Kamis, 19 November 2026

Gelar Hari Ikan Nasional ke-13 di Grand Wisata, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Menuai Apresiasi Dari Kementerian KKP, Pemkab Bekasi, Camat Tamsel Dan Kades Lambangsari


KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi menggelar Hari Ikan Nasional ke 13 (Harkannas) bertajuk "Pangan Biru Untuk Indonesia Maju" mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengambil lokasi di Gelar Waroeng, Jl.Festival Avenue, Grand Wisata Kavling 3, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (19/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Bekasi Dr Asep Surya Atmaja diwakili Sekda Kabupaten Bekasi, Drs H Endin Samsudin Msi beserta SKPD, Ketua Forikan Kabupaten Bekasi Nia Yuniawati Asep Surya Atmaja, Plt Kepala Dinas Perikanan Yulia Legiana Ssos, Msi beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Tim, Camat Tambun Selatan beserta Forkopimcam, Danramil dan Kapolsek beserta jajaran,  Kades Lambangsari dan Kades Tambun beserta Jajaran,Ketua BPD Lambangsari dan Ketua BPD Tambun beserta anggota, Para Kepala Sekolah dan Siswa SD dan SMP se Tambun Selatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi tersebut diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan promosi, di antaranya bazar UMKM perikanan, lomba memasak ikan, lomba menggambar dan mewarnai bertema ikan, serta lomba kostum ikan. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan konsumsi ikan sekaligus mempromosikan produk olahan perikanan lokal.

Pemkab Bekasi Apresiasi Kinerja Dinas Perikanan

Dalam penyampaiannya Bupati Bekasi diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, mengapresiasi Dinas Perikanan beserta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya peringatan Harkannas ke-13 dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha.

"Ini adalah salah satu bentuk promosi kepada masyarakat tentang pentingnya makan ikan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi atau protein, tetapi yang lebih penting juga untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Kabupaten Bekasi," ujar Drs H Endin Samsudin Msi.

Ia juga mengatakan bahwa, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor perikanan yang perlu terus dikembangkan. Terlebih, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang masuk dalam rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa Barat melalui pengembangan budidaya perikanan.

"Insyaallah di sana ada Program Strategis Nasional revitalisasi Pantai Utara Jawa Barat dengan budidaya ikan nila salin. Nantinya juga akan dibangun fasilitas pengolahan yang berkaitan dengan sektor perikanan. Karena itu, momentum Hari Ikan Nasional ini sangat tepat untuk kita kaitkan dengan pengembangan potensi tersebut," ungkapnya.

Sekda Kabupaten Bekasi mewakili Bupati Bekasi menerangkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengajukan usulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kita sudah mengajukan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari kebutuhan sekitar 21 ribu tenaga kerja yang nantinya diperlukan, kita memohon agar masyarakat atau tenaga kerja lokal Kabupaten Bekasi bisa mendapatkan prioritas," terangnya.

Kolaborasi 30 UMKM Dengan Perangkat Daerah

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Yulia Legiana Ssos. Msi, mengemukakan bahwa peringatan Hari Ikan Nasional ke-13 ini melibatkan berbagai perangkat daerah melalui kolaborasi kegiatan edukasi, promosi produk perikanan, serta pemberdayaan UMKM lokal.

"Alhamdulillah, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat fungsi dan manfaat ikan. Kita juga menghadirkan sekitar 30 UMKM Kabupaten Bekasi, berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya untuk memberikan ruang promosi bagi produk-produk lokal," jelas Yulia.

Peningkatan konsumsi ikan juga menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi anak. Karena itu, pihaknya mengajak keluarga agar mampu mengolah ikan menjadi menu yang menarik dan disukai anak-anak.

"Anak-anak sekarang terkadang kurang menyukai ikan. Karena itu, kita ingin mengajak para ibu mengolah ikan dengan baik sehingga anak-anak gemar mengonsumsinya. Dengan asupan gizi yang baik, kita berharap pertumbuhan dan kecerdasan generasi mendatang semakin meningkat," jelasnya.

Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan

Sedangkan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep, menyampaikan bahwa angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini berada di kisaran 24,12 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat dalam menjadikan ikan sebagai bagian dari menu makanan sehari-hari.

“Melalui Forikan, kami terus mengajak masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai pilihan makanan sehari-hari, bukan hanya dikonsumsi pada kesempatan tertentu. Ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun kebiasaan gemar makan ikan di setiap keluarga,” ungkapnya.

Apresiasi Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Apresiasi juga disampaikan perwakilan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Innes Rahmaria kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilainya sejalan dengan semangat kampanye konsumsi ikan secara global, yakni mengingatkan masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber pangan bergizi bagi seluruh kelompok usia.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Gerakan gemar makan ikan merupakan langkah penting untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dikembangkan karena memiliki dampak positif bagi kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perikanan,” tuturnya.

Innes juga menilai Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan. Hal tersebut didukung keberadaan ribuan pembudidaya ikan, nelayan, serta pelaku UMKM yang bergerak dalam pengolahan makanan berbasis ikan.

Camat Tamsel Dan Kades Lambangsari Apresiasi Kegiatan Harkannas ke-13

Disisi lain Camat Tambun Selatan mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Beaksi maupun Dinas terkait atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Pokoknya kegiatan ini mantap...makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas dan makan ikan yes..yes..yes," ungkap Sopian Hadi kepada Awak Media usai acara digelar.

Demikian juga diungkapkan oleh Kepala Desa Lambangsari terpilih periode 2026-2034, terkait terselenggaranya kegiatan tersebut yang hadir di wilayah kepemimpinannya.

"Bersyukur alhamdulilah..saya menjadi tuan rumah di hari ikan, yang pastinya menjadikan warga saya lebih tau dan sadar bahwa ikan itu memang bermanfaat buat tubuh, ternyata hari ini ada terselenggara kegiatan itu dan kami pihak Desa sangat mengapresiasi kegiatan edukasi ini," ungkap R.Yaceu Herliyanti, S.H.

Diketahui bahwa, Hari Ikan Nasional (Harkannas) bertujuan untuk ; 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat ikan sebagai sumber protein tinggi, omega-3, vitamin, dan mineral untuk mencegah stunting serta mendukung tumbuh kembang generasi muda.
2. Mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan (termasuk ikan lokal dan budidaya) secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Mendorong daya saing produk perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.



Sabtu, 14 November 2026

Prilaku Para Penurun Foto Wapres Gibran Terbalik Pasca Pengunduran Diri di DPRD Jabar, Menuai Kecaman Dan Kritik Pedas Para Tokmas Dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi


BANDUNG, MEDIA MEGAPOLITAN  - Fenomena penurunan foto terbalik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka pasca pengunduran dirinya oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Aktivis Persekutuan Masyarakat Sipil di Ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11) lalu. Menuai kecaman dan kritik tajam manis-manis pedas dari berbagai kalangan termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (14/11/2026). 

Terkait tentang aksi tersebut yang menimbulkan gejolak dan keresanan di masyarakat luas dan para tokoh berpengaruh termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. DPRD Jawa Barat pun angkat bicara dengan melakukan  mengklarifikasi terkait informasi yang berkembang di masyarakat mengenai penurunan foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di lingkungan DPRD Jawa Barat.

Ketua DPRD Jawa Barat berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui akan hal itu. Dia mengaku terkejut ketika foto Gibran dalam posisi terbalik menjadi sorotan publik dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki etika.

Dirinya menegaskan bahwa, peristiwa penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi, kebijakan, maupun keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat.

"Tindakan tersebut terjadi secara spontan oleh sejumlah peserta penyampaian aspirasi dari Aktivis (Elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat), setelah berlangsungnya penerimaan aspirasi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12 November 2026), " ujar Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (13/11).

DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

"Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.

Terkait pemasangan atau penurunan foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPRD Jawa Barat menekankan pada peraturan perundang-undangan.

"DPRD Jawa Barat sebagai lembaga legislatif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden, " sambungnya.

