law? Kita fokus pada revisi UU penyiaran dan lebih simple lagi, kita dukung Komdigi menjadi leading sector yang mengatur pertumbuhan digital di Indonesia," serunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan SMSI Pusat, Yono Hartono menambahkan, yang terpenting, Komdigi mampu menciptakan media digital yang sehat, berkelanjutan dan terintegrasi. Kami sepakat mendukung," ujar  Yono.

"Dengan ribuan anggota SMSI yang berbadan hukum dan mematuhi kode etik, sesungguhnya SMSI telah ikut andil besar mengatasi berbagai  hoaks dan lain-lain. Kedepan, penyelesaian masalah berbagai media dan platform jika terintegrasi di Komdigi, hal tersebut menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat Pers," imbuh Yono.

(Red) MM


Senin, 11 November 2024

Organisasi Pers PPDI Dorong Presiden Prabowo Untuk Segera Intervensi Persoalan Pers di Indonesia


JAKARTA, MM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Feri Sibarani, S.H., M.H., CCDE., CLDSI, secara resmi meminta presiden RI, Prabowo Subianto, turut memberikan perhatian serius terhadap permasalahan Pers Indonesia. Jakarta, (11/11/2024).

Pernyataan itu disampaikan olehnya, pada konferensi Pers, usai memimpin rapat pleno penetapan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPD-PPDI) DKI Jakarta. Dalam penjelasannya, Feri Sibarani merinci beberapa permasalahan yang kerap mengemuka, antara lain terkait dualisme pelaksanaan program kompetensi wartawan dan terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers.

"Permasalahan dunia Pers Indonesia seakan tidak punya solusi. Padahal segudang masalah begitu nyata saat ini. Contohnya, soal dualisme pelaksana kompetensi wartawan, antara Dewan Pers dan BNSP. Disisi lain, dasar hukum Dewan Pers masih diragukan, karena pasal 15 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sesungguhnya tidak menggambarkan sertifikasi kompetensi, melainkan lebih kepada pelatihan-pelatihan jurnalistik. Karena sertifikasi kompetensi profesi hanya kewenangan Pemerintah berdasarkan UU No 13 tahun 2003 Jo PP No 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi," sebut Feri Sibarani, hari ini di Jakarta. 

Menurutnya, hal lain yang dianggap keliru juga kerap di atur oleh Dewan Pers. Dan terkesan dipaksakan kepada perusahaan Pers di Indonesia. Semisal menyangkut terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers. Padahal menurutnya, hal itu benar-benar tidak dikenal dan tidak di ulas dalam Undang-undang Pers. Justru menurutnya, UU No 40 Tahun 1999 merupakan hasil agenda reformasi tahun 1998, dimana Pers harus bebas dan merdeka tanpa tekanan dalam bentuk apapun. 

"Aturan soal terverifikasi perusahaan Pers ini benar-benar menjadi jelmaan dari menteri penerangan di era Orde Baru. Dimana kala itu, setiap perusahaan Pers harus mendapatkan izin berupa SIUP untuk mendirikan perusahaan Pers. Bahkan barangkali syarat terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers justru dirasa lebih sulit, karena ada puluhan persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi, khusunya media-media kecil seperti di daerah," katanya.

Selanjutnya, dari penelusuran awak media ini, ditemukan di beberapa daerah provinsi Indonesia, bahwa diduga Dewan Pers atau aliansinya, menyebarkan informasi kepada seluruh jenjang pemerintahan, bahwa jika seorang wartawan tidak memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan belum terverifikasi perusahaan Persnya di Dewan Pers, maka tidak diberikan kesempatan untuk turut menyebarluaskan informasi di lingkungan pemerintahan dan tidak beroleh kesempatan kerjasama publikasi atas anggaran media. 

"Ya kami juga kerap mendengar isu itu di berbagai daerah Indonesia. Informasinya ada surat edaran itu, kepada semua pemerintahan, bahwa seakan-akan wartawan yang tidak memiliki kartu UKW dan tidak terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers maka keberadaannya adalah wartawan abal-abal dan media abal-abal. Selain itu, nasib para wartawan dan media tersebut tidak mendapat kesempatan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal publikasi. Artinya akibat peraturan Dewan Pers itu, ribuan wartawan dan perusahaan Pers bisa dirugikan," jelasnya. 
Ia juga mengatakan, perbuatan itu sudah menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional para wartawan. Yang seharusnya, para pekerja buruh tinta itu bisa mendapatkan penghidupan sebagai wartawan dengan melakukan tugas liputan dan bekerjasama iklan atau publikasi kegitan pemerintah, namun akhirnya, kesempatan itu tidak diberikan, melaikan hanya di nikmati oleh sekelompok wartawan dan media tertentu.

"Jadi ini lebih mirip dengan modus menciptakan kondisi, seakan-akan kartu UKW dan terverifikasi perusahaan Pers menjadi ukuran utama dalam mendapatkan anggaran publikasi di pemerintahan. Padahal faktanya, bagi yang memiliki kartu UKW pun tidak jaminan akan lebih piawai melakukan tugas jurnalistik dan membuat berita. Maka dari itu, kami dari PPDI meminta Presiden Prabowo agar memberi perhatian serius dan membantu memberikan solusi, karena ada puluhan ribu wartawan di Republik Indonesia yang kehilangan penghidupan karena aturan Dewan Pers telah membelenggu dan menghambat hak-hak puluhan ribu wartawan dan perusahaan media," tandasnya. 

