Berjalan Aman Dan Kondusif, Gelar Penetapan Calon Anggota BPD Periode 2026-2034 Desa Mangunjaya Dibanjiri Para Pendukung Kandidat

KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - Desa Mangunjaya menggelar penetapan calon anggota BPD Periode 2026-2034 beserta pengambilan nomor dalam pengisian anggota BPD Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (14/5/2026).

Acara dihadiri oleh segenap para calon BPD beserta para pendukung, Kades dan Sekdes Mangunjaya,beserta jajaran, Bimaspol dan Babinsa Desa Mangunjaya, Ketua Karang Taruna Desa Mangun Jaya beserta anggota.Para Ketua RW dan RT se Desa Mangunjaya.

Dalam penyampaian pidatonya Kepala Desa Mangunjaya lebih menekankan pada aspek memajukan Desa bersama dalam memberikan motivasi kepada para kandidat calon BPD Desa Mangunjaya.

"Selamat berjuang..jaga keamanan dan ketertiban selama proses pengisian BPD..Demi kesuksesan kita bersama memajukan Desa Mangunjaya, " ujar Jayadi Said SE penuh semangat. (14/5) di Aula Desa Mangunjaya.

Sementara Kasipem Desa Mangunjaya, Sugiharto memberikan pemaparan tentang regulasi proses pemilihan anggota BPD berikut tata cara pemilihan.

"Agar kepada para calon yang belum tahu menjadi tahu dan tidak gagal paham serta tidak menjadi informasi yang tidak terbuka, " kata pria yang akrab disapa Beton.

Panitia Optimis Tuntaskan Kegiatan Dan Berjalan Lancar

Sedangkan Ketua Panitia Penetapan Calon Anggota BPD periode 2026-2034, Andi Efendi S.Pd mengatakan bahwa," Mudah-mudahan kami atas nama panitia mengharapkan semua dapat berjalan dengan lancar, sukses dan dapat terpilih orang-orang terbaik di Desa Mangunjaya menjadi wakil daripada masyarakat Mangunjaya," katanya kepada Awak Media usai acara berlangsung.

Lanjutnya, "Calon semua ada 35 dan yang masuk vervikasi ada 31, empat tidak lolos. Jadi yang ikut berjuang atau ikut bertanding sebanyak 31 calon. Untuk keterwakilan diambil suara tertinggi, untuk laki-laki 2 orang dan 1 untuk perempuan tiap-tiap Dusun. Jadi satu, dua, tiga Dusun.. untuk satu Desa laki-laki ada enam dan perempuan tiga dalam satu Desa Mangunjaya, semua anggota terpilih nanti ada sembilan orang, " terang Ketua Panitia.

Ketua Panitia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta pastikan kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada.

"InsyaAllah semua dapat berjalan dengan baik dan kami selaku panitia optimis dapat menyelesaikannya sampai selesai serta berharap tidak ada kendala. Karena kami menjalankan tugas ini sesuai dengan jalur Permendagri dan Perbup Kabupaten Bekasi dan Skepta juga Perdes Desa Mangunjaya, " tutup Andi Efendi S.Pd.

Acara penetapan calon anggota BPD Periode 2026-2034 berjalan dengan lancar, aman, teratur dan kondusif. Seluruh para pendukung dari masing-masing calon nampak antusias dan penuh semangat dalam mengawal kedatangan maupun kembalinya para kandidat calon BPD ke kediamannya masing-masing, sehingga suasana meriah terasa meliputi kegiatan tersebut dari awal hingga akhir acara.

(Iwan Joggie) MM

Masa Tanggap Darurat Telah Terlewati, Mendagri : Penanganan Pascabencana Sumatera Masuk Transisi Fase Pemulihan

JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan, pemerintah mulai memasuki fase pemulihan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Tito usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Tito menjelaskan, masa tanggap darurat telah dilalui dan kini wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan. Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi disebut hampir selesai, sementara Aceh diperpanjang sedikit sebelum masuk tahap pemulihan penuh.

“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan],” ujar Tito.

Ia mengungkapkan, sejumlah layanan dasar di daerah terdampak telah kembali berjalan normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, sudah pulih. Selain itu, layanan rumah sakit di seluruh kabupaten juga kembali normal, meski masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa-desa yang dalam proses penanganan.

Tak hanya itu, pasokan listrik hampir sepenuhnya pulih, kecuali di wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional juga telah kembali berfungsi.

Di sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian terkait telah berkoordinasi dengan kontraktor dan pihak lainnya untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas.

“Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal,” jelasnya.

Tito juga menekankan, dukungan anggaran menjadi kunci percepatan pemulihan. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak.

“Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun,” jelasnya.

Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, pemerintah pusat terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain transfer daerah, dukungan juga datang dari kementerian/lembaga lain. Misalnya, Kementerian Pertanian yang menyiapkan anggaran untuk menangani lahan pertanian terdampak. Ada pula bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut memiliki target pelaksanaan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun.

“Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” tandasnya.

(Irfan) MM

Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Dinilai Memprihatinkan, Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian Dan Keuangan Daerah

JAKARTA, MEDIA MEGAPOLITAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian dalam mendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). 