DPRD Jawa Barat hingga saat ini masih menunggu perkembangan dan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.

"Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengaitkan tindakan penurunan foto dengan kebijakan atau keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat, karena tindakan tersebut bukan merupakan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, " katanya.

DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenaran dan sumbernya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan
fungsi kelembagaan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Jawa Barat mengimbau kepada  seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara proporsional, mengedepankan komunikasi yang baik, serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” terang Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa berharap. 

Kritik Manis-Manis Pedas Gubernur Jabar
 
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, merespons peristiwa penurunan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah aktivis saat audiensi di DPRD. Terlebih, foto Wakil Presiden yang diturunkan oleh sejumlah aktivis itu sempat dibawa hingga diletakkan di kursi dalam posisi terbalik.

Dedi menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan ekspresi politik. Menurutnya, kebebasan berdemokrasi tetap harus disertai sikap saling menghormati, termasuk terhadap simbol-simbol negara yang berada di lingkungan kantor pemerintahan.

"Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang," ujar Dedi dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11).

Dedi juga menegaskan, kritiknya bukan ditujukan kepada pimpinan atau anggota DPRD Jabar. Ia justru menyoroti tindakan sejumlah aktivis yang dinilainya berlebihan dalam merespons dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Selain itu, Dedi juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika ketika menyampaikan sikap politik, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di ruang resmi pemerintahan.

Baginya, penurunan foto pejabat negara dapat dilakukan melalui mekanisme yang semestinya, tanpa harus disertai tindakan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," kata Dedi.

Ia secara khusus menyoroti prilaku sejumlah peserta audiensi Aktivis (Elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat) memperlakukan foto Gibran setelah diturunkan dari dinding ruangan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan sekalipun dilatarbelakangi ekspresi politik.

"Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.


(Dudi/Asep) MM

Kamis, 12 November 2026

Sampaikan Surat Pernyataan Berhenti, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Sambangi Langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta


JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN - Presiden RI, Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/ 2026).

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke Daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. 

Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut.

Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden RI, Prabowo Subianto


(RED) MM

Minggu, 08 November 2026

LSM LPKN Kupas Kasus Penyadapan Ilegal: 'Diduga Kuat Para Pelaku Jenderal Liar Gunakan Alat Canggih Buatan Luar Negeri Berharga Fantastis, Negara Harus Bertanggung Jawab!'


JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN - LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) mencermati dengan serius pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal dan akses tidak sah terhadap sejumlah Pejabat Negara, Politisi, Pengusaha, Aktivis LSM, hingga Media, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran LPKN terhadap pemberitaan, dokumen pengadaan, dan investigasi jurnalistik sebelumnya, terdapat "Dua lapis alat" yang patut didalami oleh Penyidik, Publik, dan DPR. 

Lapis 1 - Yang Resmi Disebut Bareskrim: LIMS

Bareskrim menyebut para tersangka yang berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor ke server "LIMS (Lawful Interception Management System)" tanpa verifikasi, lalu menyadapnya.

LIMS pada dasarnya adalah sistem yang sah. Ia bekerja lewat jaringan operator seluler. Namun, LPKN menegaskan: "Kesahihan alat tidak menjamin kesahihan penggunaan." Jika kontrol akses dan verifikasi dilewati, maka _lawful interception_ berubah menjadi _unlawful interception.

LPKN mencatat, harga LIMS yang dikabarkan dipakai Polri berkisar "Rp 212 miliar", sudah termasuk pemasangan dan pelatihan operator.

Lapis 2 - Yang Patut Diduga Kuat dan Harus Dibuka Ke Publik: "Spyware Kelas Militer Buatan Israel"

Di luar LIMS, penelusuran publik menunjukkan Indonesia pernah dikaitkan dengan pembelian sistem penyadapan kelas militer, yaitu:

1.Pegasus - Buatan NSO Group, Israel

Patut diduga kuat menjadi alat yang paling berbahaya karena bekerja dengan metode _zero-click._ Tanpa korban mengeklik apapun, spyware ini bisa tertanam di HP Android maupun iOS, lalu membaca pesan, email, foto, kontak, merekam panggilan, melacak lokasi, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon tanpa diketahui pemiliknya.

