Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H Dan Audensi Calon Ketua Umum, Halomoan Sianturi SH.MH : Inginkan Perubahan Lebih Baik, Tak Ada Kecurangan Dan Muncul PERADI Baru

JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN - Gelar acara halal bihalal PERADI dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447H/2026 M dan Audensi Calon Ketua Umum (Caketum), B Halomoan Sianturi SH.MH. Bertajuk "Dengan Semangat Kemenangan DPC-DPC Peradi Mewujudkan Soliditas Dan Integritas Profesi Advokad Untuk Indonesia" di The Belagio Mall, Fungsion Room, Lantai 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. (9/4/2026).

Kegiatan tersebut di hadiri oleh para Ketua dan perwakilan dari seluruh DPC Peradi se Jabodetabek, Perwakilan Bawaslu serta para ahli di bidang IT, SPASI dan lainnya.

Acara diawali dengan berdo'a bersama yang di lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dalam penyampaian pidatonya yang dilakukan secara estafet dari para DPC Peradi, SPASI, Pakar IT yang memberikan penjelasan bahwa akan mencoba untuk membedah system yang ada.

"Ternyata main ancordnya ada di email, jadi system ini sebenarnya bukan system yang baru dan pernah di pakai Peradi tahun 2019, dengan waktu itu adalah "One Person One Vote", saya menjadi Tim bantuan tekhnisnya. Jadi saya agak mengertilah tentang system ini," ujar Danan.

Sementara dalam penyampaiannya Calon Ketua Umum (Caketum) B Halomoan Sianturi SH.MH.

"Karena ini mengangkat halal bihalal saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi," ucapnya.

Di tengah penyampaiannya Caketum PERADI memperkenalkan Bawaslu DKI yang hadir bersilaturahmi kepada advokad semuanya yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya tipikal ingin memperkenalkan semuanya tidak hanya DPC saya. Jadi kita undang disini..siapa tahu 2029 setelah Bimtek nanti rekan-rekan bisa bersinergi..rekan-rekan menggugat atau digugat ..tentunya akan sangat bermanfaat bisa bersinergi dengan Bawaslu...cara tahapan-tahapan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilpres nanti," ungkapnya.

Lanjutnya, "Inikan dari berbagai DPC...jujur saya ngikut saja, bang bikin sosialisasi untuk ini...oke, jadi ini yang ngadain temen-temen,  acara halal bihalal PERADI, 1447H/2026 M dan audensi Calon Ketua Umum (Caketum) PERADI..nah mungkin nanti saya akan bicara di audensi Caketum PERADInya ini dengan semangat kemenangan DPC-DPC PERADI Mewujudkan solidaritas dan integritas profesi Advokad  untuk Indonesia..ini akan saya sampaikan dan saya akan laksanakan jika saya menjadi Ketua Umum,"tegas B Halomoan Sianturi SH.MH.

Sedangkan Perwakilan Bawaslu DKI yang hadir untuk bersilaturahmi dalam acara tersebut menyampaikan penaparannya perihal Pemilu 2029 (Pilpres).

"Niat kami hanya bersilaturahmi saja tidak dalam acara formal melalui teman kami Pak Robi namanya. Bahwa kerja- kerja Pemilu ini kan..karena Undang-Undang yang hari ini masih eksis, maka sekitar dua tahun itu kami ada dalam keadaan tidak ada tahapan," ucapnya.

"Walaupun belakangan MK memutuskan bahwa Rezim Pemilu dan Pilkada akan di pisahkan dengan jangka waktu 2 Tahun 2,5 Tahun. Jadi bisa kita prediksi walaupun positif legislatur DPR belum mengundangkan Undang-Undang yang baru formatnya akan seperti apa, tapi MK katakan "Prediksinya 2029 adalah Pemilu Nasional dan 2031 adalah Pemilu Lokal (Nasional : Pilpres dan Legislatif DPR RI dan DPD - Lokal: Pilkada, Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten-Kota dan Provinsi)". Maka kemudian kami diperintahkan Bawaslu RI supaya banyak bersilaturahmi untuk mohon maaf, sekali mungkin ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol soal Demokrasi..secara abstraknya begitu," bebernya.