Hal ini khususnya untuk memastikan penataan sumber daya aparatur pemerintah daerah (Pemda) berjalan selaras dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan organisasi pemerintahan, serta jaminan kepastian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Men-PAN dan juga kepada Pak Menteri Keuangan yang rapat tadi sangat produktif dan solutif,” ujar Mendagri kepada awak media usai rapat tersebut.

Mendagri menjelaskan, pihaknya telah mendengar adanya dinamika di daerah terkait kekhawatiran implementasi ketentuan Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa daerah mengalokasikan maksimal 30 persen untuk belanja pegawai. Adapun ketentuan tersebut akan mulai berlaku pada 2027 mendatang.

Merespons hal itu, Mendagri menyebut rapat yang telah digelar menghasilkan sejumlah solusi. Salah satunya mengenai masa transisi penerapan batas maksimal 30 persen yang akan diperpanjang dan diatur dalam revisi UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita menggunakan Undang-Undang APBN itu setara dengan Undang-Undang HKPD. Nah, kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori. Undang-Undang yang terakhir mengalahkan undang-undang sebelumnya. Itu artinya kepala daerah enggak usah khawatir lagi. Tenang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyebut daerah dengan belanja pegawai di atas 30 persen akan terdampak terhadap realisasi belanja untuk masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menkeu akan merancang program yang melibatkan komunitas usaha di daerah. Dengan upaya itu, diharapkan perekonomian daerah tetap bergeliat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Jadi ini juga akan menenangkan masyarakat, artinya meskipun belanja pegawai tinggi, tapi kegiatan belanja program untuk masyarakat tetap jalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Saya kira ini bisa solusi yang sangat bagus kali ini. Terima kasih Bapak Menkeu, Ibu MenPAN,” tandasnya.

(Ikhsan) MM

Apresiasi Dan Harapan SMAN 8 Tamsel Pada Gubernur Jabar, Kepsek Baru Genjot Kualitas Dan Kuantitas Siswa Dalam Meraih Target Prestasi

KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - SMAN 8 Tambun Selatan memiliki bangunan baru dan Kepala Sekolah baru dalam harapan meraih kesuksesan baru pada suasana baru di Griya Asri 2, Jl. Siaga Raya, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, (29/04/2026).

Dibawah kepemimpinan Kepala Sekolah SMAN 8 Tambun Selatan yang baru, Sudarno S.Th.I, M.Pd.I. Dimana tercatat terlantik pada awal November 2025 dan menjabat hingga pembaruan data terakhir di 2026. SMAN 8 Tamsel berupaya untuk meningkatkan mutu sekolah dengan menciptakan lulusan yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing (lokal maupun global), serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Saya baru menjabat di lantik pada tanggal 29 Oktober tahun 2025 kemaren, pada saat itu SMA 8 masih di Cibitung dekat kali CBL dan sekarang  alhamdulilah sudah mendapatkan bantuan dari Gubernur sehingga mendapatkan gedung baru ini," ujar Sudarno S.Th.I, M.PdI. (29/04) di ruang kerjanya.

Terkait mengenai Visi dan Misi yang akan diterapkan selaku Kepala Sekolah Baru.

"Visi Misi saya adalah bagaimana SMAN 8 ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas pendidikannya, nah dari segi mutu kita akan terus menggenjot bagaimana pembelajaran itu bener-bener mengimplementasikan pembelajaran mendalam, itu yang pertama," terangnya.

"Nah nanti harapannya..goalnya itu Out-putnya mudah-mudahan semakin kedepan yang diterima Perguruan tinggi negeri itu semakin meningkat dan alhamdulilah memang sudah terlihat kemaren itu ..yang tahun ini, itu yang diterima di perguruan tinggi lewat jalur undangan àda 68. Alhamdulilah sudah sesuai bahkan sedikit diatas ekspektasi kita" sambungnya.

Dirinya juga meyakini bahwa, Sekolah yang di pimpinnya dapat mencapai target yang telah di canangkan. Disebabkan dengan berbagai aspek penunjang yang telah dipersiapkan.

"Saya optimis dengan apa yang menjadi target-tatget kami ini bisa tercapai, yang pertama kita didukung oleh guru tenaga pendidik yang sangat relative muda, kemudian secara profesional sudah mampu mengajar dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Dengan kekuatan guru dan tenaga pengajar yang muda-muda ini saya harap dapat mempercepat kualitas pembelajaran," tegasnya.

" Yang kedua kita ditunjang oleh soliditas dari Tim kurikulum dan kesiswaan terkait dengan penguatan bidang perlombaan baik Akademik maupun non Akademik. Yang diharapkan ketika mereka mendapatkan kejuaraan ..disitu nanti bisa menopang sehingga menunjang keberhasilan  siswa-siswa kita untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri," tambahnya.

Selain daripada itu, faktor pengalaman dan track record yang dimilikinya menjadi pendorong kuat didalam membentuk karakter dan daya saing siswa.