Harga yang dikabarkan di berbagai sumber: "Rp 140 miliar hingga Rp 1 triliun" tergantung paket, jumlah target, dan masa lisensi. Secara global, pada 2016 saja biayanya sudah "USD 650.000 untuk 10 HP + USD 500.000 biaya setup."

2. Predator - Buatan Cytrox / Intellexa Consortium, Israel

Patut diduga kuat sebagai alternatif Pegasus. Kemampuannya mirip, namun versi awal masih memerlukan korban mengeklik tautan. 

Harga yang dikabarkan: "Rp 70 miliar hingga Rp 250 miliar" termasuk instalasi dan pelatihan. Ada klaim anonim menyebut satu sistem mencapai "Rp 2 triliun" dengan masa aktif terbatas, namun angka ini belum terverifikasi dalam dokumen resmi.

Mengapa LSM LPKN Mendorong Pengusutan Lapisan Kedua Ini?

Karena LIMS saja "tidak bisa" menjelaskan kemampuan sadap total seperti membaca isi HP, menyalakan kamera dan mikrofon.

Jika ada bukti adanya kemampuan seperti itu, maka penyidik wajib membuka: "Apakah ada spyware lain yang digunakan di luar LIMS?"

Polri sendiri pernah membantah memakai Pegasus, namun mengakui pernah memakai alat _zero-click._ Dokumen pengadaan yang ditemukan Indonesia Leaks menunjukkan Polri pernah memesan dua sistem intrusi _zero-click_ untuk iOS pada 2017 dan 2018 dengan nilai total "Rp 258 miliar."

"Pembelian disebut dilakukan lewat perantara di Singapura, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel."

Tuntutan LPKN

1. Buka Kontrak dan Audit Keuangan: 

Berapa total uang negara yang sudah dikeluarkan untuk LIMS, Pegasus, Predator, Wintego, dan alat sadap lainnya sejak 2017? Siapa vendor perantaranya? Berapa fee perantara?

2. Buka Log LIMS dan Lisensi Spyware:

Berapa nomor yang dimasukkan? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada aktivasi lisensi spyware pada periode 2025-2026?

3. Hentikan Impunitas Teknologi:

Penyadapan terhadap Presiden RI, Ketua Umum Partai, anggota DPR, pengusaha, LSM, dan Media, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

4. Bentuk Tim Audit Independen: 

Libatkan BPK, DPR Komisi III, Kominfo, dan masyarakat sipil untuk mengaudit seluruh "Sistem Penyadapan Negara."

Penegasan Sikap LSM LPKN

LPKN menegaskan, kami tidak menuduh atau menuding dalam narasi ini, kami hanya mendesak pembuktian. Jika negara membeli alat seharga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dengan dalih untuk melawan terorisme dan kejahatan berat, maka alat itu tentu "Tidak Boleh" berbalik digunakan untuk kepentingan politik, mengintip lawan, dan membungkam kritik.

Negara yang membeli alat sadap dengan uang rakyat, wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat!. Siapa yang disadap?, atas dasar hukum apa?, dan untuk kepentingan siapa?.

KOMPARASI ALAT SADAP NEGARA LAIN - Kelebihan, Kekurangan, Harga, dan Alasan Tidak Dipilih

Alat / Negara Pembuat Kelebihan, Kekurangan, Harga Yang Dikabarkan, Serta Alasan Patut Diduga Tidak Dipilih / Tidak Cocok Untuk Kasus Ini

"Pegasus - NSO Group, Israel"

Paling canggih di dunia. Zero-click, bisa sadap iOS + Android, nyalakan kamera/mikrofon, curi data tanpa jejak. Diakui banyak intelijen dunia.

Harga sangat mahal, lisensi tahunan, harus aktivasi ulang. Sangat mudah dilacak oleh Citizen Lab, Amnesty, Apple, Google. Penjual selektif, hanya untuk pemerintah. Israel kontrol ekspor ketat Rp 140 Miliar - Rp 1 Triliun per paket. Global: $650.000 / 10 HP + $500.000 setup.

