LSM LPKN Kupas Kasus Penyadapan Ilegal: 'Diduga Kuat Para Pelaku Jenderal Liar Gunakan Alat Canggih Buatan Luar Negeri Berharga Fantastis, Negara Harus Bertanggung Jawab!'

JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN - LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) mencermati dengan serius pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal dan akses tidak sah terhadap sejumlah Pejabat Negara, Politisi, Pengusaha, Aktivis LSM, hingga Media, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran LPKN terhadap pemberitaan, dokumen pengadaan, dan investigasi jurnalistik sebelumnya, terdapat "Dua lapis alat" yang patut didalami oleh Penyidik, Publik, dan DPR. 

Lapis 1 - Yang Resmi Disebut Bareskrim: LIMS

Bareskrim menyebut para tersangka yang berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor ke server "LIMS (Lawful Interception Management System)" tanpa verifikasi, lalu menyadapnya.

LIMS pada dasarnya adalah sistem yang sah. Ia bekerja lewat jaringan operator seluler. Namun, LPKN menegaskan: "Kesahihan alat tidak menjamin kesahihan penggunaan." Jika kontrol akses dan verifikasi dilewati, maka _lawful interception_ berubah menjadi _unlawful interception.

LPKN mencatat, harga LIMS yang dikabarkan dipakai Polri berkisar "Rp 212 miliar", sudah termasuk pemasangan dan pelatihan operator.

Lapis 2 - Yang Patut Diduga Kuat dan Harus Dibuka Ke Publik: "Spyware Kelas Militer Buatan Israel"

Di luar LIMS, penelusuran publik menunjukkan Indonesia pernah dikaitkan dengan pembelian sistem penyadapan kelas militer, yaitu:

1.Pegasus - Buatan NSO Group, Israel

Patut diduga kuat menjadi alat yang paling berbahaya karena bekerja dengan metode _zero-click._ Tanpa korban mengeklik apapun, spyware ini bisa tertanam di HP Android maupun iOS, lalu membaca pesan, email, foto, kontak, merekam panggilan, melacak lokasi, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon tanpa diketahui pemiliknya.

Harga yang dikabarkan di berbagai sumber: "Rp 140 miliar hingga Rp 1 triliun" tergantung paket, jumlah target, dan masa lisensi. Secara global, pada 2016 saja biayanya sudah "USD 650.000 untuk 10 HP + USD 500.000 biaya setup."

2. Predator - Buatan Cytrox / Intellexa Consortium, Israel

Patut diduga kuat sebagai alternatif Pegasus. Kemampuannya mirip, namun versi awal masih memerlukan korban mengeklik tautan. 

Harga yang dikabarkan: "Rp 70 miliar hingga Rp 250 miliar" termasuk instalasi dan pelatihan. Ada klaim anonim menyebut satu sistem mencapai "Rp 2 triliun" dengan masa aktif terbatas, namun angka ini belum terverifikasi dalam dokumen resmi.

Mengapa LSM LPKN Mendorong Pengusutan Lapisan Kedua Ini?

Karena LIMS saja "tidak bisa" menjelaskan kemampuan sadap total seperti membaca isi HP, menyalakan kamera dan mikrofon.

Jika ada bukti adanya kemampuan seperti itu, maka penyidik wajib membuka: "Apakah ada spyware lain yang digunakan di luar LIMS?"

Polri sendiri pernah membantah memakai Pegasus, namun mengakui pernah memakai alat _zero-click._ Dokumen pengadaan yang ditemukan Indonesia Leaks menunjukkan Polri pernah memesan dua sistem intrusi _zero-click_ untuk iOS pada 2017 dan 2018 dengan nilai total "Rp 258 miliar."

"Pembelian disebut dilakukan lewat perantara di Singapura, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel."

Tuntutan LPKN

1. Buka Kontrak dan Audit Keuangan: 

Berapa total uang negara yang sudah dikeluarkan untuk LIMS, Pegasus, Predator, Wintego, dan alat sadap lainnya sejak 2017? Siapa vendor perantaranya? Berapa fee perantara?

2. Buka Log LIMS dan Lisensi Spyware:

Berapa nomor yang dimasukkan? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada aktivasi lisensi spyware pada periode 2025-2026?