"Sekaligus momentumnya..karena harusnya pasca putusan MK itu, komisi II DPR RI sudah membuat rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru untuk tindak lanjut putusan MK termasuk orang -orang ahli yang telah memberikan masukan sekalian Undang-Undang yang lama itu dirubah," tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi interaksi antara para Ketua DPC-DPC PERADI dengan Calon Ketua Umum terkait berbagai persoalan yang ada di tubuh PERADI saat ini, serta solusi yang dipaparkan Caketum dalam mengatasi persoalan tersebut. Dipenghujung acara tersebut para hadirin berkesimpulan mendukung sepenuhnya B Halomoan Sianturi SH.MH untuk menjabat sebagai Ketua Umum PERADI.

Acara diakhiri dengan sesu ramah tamah dan berswafoto bersama para DPC-DPC se Jabodetabek serta hadirin dan tamu undangan.

Perubahan Sepenuhnya Lebih Baik Dan Tak Ada Kecurangan Serta Muncul PERADI Baru

Dalam keterangannya terkait Visi-Misi dan keinginan dari Caketum PERADI serta sejauhmana kesiapannya dalam menghadapi kontestasi pemilihan Ketua Umum PERADI.

"Saya ingin memperbaiki PERADI nya lebih baik lagi, kenapa..kebetulan PERADI kita ini mempunyai izin dari Kementerian Hukum dan HAM dan kita ini juga musti terus menumbuh kembangkan DPC-DPC...karena masih banyak wilayah-wilayah yang belum ada DPC nya, Saya ingin memperbaiki lebih baik lagi DPC dan untuk anggota di seluruh Indonesia,"ucapnya usai acara di gelar.

Ditanyakan, apakah selama ini PERADI tersebut dalam kondisi tidak baik-baik saja?

"Banyak hal yang musti di tingkatkan, misalnya mengenai transparansi...,transparansi baik mengenai keuangan maupun dalam mengambil keputusan kebijakan-kebijakan ..nah itu harus transparan dan akuntabel melibatkan DPC-DPC secara proposional dan kewenangan-kewenangan serta memberikan distribusi ke DPC-DPC, jangan di operasi sendiri oleh DPN," ujar Halomoan Sianturi SH.MH.

"Saya mencalonkan diri juga ingin menjadi pionir dalam organisasi Advokad. Bahwa, jadi Ketua Umum itu tidak harus dari pengurus DPN saja. Saya inginkan dari DPC itu terus bertumbuh terus...jadi nanti diharapkan akan berkembang DPC sedemikian rupa karena diberi kesempatan. Dipersyaratkan bahwa untuk menjadi Ketua Umum tidak hanya pengurus DPN..saya kepinginnya diubah didalam anggaran dasar (AD/ART-Red), perubahan paling tidak dua," sambungnya.

Ia juga berkeinginan dengan menegaskan bahwa, syarat mutlak untuk menjadi Ketua Umum memang harus memiliki pengalaman sebagai Ketua DPC

"Karena pengalaman yang bersentuhan langsung dengan anggota kan di DPC. DPN tidak pernah bersentuhan dengan anggotanya," terangnya.

Ditanyakan , apakah memang berdasarkan selama ini kurangnya komunikasi serta koordinasi pihak DPN dengan DPC dan anggota sehingga hal tersebut menjadi satu tujuan untuk adanya perubahan?

"Nah komunikasi itukan person mengenai Ketua Umum dan pengurus-pengurusnya. Kita harus 'Welcome'..didalam berdiskusi itu kita harus setara dan ini harus kita ubah di perbaiki," katanya.

"Jadi intinya, saya ingin melakukan terobosan baru untuk melakukan perubahan..misalnya kalau selama ini hanya berkonsentrasi di kualitas..saya akan ubah paradigma pemikiran itu bahwa kita harus berfikir kualitas dan kuantitas. Enggak ada organisasi akan di bilang sukses kalau anggotanya saja enggak ada," tegasnya.

Disentuh terkait persentasi keyakinannya didalam kontestasi pencalonan Ketua Umum PERADI dalam menghadapi para kandidat lainnya?

"Bicara tentang persentasi, itu didalam menjalani kehidupan termasuk didalam penvcalonan ini.. saya sudah punya niat komitmen..ya sudah saya laksanakan semaksimal mungkin..hasilnya saya serahkan kepada TUHAN..karena amanah itu nanti dari TUHAN..biarlah TUHAN yang mengatur itu..bila di kehendaki saya dikehendaki..ya saya akan maju, kalau TUHAN tidak menghendaki...ya enggak bakalan," tuturnya.

