KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Desa Tambun menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 dengan membahas Program Prioritas Presiden terkait Stunting dan Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak pernah terakomodir oleh Desa Tambun dalam Pemdes sebelumnya dibawah kepemimpinan Ja'ut Sarja Winata, di Aula Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (30/9/2026).
Dalam penyampaiannya PJ Desa Tambun yang baru tidak banyak yang dikemukakan, hanya memperkenalkan dirinya selaku PJ Desa Tambun yang baru.
"Saya asli orang betawi, rumah saya di kampung cerewet, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, kita perkenalan saja ya, kalau ada yang mau main kerumah saya bisa lewat perumnas 3 silahkan yang mau main. Saya disini hanya satu bulan doang...cuma tempelan tapi bukan setan, ketempelan bu ngisi kekosongan," ujar Marjuki.
Ketua BPD Desa Tambun menyampaikan tentang program stunting yang akan dipaparkan oleh perwakilan dari Puskesmas Tambun serta RKPDesa yang akan dipaparkan oleh Pendamping Desa.
"Kegiatan penyediaan RPKDes, kegiatan penyediaan silva Perangkat Desa, Kegiatan penyediaan tunjangan Kades, kegiatan penyediaan tunjangan rapat Desa, kegiatan penyediaan jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa, kegiatan penyediaan operasional Pemdes, kegiatan tunjangan BPD,Rutin BPD, intensif operasional Rt-Rw, kegiatan bantuan tunjangan RT-Rw, bantuan khusus petugas gali kubur, rencana anggaran biaya Kos sub-AB, dana anggaran biaya Pos Yandu,selanjutnya akan dipaparkan oleh pendamping Desa kita," ujar Ketua BPD Tambun, Astri Heryani.
Perwakilan Puskesmas Desa Tambun memaparkan terkait pentingnya menjaga kesehatan terutama untuk anak-anak yang berkaitan dengan Stunting dan bagaimana cara penanggulangannya.
Sedangkan Pendamping Desa selain memaparkan tentang RKPDesa tahun anggaran 2027. Ia juga menyoroti tentang tidak adanya laporan tentang penanggulangan program Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang baru diketahuinya dalam sesi interaktif dengan para ibu PKK dan Posyandu yang kerap melaporkan kepada Pemerintah Desa sebelumnya dibawah kepemimpinan Ja'ut Sarjawinata namun tidak pernah direspoine oleh Pemdes Tambun.
"Saya heran juga tadi ada yang menyampaikan anak berkebutuhan khusus..inikan luar biasa, kemaren-kemaren kan saya belum mendapatkan laporan terkait itu. Kalau saya setiap tahun ada pendataan index Desa itu selalu isinya kalau saya bilang, ada gak di Desa Tambun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)? itu selalu kosong..laporkan bu mau jelek mau kaga laporkan. nanti ketika ada temuan yang, itu yang bertanggung jawab adalah Pemdes," tegas Ardi.
"Ketika nanti Pemdes ditanyakan, kan sudah diberikan Dana Desa oleh APBN kenapa tidak di kasih makan, inilah yang menjadi persoalan...makanya sekecil apapun pokoknya laporkan, ketika nanti Pemdes tidak bisa menangani kan ada kerjasama dengan Puskes, kerjasama dengan pihak Rumah Sakit. Mangkanya ketika nanti ada indikasi anak Stunting jangan buru-buru di cap Stunting tapi laporkan dulu, nanti kita ada timnya yang menangani," sambungnya.
Pendamping Desa Tambun Selatan merasa heran, sebab selama bertahun-tahun di Desa Tambun belum pernah ada laporan bahwa ada anak berkebutuhan khusus lebih dari satu. Berbanding terbalik dengan Index laporan Desa.
"Saya selama bertahun-tahun di Desa Tambun baru mendengar di forum ini bahwa ada laporan tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) lebih dari satu. Karena di Index Desanyapun dilaporkan selalu kosong," tegasnya keheranan.
Dirinya berharap agar Kepala Desa yang baru terpilih dapat menindak lanjuti temuan tersebut demi kesejahteraan warga Desa Tambun.
Hadir dalam kegiatan tersebut PJ Desa Tambun beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Pendamping Desa Tambun Selatan, Ketua PKK beserta tim, Perwakilan Puskesmas Tambun, Babinkamtibmas, Babinsa serta tokoh masyarakat dan para Ketua RT maupun Rw se Desa Tambun.
BPD Sayangkan Kinerja Pemdes Tambun Sarja Winata Tak Responsif Pada Laporan Masyarakat terkait ABK
Terkait mengenai temuan yang didapati pendamping Desa Tambun Selatan mengenai tidak adanya laporan tentang Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) selama bertahun-tahun di era Kepala Desa sebelumnya dan baru mengetahui berdasarkan hasil interaksi dengan masyarakat bahwa, selama ini laporannya tidak direspon dengan baik oleh Pemdes dibawah kepemimpinan Ja'ut Sarja Winata.
"Jadi kalau menurut saya harus lebih diperbaiki lagi dan untuk Kepala Desa yang baru nanti agar lebih baik juga dan saya juga ingin bener-bener sebagai BPD maupun perangkat Desa harus lebih kebawah lagi. Jadi dan yang kita inginkan itu untuk mesyarakat juga aktif, jadi ada apa atau ada apapun tetep ada laporan kepada kita jadi kita tau," terang Ketua BPD Tambun, Astri Heryani saat dikonfirmasi Awak Media usai acara berlangsung.
Terkait mengenai laporan masyarakat yang berulang-ulang pada Pemdes sebelumnya namun tidak ada response baik dari pihak Pemdes Tambun terhadap keluhan masyarakat.
"Saya menyayangkan sekali sebenarnya dari Pemdes yang kurang respon dan sayaingin pastikan untuk sekarang ini agar lebih respon lagi,"tuturnya.
Berdasarkan keterangan dari Pendamping Desa dari keluhan masyarakat bahwa, pengalihan penggunaan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sangat dapat terjadi tergantung dari penggunaan anggaran tersebut. Dimana anggaran tetap bergulir namun penggunaannya tidak tepat sasaran, Apakah dari pihak BPD akan mengkaji ulang regulasi yang sslama ini digunakan tidak pada tempatnya?
"Untuk Pemerinyahan sekarang inikan saya juga masih baru yah. Sayakan BPD terpilih yang baru dilantik bulan lalu. Saya juga menghimbau kepada Lembaga dan teman-teman kami untuk saat ini...untuk Pemerintahan yang kita jalani saat ini harus lebih interaktif lagi ke Pemdes. Jadi apapun itu kita harus mengetahui, karena BPD itu sifatnya mengawasi dan aspirasi menjembatani masyarakat dan investigasinya lebih dalam lagi dan Pemdes yang berikutnya agar lebih transparan," tutup Ketua BPD Tambun, Astri Heryani.
(Iwan Joggie) MM
.jpeg)
.jpeg)