3. Hentikan Impunitas Teknologi:

Penyadapan terhadap Presiden RI, Ketua Umum Partai, anggota DPR, pengusaha, LSM, dan Media, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

4. Bentuk Tim Audit Independen: 

Libatkan BPK, DPR Komisi III, Kominfo, dan masyarakat sipil untuk mengaudit seluruh "Sistem Penyadapan Negara."

Penegasan Sikap LSM LPKN

LPKN menegaskan, kami tidak menuduh atau menuding dalam narasi ini, kami hanya mendesak pembuktian. Jika negara membeli alat seharga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dengan dalih untuk melawan terorisme dan kejahatan berat, maka alat itu tentu "Tidak Boleh" berbalik digunakan untuk kepentingan politik, mengintip lawan, dan membungkam kritik.

Negara yang membeli alat sadap dengan uang rakyat, wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat!. Siapa yang disadap?, atas dasar hukum apa?, dan untuk kepentingan siapa?.

KOMPARASI ALAT SADAP NEGARA LAIN - Kelebihan, Kekurangan, Harga, dan Alasan Tidak Dipilih

Alat / Negara Pembuat Kelebihan, Kekurangan, Harga Yang Dikabarkan, Serta Alasan Patut Diduga Tidak Dipilih / Tidak Cocok Untuk Kasus Ini

"Pegasus - NSO Group, Israel"

Paling canggih di dunia. Zero-click, bisa sadap iOS + Android, nyalakan kamera/mikrofon, curi data tanpa jejak. Diakui banyak intelijen dunia.

Harga sangat mahal, lisensi tahunan, harus aktivasi ulang. Sangat mudah dilacak oleh Citizen Lab, Amnesty, Apple, Google. Penjual selektif, hanya untuk pemerintah. Israel kontrol ekspor ketat Rp 140 Miliar - Rp 1 Triliun per paket. Global: $650.000 / 10 HP + $500.000 setup.

"Terlalu mahal dan terlalu mudah ketahuan. Jika dipakai di Indonesia, jejaknya akan langsung terdeteksi Amnesty / Citizen Lab. Karena itu pembeliannya harus lewat perantara Singapura dan disembunyikan."

"Predator - Cytrox / Intellexa, Israel"

Hampir setara Pegasus, lebih murah, lebih fleksibel. Bisa dibeli lewat konsorsium Intellexa yang lebih longgar. Versi lama masih butuh 1-click (korban harus klik link).

Keamanan lebih lemah dari Pegasus, sering bocor ke publik. Perusahaan sudah dibubarkan / disanksi Uni Eropa, Kisaran harga Rp 70 Miliar - Rp 250 Miliar. Klaim anonim: sampai dengan Rp 2 Triliun / sistem. 

"Dianggap versi "Pegasus KW". "Jika target adalah pejabat tinggi yang HP-nya dijaga ketat, kemungkinan gagal klik link sangat tinggi. Kurang efektif untuk target VIP."

"Candiru / Saito Tech - Israel"

Spesialis sadap Windows, bisa sadap lewat browser. Sangat senyap untuk target komputer kantor.

Tidak kuat untuk HP. Fokus ke PC, bukan mobile. Perusahaan kecil, dukungan teknis terbatas Tidak dipublikasikan, diperkirakan Rp 50 Miliar - Rp 150 Miliar per paket.

"Target utama kasus ini adalah HP pejabat, bukan PC kantor. Candiru tidak cocok untuk sadap mobile massal."

"Wintego / Helios - Wintego Systems, Israel"

Taktis, bisa dipakai di lapangan (IMSI catcher, sadap jarak dekat). Cocok untuk operasi di jalan / demo Jangkauan pendek, harus dekat target. Tidak bisa sadap jarak jauh massal. Perlu tim di lapangan.

Satu pengiriman ke Polri pada Sept 2019: Sekitar USD 5,59 Juta (Rp 80-90 Miliar).

"Terlalu taktis dan tidak efisien untuk menyadap puluhan nomor pejabat di berbagai kota sekaligus. Butuh banyak personel di lapangan."

"FinFisher / FinSpy - Jerman / Inggris"

Dulu standar intelijen Eropa. Bisa sadap HP + PC, merekam Skype, dan lainnya
Perusahaan sudah bangkrut 2022. Software sudah ketinggalan, mudah dideteksi antivirus modern. Sudah banyak bocor kodenya. 