"Dasar dari keinginan saya untuk melakukan perubahan sepenuhnya lebih baik, cuma yang menjadi pertanyaan seperti pertanyaan rekan kita Handoko : "Bagaimana kalau kalah?..nah kalau kalah di curangi..nah ini yang menjadi bencana buat kita. Kalau kalahnya secara jujur, adil, terbuka, luber...ya tentu kita harus terima...tapi kalau di curangi..ya kita harus ambil sikap..nah sikapnya nanti kita lihat curangnya macam mana," jelas Caketum PERADI.

"Yang jelas dalam kepemimpinan saya nanti..saya tidak mau..saya setiap periode muncul PERADI baru seperti dua periode yang lalu. Dua periode  yang lalu kan muncul PERADI baru dari Sekjen," pungkas Halomoan Sianturi SH.MH.

(Joggie) MM

Kapuskesmas Aren Jaya Bantah Pernyataan Juru Parkir, Dr Arie Rahayu Minta Kadishub Dan UPTD Dishub Bekasi Kota Agar Segera Melakukan Penertiban Administrasi

KOTA BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Terkait pernyataan Juru Parkir Dishub Kota Bekasi yang dinilai kontroversial, tidak tepat dan terlalu menyudutkan pihak Puskesmas Aren Jaya. Kepala Puskesmas Aren Jaya Dr Arie Rahayu Udhani, MM pun angkat bicara, pada Selasa (7/4/2026).

"Keterangan Pak Biru tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan saat kumpul bersama . Karena saya menegurnya terkait dengan kebersihan lahan parkirnya dan tidak ada tekanan sama sekali dan saya membacakan poin-poinnya satu persatu, " ujar Kapuskesmas Aren Jaya, (7/4) di ruang kantornya.

"Inti poinnya di saat penandatanganan tanpa saya mengetahui, dia itu buta huruf (Biru-Red)," sambungnya.

Terkait tentang kebersihan lokasi lahan parkir untuk selalu di bersihkan. Kapuskesmas telah meminta tiga kali untuk dilakukan pembersihan lokasi namun tidak dikerjakan.

" Tolong di bantu satu-satu ya bang..karena kasarnya pendaringannyakan disini ..cari makan nya kan disini..tidak ada salahnya kan dia sapu-sapu tempat parkirnya dari daun-daun rontok, dia bilang "Iya", saat itu saya lihat di CCTV tidak ada pergerakan..tidak dikerjakan sama sekali, " ungkapnya.

"Nah saat kedua, saya lebih malu lagi ..saat itu ada sidak dari Dinas Kesehatan ..Nah fotonya melihat lahan parkir kotor sekali dengan banyak sampah-sampah dan daun-daun mangga ...sayanya malu melihatnya ..kenapa kotor sekali..kan enggak ada salahnya ringan tangan, nyapu..enggak berat kok..saya tau memang, saya enggak menggaji dia dan Pemkot juga tidak menggaji dia. Tapikan itu lahannya dia menjaga parkiran, apa salahnya di pelihara ..bahkan disaat kumpul saya kasih keleluasaan keinginannya untuk menebang ..saya bilang, silahkan bang..tapi di belakang malah lain lagi..makanya setelah tiga kali teguran secara lisan maka kita buat surat kesepakatan ini," tandas Kapuskesmas Aren Jaya.

Kapuskesmas Minta Dishub Kota Bekasi Tertib Administrasi

Terkait tidak adanya koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perparkiran yang diklaim sebagai program peningkatan PAD dari Walikota di wilayah Kota Bekasi. Kapuskesmas menghimbau pihak Dishub Kota Bekasi agar lebih tertib administrasi.

" Ya harusnya dari pihak Dishub atau UPTD terkait itu datanglah untuk memberikan istilahnya serat pernyataan atau surat keterangan kalau disini pengelola parkirannya atas nama ini gitu..pemberitahuan. Inikan terbukti pak Ikman (Kapuskesmas Sebelumnya-Red) memberikan informasi itu dan TU nya juga bilang tidak ada, "terang Kapuskesmas Aren Jaya.

Puskesmas berharàp Dishub Kota Bekasi dapat melakukan tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan perparkiran di seluruh wilayah Kota Bekasi.

"Paling tidak ada surat keterangan, kalau pengelolaan parkir disini istilahnya ditunjuklah sebagai pengelola lahan parkir misalnya Pak Biru..sebutkan namanya ataupun kordinator dari Dishubnya..nah untuk Puskesmas ini si ini..gitukan," terangnya.