"Terlalu mahal dan terlalu mudah ketahuan. Jika dipakai di Indonesia, jejaknya akan langsung terdeteksi Amnesty / Citizen Lab. Karena itu pembeliannya harus lewat perantara Singapura dan disembunyikan."

"Predator - Cytrox / Intellexa, Israel"

Hampir setara Pegasus, lebih murah, lebih fleksibel. Bisa dibeli lewat konsorsium Intellexa yang lebih longgar. Versi lama masih butuh 1-click (korban harus klik link).

Keamanan lebih lemah dari Pegasus, sering bocor ke publik. Perusahaan sudah dibubarkan / disanksi Uni Eropa, Kisaran harga Rp 70 Miliar - Rp 250 Miliar. Klaim anonim: sampai dengan Rp 2 Triliun / sistem. 

"Dianggap versi "Pegasus KW". "Jika target adalah pejabat tinggi yang HP-nya dijaga ketat, kemungkinan gagal klik link sangat tinggi. Kurang efektif untuk target VIP."

"Candiru / Saito Tech - Israel"

Spesialis sadap Windows, bisa sadap lewat browser. Sangat senyap untuk target komputer kantor.

Tidak kuat untuk HP. Fokus ke PC, bukan mobile. Perusahaan kecil, dukungan teknis terbatas Tidak dipublikasikan, diperkirakan Rp 50 Miliar - Rp 150 Miliar per paket.

"Target utama kasus ini adalah HP pejabat, bukan PC kantor. Candiru tidak cocok untuk sadap mobile massal."

"Wintego / Helios - Wintego Systems, Israel"

Taktis, bisa dipakai di lapangan (IMSI catcher, sadap jarak dekat). Cocok untuk operasi di jalan / demo Jangkauan pendek, harus dekat target. Tidak bisa sadap jarak jauh massal. Perlu tim di lapangan.

Satu pengiriman ke Polri pada Sept 2019: Sekitar USD 5,59 Juta (Rp 80-90 Miliar).

"Terlalu taktis dan tidak efisien untuk menyadap puluhan nomor pejabat di berbagai kota sekaligus. Butuh banyak personel di lapangan."

"FinFisher / FinSpy - Jerman / Inggris"

Dulu standar intelijen Eropa. Bisa sadap HP + PC, merekam Skype, dan lainnya
Perusahaan sudah bangkrut 2022. Software sudah ketinggalan, mudah dideteksi antivirus modern. Sudah banyak bocor kodenya. 

"Dulu harganya kisaran Rp 30 Miliar - Rp 80 Miliar per lisensi kini dianggap sudah usang. Tidak ada update. Jika dipakai 2025-2026, akan langsung ketahuan dan tidak bisa tembus iOS terbaru."

"LIMS - Berbagai Vendor (Eropa / Asia)"

Sah secara hukum, terintegrasi dengan operator seluler. Murah per nomor, bisa sadap ribuan nomor sekaligus. Tidak perlu sentuh HP target.

Hanya bisa sadap dari sisi jaringan (telepon, SMS, metadata). Tidak bisa baca isi WhatsApp terenkripsi, tidak bisa nyalakan kamera/ mikrofon, tidak bisa curi foto, harga kisaran Rp 212 Miliar (Paket Polri, termasuk instalasi + pelatihan) Ini yang resmi dipakai.

"Kekurangannya, tidak bisa sadap total. Karena itu, jika ada korban yang merasa HP-nya disadap total, LIMS saja tidak cukup menjelaskan - harus ada alat lapis kedua."

"Alat Buatan China (Contoh: Hikvision / Huawei Interception)."

Harga jauh lebih murah, paket lengkap CCTV + jaringan + sadap. Dukungan teknis cepat namun memiliki resiko embargo AS, tidak dipercaya NATO.

Kualitas spyware mobile-nya di bawah Israel. Isu backdoor membuat negara takut akan dibalas kembalu disadap China, harga kisaran Rp 40 Miliar - Rp 120 Miliar per paket sehingga secara politik tidak aman.