"Dulu harganya kisaran Rp 30 Miliar - Rp 80 Miliar per lisensi kini dianggap sudah usang. Tidak ada update. Jika dipakai 2025-2026, akan langsung ketahuan dan tidak bisa tembus iOS terbaru."

"LIMS - Berbagai Vendor (Eropa / Asia)"

Sah secara hukum, terintegrasi dengan operator seluler. Murah per nomor, bisa sadap ribuan nomor sekaligus. Tidak perlu sentuh HP target.

Hanya bisa sadap dari sisi jaringan (telepon, SMS, metadata). Tidak bisa baca isi WhatsApp terenkripsi, tidak bisa nyalakan kamera/ mikrofon, tidak bisa curi foto, harga kisaran Rp 212 Miliar (Paket Polri, termasuk instalasi + pelatihan) Ini yang resmi dipakai.

"Kekurangannya, tidak bisa sadap total. Karena itu, jika ada korban yang merasa HP-nya disadap total, LIMS saja tidak cukup menjelaskan - harus ada alat lapis kedua."

"Alat Buatan China (Contoh: Hikvision / Huawei Interception)."

Harga jauh lebih murah, paket lengkap CCTV + jaringan + sadap. Dukungan teknis cepat namun memiliki resiko embargo AS, tidak dipercaya NATO.

Kualitas spyware mobile-nya di bawah Israel. Isu backdoor membuat negara takut akan dibalas kembalu disadap China, harga kisaran Rp 40 Miliar - Rp 120 Miliar per paket sehingga secara politik tidak aman.

"Indonesia tidak mau ketergantungan pada satu negara besar. Juga rawan sanksi dari AS jika ketahuan pakai alat China untuk sadap pejabat."

"Alat Buatan Rusia (Contoh: SORM / Sistem Rusia)".

Sangat kuat untuk sadap massal jaringan. Sudah teruji di Rusia namun tidak kompatibel dengan jaringan Indonesia.

"Butuh rombak infrastruktur total. Bahasa dan dukungan teknis sulit. Dengan harga Rp 100 Miliar - Rp 300 Miliar + biaya rombak jaringan tidak kompatibel. Butuh ganti seluruh infrastruktur operator Indonesia. Secara geopolitik juga berisiko sanksi Barat."

Kesimpulan Komparasi LSM LPKN:

Kenapa patut diduga kuat alat Israel (Pegasus / Predator) yang dipilih, bukan alat negara lain?

1.  Karena hanya Israel yang punya teknologi zero-click yang terbukti tembus iPhone terbaru." Alat Jerman, China, Rusia belum terbukti setingkat itu."

2.  Karena jaringan perantaranya sudah ada sejak 2017. "Jalur Singapura - PT Radika Karya Utama - Ataka / ESW Systems sudah terbentuk."

3.  Karena alat Israel paling mudah disembunyikan secara politik. Bisa dibeli atas nama "alat anti-terorisme", padahal bisa dialihkan untuk kepentingan politik.

Kenapa LIMS tetap dipakai bersamaan?

Karena LIMS memberikan "legalitas." Jika ketahuan, pelaku bisa beralasan "ini penyadapan resmi lewat operator." Sedangkan spyware tidak punya legalitas sama sekali.

NARASI PRESS RELEASE LSM LPKN
JAKARTA, 8 November 2026

(Irwan Awaluddin SH) MM

 Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPKN) 

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) lebih akurat dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan. Arahan tersebut menjadi landasan pengembangan sistem pemerintahan digital yang menghubungkan berbagai layanan publik agar lebih efektif dan memudahkan masyarakat.

"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual," katanya. 

Menurut Mendagri, digitalisasi tersebut merupakan langkah besar untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik tanpa harus berpindah-pindah tempat atau mendatangi berbagai instansi secara langsung.

"Nah, sebagai langkah pertama yang dites dan dicobakan sistem ini adalah di bidang sosial, yaitu Perlindungan Sosial. Kita tahu bahwa pemerintah, pusat, maupun negara memiliki instrumen memberikan bantuan kepada masyarakat," tuturnya.

Digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital (e-government/GovTech).  

Dalam sistem tersebut, data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi basis integrasi berbagai layanan publik. Hal ini didukung oleh peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik. 

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujarnya.

Di bidang sosial, integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan data kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menentukan kelayakan penerima Bansos.

Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian/lembaga itu diharapkan dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," jelasnya.