" Mungkin kalau pak Biru kan tidak ada kaitan dengan Pemkot atau dengan Dishubnya, kan dia bukan staff Dishub atau Staff Pemkot kan?, nah mungkin tidak boleh pakai SK atau apa mungkin ya..nah mungkin ditunjuk kordinatornya..kordinator lapangan untuk komunikasi..istilahnya atau paling tidak ada agreement tertulis ..nanti kalau ada sesuatu hal bisa dengan si A, " Jelasnya.

Kapuskesmas juga berharap kepada Kadishub Kota Bekasi, Seno dan Ka UPTD Dishub Bekasi Timur, Eko agar melakukan tertib administrasi.

"Agar tertib administrasi, jadi kita sama-sama tau ..kan kalaupun itu dilakukan jadi enak..Negor nya pun enak, komunikasinya juga enak," katanya.

Kapuskesmas Aren Jaya Menilai Administrasi Dishub Kota Bekasi Tidak Jelas

"Ya enggak jelas, karenakan tidak ada ..kalau saya pribadi belum pernah menerima pemberitahuan dari Dishub mengenai pengelolaan lahan parkir. Dari mulai Puskesmas yang lama sampai sekarang belum pernah ..standarisasinya harus tertib administrasi . Jadi menurut saya kurang komunikasi, kurang kordinasi dan kurang sosialisasi. Jadi himbauannya komunikasinya lebih terjaga, lebih terjalin. Kalau dari komunikasi nantikan akhirnya tercetus..pak sebaiknya gini-gini ..ini komunikasinya aja enggak ada ..apalagi kita mau menyarankan gini-gini ..kalau inikan benar-benar enggak jelas," pungkas Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu

Berikut muatan isi kesepakatan yang disampaikan Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu didampingi oleh Ka TU, Dr Indri :

"Terkait pengelolaan lahan parkir UPTD Puskesmas Aren Jaya, saya Dr Arie Rahayu selaku Kepala Puskesmas Aren Jaya sudah memanggil pak Biru sebagai pengelola lahan parkir, kemudian kita sudah menandatangani surat kesepakatan bersama yang salah satu isinya bahwa pihak pertama (Puskesmas-Red) telah memberikan izin kepada pihak kedua (Biru-Red) untuk mengatur dan mengelola parkir bagi pengunjung maupun karyawan dan yang kedua pihak pertama menyatakan dengan tegas tidak menerima atau memungut setoran uang parkir atau imbalan materil lainnya dari pihak kedua, yang ketiga, seluruh pendapatan jasa parkir menjadi hal sepenuhnya pihak kedua," tutur Kapuskesmas Aren Jaya (7/4) di ruang kantornya.

"Kemudian sebagai bentuk kompensasi pemanfaatan lahan parkir tanpa setoran, pihak kedua berkewajiban menjaga kebersihan area parkir dari sampah dan sebagainya, kemudian kerapihan, posisi kendaraan agar terlihat rapi dan tidak kumuh," sambungnya.

Dalam Perjanjian tersebut pada pasal tiga terkait keamanan dan etika Kapuskesmas mengatakan bahwa, " Pihak kedua bertanggungjawab terhadap kendaraan pengunjung, sopan dan ramah serta wajib membantu pasien terutama lansia saat memarkirkan kendaraan. Pihak kedua dilarang konsumsi minuman keras atau melakukan aktifitas yang melanggar hukum di lingkungan Puskesmas. Keempat segala bentuk resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak ke dua (Biru-Red), " papar Dr Arie Rahayu.

Kapuskesmas juga menerapkan evaluasi dan sangsi didalam muatan perjanjiannya, bilamana ada ditemukan pelanggaran maupun keluhan dari pengunjung terkait kinerja  pihak kedua. Maka pihak pertama (Puskesmas-Red) memiliki kewenangan untuk melakukan teguran hingga pemutusan kesepakatan secara sepihak.

(Joggie) MM

Merasa Ditekan Bekerja Diluar Tanggungjawab, Juru Parkir Dishub Kota Bekasi Protes Keras Prilaku Kapuskesmas Dan Wakapuskesmas Aren Jaya

KOTA BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Merasa kecewa mendapatkan penekanan dan intimidasi dari Kepala Puskesmas dan Wakapuskesmas Aren Jaya  terkait pertanggungjawaban pekerjaan di luar kewenangannya. Juru Parkir resmi Dishub Kota Bekasi Dishub Kota Bekasi lontarkan protes keras pada pihak Puskesmas Aren Jaya, Jum'at (3/6/2026).