"Indonesia tidak mau ketergantungan pada satu negara besar. Juga rawan sanksi dari AS jika ketahuan pakai alat China untuk sadap pejabat."

"Alat Buatan Rusia (Contoh: SORM / Sistem Rusia)".

Sangat kuat untuk sadap massal jaringan. Sudah teruji di Rusia namun tidak kompatibel dengan jaringan Indonesia.

"Butuh rombak infrastruktur total. Bahasa dan dukungan teknis sulit. Dengan harga Rp 100 Miliar - Rp 300 Miliar + biaya rombak jaringan tidak kompatibel. Butuh ganti seluruh infrastruktur operator Indonesia. Secara geopolitik juga berisiko sanksi Barat."

Kesimpulan Komparasi LSM LPKN:

Kenapa patut diduga kuat alat Israel (Pegasus / Predator) yang dipilih, bukan alat negara lain?

1.  Karena hanya Israel yang punya teknologi zero-click yang terbukti tembus iPhone terbaru." Alat Jerman, China, Rusia belum terbukti setingkat itu."

2.  Karena jaringan perantaranya sudah ada sejak 2017. "Jalur Singapura - PT Radika Karya Utama - Ataka / ESW Systems sudah terbentuk."

3.  Karena alat Israel paling mudah disembunyikan secara politik. Bisa dibeli atas nama "alat anti-terorisme", padahal bisa dialihkan untuk kepentingan politik.

Kenapa LIMS tetap dipakai bersamaan?

Karena LIMS memberikan "legalitas." Jika ketahuan, pelaku bisa beralasan "ini penyadapan resmi lewat operator." Sedangkan spyware tidak punya legalitas sama sekali.


NARASI PRESS RELEASE LSM LPKN
JAKARTA, 8 November 2026

 Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPKN) 

Sabtu, 07 November 2026

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital


JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) lebih akurat dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan. Arahan tersebut menjadi landasan pengembangan sistem pemerintahan digital yang menghubungkan berbagai layanan publik agar lebih efektif dan memudahkan masyarakat.

"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual," katanya. 

Menurut Mendagri, digitalisasi tersebut merupakan langkah besar untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik tanpa harus berpindah-pindah tempat atau mendatangi berbagai instansi secara langsung.

"Nah, sebagai langkah pertama yang dites dan dicobakan sistem ini adalah di bidang sosial, yaitu Perlindungan Sosial. Kita tahu bahwa pemerintah, pusat, maupun negara memiliki instrumen memberikan bantuan kepada masyarakat," tuturnya.

Digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital (e-government/GovTech).  

Dalam sistem tersebut, data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi basis integrasi berbagai layanan publik. Hal ini didukung oleh peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik. 

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujarnya.

Di bidang sosial, integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan data kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menentukan kelayakan penerima Bansos.

Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian/lembaga itu diharapkan dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," jelasnya.

Mendagri menekankan pentingnya peran agen Perlinsos untuk membantu percepatan registrasi, mengingat tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. 

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta, dengan agen aktif sebanyak lebih dari 502 ribu agen.

"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang," ungkapnya.

Ia menambahkan, percepatan registrasi juga bermanfaat bagi Pemda untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran.

Upaya ini turut mendukung pencapaian target Pembangunan Daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting.

"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambahnya.

Mendagri mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi lebih dari 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen).

Ia mendorong Daerah lain membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil, dengan Sekretaris Daerah (sekda) sebagai pengawas serta Kepala Daerah sebagai penanggung jawab.

"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, Kabupaten/Kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring.


(Irfan) MM

Gelar Hari Ikan Nasional ke-13 di Grand Wisata, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Menuai Apresiasi Dari Kementerian KKP, Pemkab Bekasi, Camat Tamsel Dan Kades Lambangsari

KABUPATEN BEKASI , MEDIA MEGAPOLITAN - Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi menggelar Hari Ikan Nasional ke 13 (Harkannas) bertajuk "Panga...


NASIONAL


DAERAH