Mendagri menekankan pentingnya peran agen Perlinsos untuk membantu percepatan registrasi, mengingat tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. 

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta, dengan agen aktif sebanyak lebih dari 502 ribu agen.

"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang," ungkapnya.

Ia menambahkan, percepatan registrasi juga bermanfaat bagi Pemda untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran.

Upaya ini turut mendukung pencapaian target Pembangunan Daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting.

"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambahnya.

Mendagri mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi lebih dari 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen).

Ia mendorong Daerah lain membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil, dengan Sekretaris Daerah (sekda) sebagai pengawas serta Kepala Daerah sebagai penanggung jawab.

"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, Kabupaten/Kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring.

(Irfan) MM

Desa Sriamur Adakan Serah Terima Jabatan, Kades Terpilih Abdul Darip Sebut, Pajak Aset Kendaraan Mati Semua, Tidak Ada Laporan Kinerja BUMDes, TKD Akan Kami Telusuri

KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Serah terima jabatan PJ Kepala Desa, Nurhasanah Spd kepada Kepala Desa terpilih, Abdul Darip digelar Pemerintah Desa Sriamur periode 2026-2034 di Aula Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada, Jum'at (6/11/2026) Siang. 

Acara yang berjalan hikmad dihadiri oleh PJ Kepala Desa beserta jajaran, Kepala Desa terpilih beserta keluarga dan para pendukung, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna, para Kadus, para Ketua Rt-Rw se Desa Sriamur, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam pidatonya tidak banyak yang disampaikan oleh PJ Kepala Desa Sriamur hanya menekankan para jajaran Kades terpilih agar mempersiapkan dokumen mereka untuk diserahkan kepadanya agar dapat segera diregistrasi oleh Pemerintah Daerah (Pemkab Bekasi).

"Saya meminta kepada para staff dan jajaran Kades terpilih agar segera melengkapi dokumennya dan doserahkan ke saya untuk saya serahkan ke Pemda agar srgera terbit SK nya, " ujar Nurhasanah Spd.

Disisi lain, Kades Sriamur terpilih periode 2026-2034, mengutarakan dengan gamblang terkait serah terima jabatan tersebut. 

"Untuk sertijab ini, yang pertama alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan walaupun hanya sekedar simbolis dari iyu juga nanti ketika dalam perjalanan, Sertijab ini akan kita lanjutkan kembali tentang aset-aset Pemerintah yang mana yang harus kita berbuat dengan fakta yang ada bukan cuma tulisan saja tetapi barañg aset negara itu yang perlu buat perhatian, " tutur, Abdul Darip kepada Awak Media usai acara Sertijab di gelar, (6/11). 

Pelimpahan Aset Baru 70% Terdata

Kades Sriamur terpilih juga menjelaskan tentang serah terima aset yang dinilainya baru 70% yang terdata. Itupun dengan kondisi yang memprihatinkan serta masih dalam pengecekan secara komprehensif.

 
"Dari beberapa aset yang kita terima, pertama fasilitas mobil, motor dan segala ATK alhamdulillah walaupun kondisinya kurang baik tapi masih ada sampai saat ini, " ungkap Darip. 

"Justru yang kita permasalahkan pajak yang sekarang ini, semuanya dalam keadaan mati, kayak misalkan mobil ambulan sampai saat ini sekitar enam bulan sudah mati pajaknya apalagi mobil operasional Desa. Jadi ada dua unit satu mobil ambulan kedua mobil operasional Desa, tentang kendaraan mobil lainnya sementara ini yang kami ketahui tidak ada datanya dan tidak ada laporan juga, " sambungnya membeberkan.

"Motor yang ada sekarang ini hanya empat unit itu masih dalam penelitian juga pihak dari kami yang baru menjabat in, apakah masih ada yang tertinggal atau tidak, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, kalau masalah listrik alhamdulilah tidak ada tunggakkan, "tambahnya.

BUMDes Sriamur Tak Jelas

Kades Sriamur terpilih menyoroti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sriamur yang dinilainya tidak ada  keterangan jelas terkait aktifitas yang dilakukannya sejak berdiri dan sampai saat ini. 