Dia juga menjelaskan, bahwa sejumlah peraturan Dewan Pers telah berdampak menghambat, mengahalangi, dan merampas kemerdekaan Pers itu sendiri, dengan adanya isu atau opini yang dihembuskan ke publik, bahwa jika wartawan tidak memiliki kartu UKW dan perusahaan tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka seolah-olah, wartawan dan perusahaan Pers tersebut tidak sah, atau kerap disebut abal-abal. 

"Jadi menurut hemat kami, telah banyak indikasi bahwa sejumlah kebijakan Dewan Pers justru telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Dewan Pers itu sendiri. Karena, hal yang menjadi tugas pokok Dewan Pers itu sesungguhnya adalah justru bersifat menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan Pers itu sendiri, antara lain, melindungi kemerdekaan Pers, mengembangkan kehidupan Pers, mengawasi pelaksanaan kode etik, menjadi mediator atas sengketa Pers yang terjadi, memastikan harmonisasi hubungan antara Pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dan perusahaan Pers dan meningkatkan kualitas wartawan, serta mendata perusahaan Pers, "tutupnya.

Sebelum mengakhiri konferensi Persnya, Feri Sibarani, yang di dampingi oleh sejumlah pejabat DPP-PPDI, dan dua tokoh DPP-PPDI, pensiunan jenderal Polri, yaitu Irjen Pol (p) Abdul Gofur dan Brigjen Pol (p) Brigjenpol (P) Drs. Hilman Thaib Mandagi serta, Ketua DPD- PPDI DKI Jakarta, Hendra Ranto Sibarani SH dan Penasehat DPD-PPDI DKI Jakarta, Irwan Awaluddin SH yang turut memberikan dukungan morilnya guna terciptanya kondusifitas dan keadilan sosial bagi seluruh Insan Pers Nasional,. Menegaskan bahwa eksistensi Pers sangat krusial didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat berperan aktif untuk mendukung dan mengawal proses maupun progres dari perjalanan Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

(Red) MM


Minggu, 03 November 2024

Dorong Produktivitas Pangan, Presiden Prabowo Tinjau Program Pertanian Berkelanjutan di Papua


MERAUKE, MM — Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu, 3 November 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan yang diinisiasi pemerintah guna memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, terutama di wilayah timur.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melihat secara langsung persiapan Demontration Plot (demplot) padi. Demplot ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal dan memperkenalkan teknik pertanian modern kepada petani setempat.

Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan inovasi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi.

Kehadiran pejabat tinggi negara ini mencerminkan dukungan lintas sektor dalam memajukan pertanian di wilayah Indonesia timur.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyatakan pentingnya program demplot padi sebagai langkah konkret untuk mendukung kemandirian pangan di Papua.

"Dengan program ini, kami berharap dapat mendorong produktivitas pangan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua," ungkap Presiden.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk berdialog dengan para petani lokal, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan arahan terkait upaya peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi pertanian.

Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan di Papua, yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencapai target ketahanan pangan nasional.

(Ridho) MM

Senin, 21 Oktober 2024

Tingkatkan Interoperabilitas Sistem Layanan TKA, Kemnaker Gelar Sosialisasi TKA Online Dan Molina


JAKARTA, MM - Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan interoperabilitas sistem layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan TKA di Indonesia.
 
Hal tersebut disampaikan Dirjen Binapenta dan PKK, Haryanto, saat membuka Sosialisasi TKA Online dan Modul Lalu Lintas (Molina) Wilayah Pusat, di Jakarta, Senin (21/10/2024).
 
Menurut Haryanto, interoperabilitas sistem layanan diperlukan agar pemerintah memiliki basis data yang akurat dan terintegrasi dalam menjalankan fungsi layanan, pengendalian, dan pengelolaan penggunaan TKA.
 
Dalam hal penggunaan TKA sendiri diperlukan interoperabilitas antar sistem ketenagakerjaan baik pada sistem TKA online maupun Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), sistem Keimigrasian, sistem Perpajakan dan Kependudukan dan sistem BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
 
"Sistem yang mampu bertukar data dan informasi tanpa batasan ruang dan waktu akan memastikan keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung kinerja pegawai pemerintahan di era teknologi yang semakin canggih dan kompleks," kata Haryanto.
 
Oleh karenanya, untuk meningkatkan sistem interoperabilitas tersebut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga terkait.
 
"Kementerian Ketenagakerjaan perlu menjalin koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, untuk memastikan terbangunnya interoperabilitas sistem yang mendukung kinerja pegawai pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
 
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan antar berbagai tingkat pemerintahan, dan memperkuat kerja sama dalam kebijakan penggunaan TKA mulai dari hulu hingga ke hilir.
 
"Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, Indonesia dapat memanfaatkan kehadiran TKA untuk pembangunan ekonomi dengan tetap melindungi dan memberdayakan tenaga kerja lokal," ujarnya.
 
Direktur Pengendalian Penggunaan TKA, Devi Angraeni, mengatakan, Sosialisasi TKA Online dan Molina bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman stakeholders mengenai alur proses perizinan TKA dari tahapan awal hingga tahapan akhir.
Selain itu, sosialisasi dimaksudkan sebagai wadah diskusi dan koordinasi yang lebih solid lagi antar kementerian/ lembaga yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan TKA.
 
"Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru yang menyeluruh, dapat meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi tentang sistem yang berkaitan dengan alur proses perizinan TKA, dan adanya peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam hal pengendalian penggunaan TKA," katanya.

(Alamsyah) MM

Wamendagri Ribka Haluk Ajak Seluruh Stakeholder Berkolaborasi Mendukung Program Papua Sehat, Cerdas, Dan Produktif

JAKARTA, MM - Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mewujudkan visi besar Papua Mandiri, Adil, dan...


NASIONAL


DAERAH