Dalam ungkapan kekecewaannya Juru Parkir Resmi Dishub Kota Bekasi mengatakan, bahwa," Ya kecewanya begini, Dr Indri mengatakan begini..gaji OB sama gaji kamu gedean gaji kamu daripada OB, ibu Indri itu Wakilnya Kapus. Saya di panggil sama Kapus Ari Rahayu kemaren...saya diminta persetujuan tanda tangan kalo memang motor karyawan ada yang ilang saya yang tanggungjawab...lha saya kaga mao," ujar Biru.(3/6).

Lanjutnya," Terus saya disuruh tanda tangan juga..saya bilang..saya enggak bisa baca bu..tolong bacain, tapi kaga di bacain, ya uda bapak tanda tangan aja, katanya..tanda tangan untuk apa saya juga enggak ngerti..orang saya buta hurup dan gak ngerti apa-apa," ungkapnya.

Juru Parkir juga meminta kepada Kapuskesmas bila ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kinerja dirinya agar menghubungi langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Dikarenakan dirinya bekerja berada dibawah naungan Dishub Kota Bekasi.

" Lha saya kerja jaga parkiran dari tahun 90. Kata saya ngomongnya sama Dishub aja langsung. Kan saya kerja atas perintah Dishub, bukan kerja di Puskesmas," katanya dengan nada tinggi.

"Lha saya disuruh tanggungjawab motor karyawan ilang, lha saya gak suka..lha Kapus termasuk nekan saya..ya gak sukalah..sayakan enggak dapet gaji dari Puskesmas. Jadi menurut saya..bagi saya yang orang kecilan ini Kapuskesmas kayak gitu enggak pantes...sedangkan dari Dishub saja enggak ada gaji, hanya setoran aja. Seharusnya Kapus mengatakannya langsung ke Dishub..kalau sayakan  cuman penjaga parkiran," tuturnya seraya melotot.

Ia juga menegaskan bahwa, prilaku Kapuskesmas dan Wakapuskesmas dalam melakukan penekanan dan intimidasi terhadap Juru Parkir Dibawah Naungan Dishub dinilai kurang baik (tidak benar). Sementara dirinya saja tidak pernah mendapatkan gaji dan bukan karyawan dari Puskesmas Aren Jaya.

"Jadi Kapus sama Wakapus kurang bagus juga neken-neken gitu kalo bagi saya yang gebleg ini. Jadi Puskesmas yang adil lah..kalau bersih-bersih saya sanggup, ya kalau seumpamanya saya di gaji sama Puskesmas sih gak apa-apa saya mau...jangankan motor ilang..lha helm ilang saya disuruh ganti ya gak sanggup..lha orang kaga ada gaji, jadi menurut saja Kapus kagak bener ini," tandas Biru yang akrab di panggil Mat Biru atau Biru Laut itu.

Buta Huruf Diminta Baca: " Penjebakan!"

Sementara keponakan Juru Parkir Biru menegaskan," Ya orang kaga bisa baca di suruh tanda tangan bae..jatuhnya pemaksaan dan penjebakan itu..takutnya kejebak tau-tau ada keilangan, karena ude tandatangan kuat..ilang ganti tetep...lha orang ora bisa baca..kalo pura-pura motornya di ilangin ..takutnyakan begitu doang..ada juga minjem motor belaga lupa..tau-tau pak motor saya ilang ..kena ganti dah," kata Nissin yang akrab di panggil Bodong seraya menggebu-gebu.

Sejak berita ini di tayangkan, Tim Awak Media terus mencoba menghubungi Kapuskesmas dan Wakapuskesmas guna mendapatkan keterangan jelas terkait hal itu, kendati keduanya sangat sulit dihubungi dan selalu tidak ada di Kantor Puskesmas Aren Jaya termasuk para pihak terkait.

.
(Joggie) MM

Sambut Hari Pers Nasional 2026, Silaturahmi Akbar Insan Pers Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta Digelar Penuh Antusias

KARAWANG, MEDIA MEGAPOLITAN  - Ada yang menarik dalam pelaksanaan Silaturahmi Akbar insan Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta di Aula Husni Hamid, Karawang, 11 Maret 2026. Selain dihadiri 30 ketua organisasi pers dan wartawan se- Bekasi, Karawang dan Purwakarta, Silaturahmi pers perdana di wilayah Jawa Barat VII tersebut juga menampilkan sosok Hedot, salah satu karakter ikonik dalam Lembergar yang populer di Surat Kabar Pos. Hedot dikenal dengan cerita kartun komedi situasi bersama dengan karakter lain dalam lembergar seperti Doyok, Otoy dan Ali Oncom.