" Cuma yang jelas ini masalah BUMDes... sampai saat ini tidak ada laporan sedikitpun. Makanya kami akan bersurat kepada pengurus BUMDes, ketika mereka sudah kami suratkan tidak ada jawaban  dengan terpaksa kami akan melaporkan  kepada Inspektorat... ini menjadi PR terkait mengenai aset berikut kinerja dari BUMDes itu sendiri, "terang Abdul.

" Termasuk persoalan Tanah Kas Desa (TKD), sementara sampai saat ini juga belum ada laporan, tapi tanah TKD itu walaupun tanpa laporan mereka, kami ini mengetahui juga .. kedepannyapun akan kami pertanyakan dan itu menjadi PR kami juga yang akan kami telusuri, " terangnya.

 
Terkait mengenai Tata Kelola Desa Sriamur berdasarkan anggaran dan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Kami dari Pemerintah Desa yang pertama adalah untuk memfasilitasi mengenai jalan dan saluran air yang sering menyebabkan banjir... itu yang paling utama, yang kedua adalah tentang tata kelola di Desa, kita berniat transparansi  terhadap anggaran yang ada di Desa kami ini, " papar Kades terpilih periode 2026-2034.

Desa Sriamur Berharap Perhatian Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja

Ia juga berharap kepada Bupati terlantik Dr Asep Suryaatmaja agar memberikan perhatian kepada Desa Sriamur terkait anggaran pembangunan dan lainnya.

"Pertama kami ucapkan selamat atas terlantiknya Dr Asep Suryaatmaja sebagai Bupati Bekasi, kemudian harapan kami kepada bapak Bupati Bekasi terkhusus pada Desa Sriamur agar anggaran-anggaran yang ada saat ini bener-bener tersampai kepada masyarakat, karena yang selama ini banyak kendala ... anggaranyang begitu besar dari Pemerintah Daerah ternyata dibawahnya banyak kendala, ada apa di balik itu... nah itu suatu PR buat saya kedepan nanti atau  mempertanyakan sejauh mana pembangunan yang ada di Desa Sriamur. Jadi intinya meminta respon dari Bupati, " pungkas Kades Sriamur terpilih periode 2026-2034, Abdul Darip. 

(Iwan Joggie) MM

Penyadapan Ilegal Oknum Sejumlah Jenderal Terhadap Presiden RI Dan Targetkan Media, ASWIN : 'Bentuk Terror Terhadap Jurnàlisme Dan Bungkam Kebebasan Pers!'

JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN - Kasus dugaan penyadapan ilegal periode 2025-2026 tanpa prosedur Perkap No 5/2010, dengan target Presiden RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya , plus Tokoh Politik/ Ormas/ Pengusaha dan Media. Diduga dimasukkan ke server Lawful Interception tanpa verifikasi, plus penghapusan file hasil sadap di komputer LIMS sekitar Oktober 2026.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Terhadap para tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri, " ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers Bareskrim, pada Selasa (3/11/2026) siang.

Tiga tersangka yang disebut dalam Konferensi Pers Bareskrim diantaranya adalah : 1. LSP = Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri 2021-2026)— sekarang menjabat sebagai Kepala Staff Presiden (KSP), 2. ASN = Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri) , 3. EH = Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin juga menjelaskan bahwa, kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam perkara tersebut.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.

Dengan demikian, sasaran yang disebut penyidik tidak terbatas pada Preside Prabowo. Namun, kepolisian belum mengumumkan daftar nama individu lain dari kelompok-kelompok tersebut.

Terkait adanya dugaan penyadapan oleh Oknum Jenderal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan dijadikannya Media sebagai target penyadapan. 

Head of Research and Development Division, Central Executive Board of ASWIN (International Journalists Association), Irwan Awaluddin, SH, angkat bicara dan menyatakan sikap tegas serta mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh sejumlah oknum jenderal terhadap Presiden Republik Indonesia,  Prabowo Subianto, serta dugaan bahwa Insan pers / Media juga menjadi target operasi penyadapan tersebut.

Ini adalah tiga kejahatan sekaligus dalam satu operasi:

Pertama, Ini adalah Pengkhianatan Terhadap Presiden Prabowo dan Terhadap Negara!. 

"Presiden Prabowo adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI yang sah, dipilih langsung oleh rakyat. Menyadap Presiden Prabowo berarti menyadap simbol kedaulatan Negara. Jika Presiden saja disadap, bagaimana rakyat bisa merasa aman?.Ini adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditolerir. Loyalitas prajurit harusnya kepada Presiden, bukan malah memata-matai Presiden."