"Alhamdulillah beliau (Hedot) masih sehat, dan hadir di tengah-tengah kita dalam kesempatan Silaturahmi Akbar Insan Pers di Aula Husni Hamid Karawang," ucap Doni Ardon, inisiator acara, sekaligus Ketua Panitia Silaturahmi Akbar insan Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta mengawali sambutannya.

Dia mengatakan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, dimana banyak pewarta membuat foto karikatur dengan memanfaatkan aplikasi AI, tapi Hedot masih tetap menggunakan spidol sebagai alat menggambar.

"Dalam acara Silaturahmi Akbar, bung Hedot  menghadiahkan 2 buah hasil karyanya," kata Doni Ardon.

Karya pertama yani berupa karikatur bertemakan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh sedang digotong wartawan, dan karta kedua bertemakan anggota DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir sedang memeluk bola dunia bertuliskan Pers. Kedua karya tersebut diserahkan Hedot kepada Bupati Karawang melalui CEO Media Lintas Karawang, Mr. Kim dan kepada anggota DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir, melalui CEO Media Mitranews.net, Doni Ardon.

Lanjut Doni Ardon, ksgiatan Silaturahmi Akbar Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta tahun 2026 merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan antara insan pers, pemerintah, dan berbagai unsur lembaga lainnya.

"Alhamdulillah acara dimulai tepat pukul 15.30 WIB tersebut dan dihadiri sebanyak 500 lebih insan pers dari berbagai perwakilan media dan organisasi pers," ungkapnya.

Para insan pers, kata dia, tampak akrab satu sama lain dan saling bertegur sapa sambil mengabadikan momen Silaturahmi Akbar Pers untuk berfoto depan photobooth yang disiapkan panitia dengan menampilkan logo-logo organisasi dan logo media.

Ditambahkan CEO Media online Lintaskarawang.com, Mr Kim bahwa kehadiran 500 insan pers dalam acara Silaturahmi Akbar Pers 2026 merupakan wujud kekompakan insan pers.

"Hari ini kita buktikan bahwa insan pers di Bekasi, Karawang dan Purwakarta solid dan kompak".

"Jai, ketika ada salah satu insan pers yang dikriminalisasi, atau mendapat perlakukan tidak baik saatmelakukan tugas peliputan, maka seluruh insan pers lainnya wajib untuk turut membela".

"Mari kita yel yel kan momentum ini," ungkap Mr Kim seraya mengucapkan kalimat yel-yel "Salam Satu Pena", dan dijawab seluruh insan pers yang hadir: "Solid!".

Usai sambutan Mr Kim, acara dilanjutkan dengan kampanye pers oleh para ketua organisasi pers. Kampanye pers teraebut berkaitan dengan pentingnya insan pers menjaga kekompakan, soliditas dan solidaritas.

"Mari kita jaga soliditas dan solidaritas di kalangan insan pers dengan mempertahankan independensi, profesionalisme, dan integritas pers sebagai pilar keempat demokrasi".

"Pers yang solid berfungsi sebagai benteng informasi yang akurat dan berimbang," beber Mr Kim.

 

Pers Harus Profesional

Disisi lain dalam kesempatan yang sama Tokoh Pers Bekasi yang juga sebagai CEO dari sejumlah Media saat diminta tanggapannya oleh Awak Media mengatakan bahwa," Pada dasarnya kami mendukung kegiatan tersebut selain mempererat tali silaturahmi juga menambah pertemanan diantara para Insan Pers pada tiga Kabupaten tersebut serta dimungkinkan pula dapat berkolaborasi untuk menunjung visi dan misi yang di gulirkan," ujar Irwan Awaluddin.

 

Namun guna melengkapi kompetensi profesi para insan Pers agar profesional, Ia mendorong agar para Insan Pers dapat menempuh UKW guna mendapatkan SKW.Agar menepis momok yang selama ini selalu digulirkan para pihak yang antipati terhadap keberadaan Pers.

" Pers memang harus Profesional, untuk itu didalam melengkapi ke Profesionalan Pers itu sendiri di butuhkan pengakuan dari pemerintah secara Personal dan Proposional sebagai Profesi yang berkompeten dalam bidangnya. Pengakuan tersebut dapat berupa Sertifikasi Kompetensi Wartawan(SKW) hasil dari Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikeluarkan oleh institusi resmi dari pemerintah seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Irwan Awaluddin.

Lanjutnya," Hal tersebut kita dorong agar menjadi penangkal bagi para Insan Pers manakala dalam mengatasi persoalan di lapangan. Dimana kerapkali para Insan Pers selalu disudutkan dengan hal itu saat persoalan muncul di tengah penelusuran dan investigasi, selain itupun guna meningkatkan kapabilitas dan integritas Insan Pers itu sendiri agar terlihat dan terasa Profesional dalam TUPOKSInya," pungkasnya.

Berikut organisasi pers yang mendukung pelaksanaan acara Silaturahmi Akbar insan Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta tahun 2026, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi dan Karawang, PWI Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), FWJ Indonesia, Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), PWRI, AWDI, Pewarta Indonesia, FSWP, KOJAS, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, PPRI, IJ, KO-WAPPI, AJIB dan APPI. Ikatan Wartawan Online (IWO), FSWP, KWRI, PPWI, Ikatan Jurnalis Purwakarta, GON, JMPN, AWPI, IJP, dan Media Independen Online (MIO) Indonesia.

Dalam pantauan wartawan, usai penyampaian kampanye pers, acara dilanjutkan tausiyah agama yang disampaikan sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayan Sopiyan, S.Ag dan dilanjutkan buka puasa bersama serta pembagian paket bingkisan lebaran untuk 500 pewarta.

Acara terselenggara dengan aman dan tertib dimulai sejak pelaksanaan kegiatan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Kelompok Paduan Suara Candra Gemilang dari SMAN 5 Karawang, pembacaan Sholawatan, dan hingga selesai sekitar pukul 19.00 wib. 

 

(*) MM

Disinyalir Tak Kantongi Izin Lengkap Pabrik Tahu Tetap Beroperasi Diatas Bantaran Kali, LPKN : Ilegal, Langgar Zonasi Dan Wajib Dibongkar!

KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Pabrik pembuatan tahu berdiri diatas bantaran kali jambe disinyalir tak miliki izin alih fungsi dari Surat Izin Pemanfaatan Lahan (SIPL) atau garapan tanah untuk kelola perkebunan di bantaran kali dari PJT II menjadi pabrik tahu, namun tetap beroperasi kendati tersembunyi di Rt 007- Rw 06 Nomor 43, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. (24/02/2026).

Saat di konfirmasi Awak Media, pemilik pabrik tahu yang mengaku bernama Hadi mengklaim bahwa, dirinya telah memiliki izin usaha pendirian pabrik di atas tanah bantaran kali.

"Izin kita lengkap dari izin pengelolaan usaha pabrik sampai BPOM dan sebagainya," ujar mantan pegawai BRI Unit Tambun Selatan tersebut menyakinkan, kendati tanpa menunjukan bukti-bukti kepemilikannya kepada Awak Media di lokasi pabrik (12/2).

Dirinya juga menjelaskan bahwa, apa yang dilakukannya adalah sudah benar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada serta tidak melanggar hukum.

Kasipem Desa Mangunjaya saat di konfirmasi Awak Media mengatakan bahwa, " Kalau di tempat kami (Ruang Kerja-Red) setelah di cek berdasarkan file kami, untuk wilayah Rt 07/ Rw 06, Nomor 43 memang tidak ada terkait izin usahanya," ujar Sugianto, (20/2).

"Coba konfirmasi Ketua Rt dan Rw setempat apakah sudah dibuatkan atau belum, kalau sudah minta tunjukan buktinya,"katanya.

"Coba cek juga ke bagian pelayanan, barangkali disana datanya ada," sambung Kasipem.

Desa Mangunjaya menghimbau kepada para warga Desa Mangunjaya agar segera mengurus izin usahanya,  guna memperjelas legalitas usahanya serta tertib administrasi.

"Kami menghimbau agar para pelaku usaha di wilayah kepemerintahan  Desa Mangunjaya untuk segera mengurus izin usahanya agar ada kejelasan aspek legalitasnya serta tertib administrasi, apalagi yang berkapasitas besar seperti pabrik dan lainnya," tandas pria gagah yang akrab disapa "Beton" itu.

Sementara Ketua Rt 007 saat dikonfirmasi Awak Media melalui Whatsapp Message terkait izin pabrik pengolahan tahu mengatakan bahwa hal tersebut telah dilengkapi oleh pemilik pabrik tersebut.