Kedua, Ini adalah Serangan Terbuka Terhadap Kebebasan Pers! 

"Kami di ASWIN mendapatkan informasi bahwa sejumlah Media, Pimpinan Redaksi, dan Jurnalis Investigasi menjadi target penyadapan. Jika ini benar, maka ini adalah "TEROR TERHADAP JURNALISME.""

Tujuannya jelas: Untuk mengetahui siapa narasumber jurnalis, untuk mengetahui apa berita yang akan naik, untuk mengintimidasi agar media takut memberitakan kebenaran. Ini adalah upaya sistematis untuk membungkam pers. Padahal kebebasan pers dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ketika jurnalis disadap, yang disadap bukan hanya HP-nya, tapi disadap adalah hak publik untuk tahu kebenaran."

Ketiga, Ini Operasi Ilegal yang Merusak Marwah TNI-Polri.

"Penyadapan tanpa izin pengadilan adalah ilegal. Tidak ada satu pun undang-undang di Indonesia yang memperbolehkan jenderal menyadap Presiden. Tindakan oknum ini telah mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini kita banggakan sebagai penjaga NKRI. TNI adalah milik rakyat, bukan alat politik segelintir orang."

Oleh karena itu, "ASWIN Menuntut:!"

1.  Presiden Prabowo harus bertindak tegas!. Bersihkan lingkaran dalam dari pengkhianat. Bentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas.

2. Panglima TNI dan Kepala BIN harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, siapa yang memerintahkan? Pakai anggaran dari mana? Apakah ada aktor intelektual di baliknya?

3.  Perlindungan untuk Jurnalis. Dewan Pers, Komnas HAM, dan Kominfo harus memastikan tidak ada satu pun jurnalis yang menjadi korban penyadapan ilegal. Berikan jaminan keamanan bagi sumber-sumber jurnalis.

ASWIN tidak akan diam. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas, karena jika Presiden dan Pers saja bisa disadap, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar.

Jakarta, 4 November 2026

(Irwan Awaluddin, SH) MM

Head of Research and Development Division, Central Executive Board - ASWIN (International Journalists Association). 

Ketua Umum Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Sampaikan Ucapan 'Selamat & Sukses" Atas Dilantiknya Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja : Kabupaten Bekasi Maju Dan Bersinar

KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Kami Keluarga Besar Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) di seluruh Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Asep Surya Atmaja atas dilantiknya sebagai "Bupati Bekasi Dalam Sisa Masa Jabatan 2025-2030", Bekasi, 23 Oktober 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM LPKN, sebagai bentuk penghormatan, dukungan moral, dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi.

"Atas nama pribadi dan seluruh jajaran LPKN se-Nusantara, saya mengucapkan Selamat dan Sukses kepada sahabat, saudara kami, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Pelantikan ini adalah momentum bersejarah, bukan hanya bagi Bapak Bupati, tetapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menaruh harapan besar akan masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Irwan Awaluddin, S.H., dalam keterangan resminya.

Irwan Awaluddin S.H. menegaskan bahwa, sosok Dr. Asep Surya Atmaja adalah figur pemimpin yang visioner, berintegritas, berpengalaman dalam birokrasi, dan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Kriteria pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lumbung pangan, dan penyangga utama Ibukota, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kami di LPKN meyakini, di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, Kabupaten Bekasi akan mampu mewujudkan cita-cita "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". Menjadi kabupaten yang mandiri, berwibawa, makmur, dan menjadi barometer tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum LSM LPKN yang dikenal tegas dalam mengawal keuangan negara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi, LSM LPKN siap menjadi mitra kritis, mitra strategis, dan mitra pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. LPKN akan terus mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Selamat mengemban amanah mulia dari rakyat, Pak Bupati. Amanah ini adalah titipan yang berat, namun kami yakin di tangan Bapak, Bekasi akan semakin bersinar. LPKN berdiri bersama rakyat dan bersama Bupati untuk membangun Bekasi yang lebih gemilang," tutup Ketua Umum LSM LPKN.

Tentang LSM LPKN

Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengawalan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Hormat Kami, Bekasi, 23 Oktober 2026.

(Irwan Awaluddin, S.H) 
Ketua Umum LSM LPKN
(Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara)

Sumber : Humas DPP LSM LPKN
[Nomor HP/WA 081210611958]