"Sudah!', kata Kamay Darmadi singkat dalam pesan Whatsapp Message tanpa menunjukan bukti terlampir sesuai kesepakatan awal kepada Awak Media (23/2).

Senada dengan Ketua Rt 007, wakil Ketua Rw 06 saat dikonfirmasi Awak Media dikediamannya.

"Seingat saya sudah ada izinnya," terang Binay, yang juga tanpa menunjukan bukti (23/2).

Sedangkan bagian pelayanan Desa Mangunjaya saat dikonfirmasi Awak Media mengatakan bahwa, berdasarkan data alamat yang tertera dalam buku pelaporan, Pabrik Tahu tersebut tidak ada terdaftar untuk mengurus perizinannya melalui Desa Mangunjaya.

"Tidak ada terdaftar dalam pengurusan izin di kami pak  berdasarkan Rt maupun Rw serta Nomor tersebut di buku pelaporan kami pak," ungkap Bella, (24/2) saat di konfirmasi Awak Media di ruang pelayanan Desa Mangunjaya..

"Kalau ada pasti sudah tertulis di buku pelaporan kami, pak," tambahnya.

 

Kolektor Pajak (PBB) Desa Mangunjayapun menegaskan bahwa lokasi pabrik tersebut tidak pernah bayar pajak kepada Pemerintah.

 

"Alhamdulilah sudah lima tahun jadi kolektor pajak, memang lokasi itu tidak pernah bayar pajak. Dikarenakan itu semua tanah PJT...bukan tanah hak milik," ungkap Nagan (24/2).

 

"Mereka bohong..buktiin aja kalau memang dia punya..ada sertifikatnya gak...ada PBBnya gak...gitu. Kalau memang ada dia buatnya dengan siapa..dan darimana, betul apa enggak PBBnya tuh..bloknya blok apa?. Jadi selama lima tahun saya menjabat..memang tidak ada untuk pembayaran PBB untuk bantaran kali," pungkasnya. 

LPKN : Pabrik Dibantaran Kali Ilegal, Langgar Zonasi Dan Wajib Dibongkar!

Terkait persoalan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia dari LSM Lembaga pemeriksa keuangan Negara (LPKN), angkat bicara.

"Mendirikan bangunan pabrik di bantaran kali atau sempadan sungai merupakan tindakan ilegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena bantaran sungai adalah kawasan lindung dan alur air yang dikuasai negara," jelas Sudini ST.

"Perum Jasa Tirta (PJT) II, sebagai badan usaha milik negara yang bertugas mengelola sumber daya air, wajib mematuhi aturan ini, dan jika melanggar, sanksi administratif hingga hukum perdata/pidana dapat diterapkan," sambungnya.

Berikut adalah sanksi dan konsekuensi bagi PJT II atau pihak lain yang mendirikan bangunan di bantaran kali:

1. Sanksi Administratif (Sesuai PP No. 35 Tahun 1991 & Peraturan Terkait)

- Peringatan Tertulis: Teguran resmi untuk menghentikan pembangunan atau merobohkan bangunan.

- Penghentian Sementara Kegiatan: Pabrik dihentikan operasionalnya secara paksa.

- Pencabutan Izin: Izin operasional atau izin terkait lainnya dapat dicabut.

- Pembongkaran Bangunan: Pemilik wajib membongkar bangunan atas biaya sendiri. Jika tidak, pemerintah akan membongkar paksa (penertiban). 

2. Sanksi Hukum (Perdata dan Pidana)

- Pelanggaran Tata Ruang: Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, membangun di zona lindung/sempadan sungai dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda yang berat.

- Gugatan Perdata: Jika bangunan menyebabkan kerugian seperti banjir, merusak tanggul, atau mencemari lingkungan, PJT II dapat digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan atau masyarakat. 

3. Konsekuensi Hukum Tambahan

- Larangan Hak Milik: Tanah di bantaran sungai hanya dapat dikuasai oleh negara dan tidak dapat dijadikan hak milik pribadi atau badan usaha.

- Wajib Ditertibkan: Sesuai Pasal 17 PP 38/2011, bangunan di bantaran sungai wajib ditertibkan secara bertahap. 

Dasar Hukum:

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

- Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. 

"Secara ringkas, pabrik yang dibangun di bantaran sungai akan dianggap ilegal, melanggar zonasi, dan wajib dibongkar, serta dapat dikenakan sanksi denda atau operasional dihentikan," tegas Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia LSM LPKN, Sudini ST.

(Iwan Joggie) MM