" Kebetulan alhamdulilah, saya ini termasuk guru penggerak angkatan pertama kemudian juga pengajar praktek angkatan ke 5, fasilitator nasional guru penggerak dan juga fasilitator pembelajaran mendalam," ungkapnya.

"Dengan pengalaman yang saya miliki mudah-mudahan bisa saya praktekkan di SMA 8 ini. Sehingga pembelajaran di SMA 8 bisa semakin naik," imbuhnya.

Apresiasi Dan Harapan Pada Atensi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

Selain apresiasi terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) tentang pemberian gedung Sekolah baru. Kepsek SMAN 8 juga berharap agar berbagai usulan seperti penambahan RKB, perluasan Sekolah serta fasilitas lainnya dapat direalisasikan juga guna menambah semangat belajar dan mengajar.

"Harapan saya ketika kita terus mendapatkan bantuan berupa penambahan ruang kelas. Kemudian kita juga menempati fasilitas lahan kita yang masih sangat kecil...mudah-mudahan nanti juga mendapat bantuan dari Pemerintah untuk seperti perluasan lahan. Dengan begitu insyaallahlah dengan bertambahnya fasilitas, itu juga akan semakin memicu semangat para murid-murid kami untuk bisa lebih bergairah lagi didalam mendapatkan prestasi," tutur Kepala Sekolah SMAN 8 Tamsel.

"Alhamdulilah Gubernur kita (Dedi Mulyadi-Red) sangat berpihak kepada dunia pendidikan. Alhamdulilah kita dapat gedung baru 14 RKB, disini juga sudah ada perkantoran...terima kasih bapak Gubernur yang sudah bantu Sekolah kami..mudah-mudahan terus di bantu terus kita," tutup Sudarno S.Th.I, M.Pd.I berharap, seraya tertawa lepas.

Berdasarkan pantauan Awak Media dilokasi. Pembangunan gedung sekolah baru SMAN 8 Tambun Selatan memang untuk lantai tiga belum tergenapi, termasuk untuk pemagaran Sekolah pun masih tersisa kosong di samping maupun belakang Sekolah.

(Iwan Joggie) MM

Realisasi Usulan RKB Dan Pemagaran Dianggap Tak Jelas, SMPN 15 Tamsel Minta Plt Bupati Dr Asep Surya Atmaja Segera Evaluasi Dinas Terkait

KABUPATEN BEKASI, MEDIA MEGAPOLITAN - SMPN 15 Tamsel yang berlokasi di Jalan Kampung Boek, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi melontarkan protes keras terntang usulan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pemagaran Sekolah yang tak kunjung terealisasi, kendati hal tersebut telah kerapkali di ajukan dan laksanakan survey dari pihak Dinas terkait. Bahkan dipastikan dari pihak Dinas dengan janji akan terealisasi di tahun ini namun ternyata hanya isapan jempol belaka, pada Rabu (22/04/2026).

"Iya artinya sementara ini ternyata masih kurang, karena dari rombongan anak yang belajar yang seharusnya sudah komplit tapi kenyataannya masih kurang banyak kelasnya," ungkap M.Taufiq Airlangga (22/04) saat dijumpai Tim Awak Media di halaman Sekolah.

Pihak SMPN 15 yang diwakili oleh Humas Sekolah M.Taufiq Airlangga menilai bahwa, Dinas Pendidikan, Cipta Karya dan Pemkab Bekasi penuh dengan penawaran janji palsu dan kebohongan.

"Pihak Sekolah secara administratif sudah dia kali ajukan usulan, respon sih ada dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan bahwa, akan ada pembangunan kelanjutan setelah pembangunan gedung sebelumnya selesai di kerjakan, katanya tahun ini..tahun ini dan tahun sekarang ini, tapi ternyata sampai tahun ini tidak ada..berarti bohong mereka," jelasnya.

Kepedulian Plt Bupati Bekasi Terhadap Pendidikan Dipertanyakan

Lebih lanjut, Ia juga mengutarakan kekecewaannya terhadap Dinas terkait dan Plt Bupati Bekasi Dr Asep Surya Atmaja yang dinilainya lamban dalam merespon kebutuhan sarana pendidikan serta kurangnya kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.

"Kecewa ya jelas kecewa tapi kalau kekecewaan ke Plt mungkin beliau belum tahu...belum tau keadaan Sekolah kita hari ini...tapi seharusnya Dinas tau dong...kalau dua kali proposal di ajukan untuk pembangunan gedung dan pemagaran ..jadi tidak masuk diakallah kalau tidak tahu..seharusnya ada respon..seharusnya jangan bohong," bebernya.

"Plt Bupati bisa dikatakan pembohong kalau ini tidak terealisasi..dan tahun ini tidak ada, maksudnya biar ada kejelasan..sebab sudah dua kali proposal diajukan dan katanya tahun ini tapi nyatanya bohong. Jadi bisa dikatakan juga Plt Bupati pembohong," tambahnya.

Plt Bupati Bekasi Bekerja Harus Profesional

"Sebagai pemimpin di daerah Kabupaten Bekasi ..ya minimal kalau beliau tidak sempat mensurvey ke Sekolah-sekolah yang membutuhkan bangunan..ya minimal Dinas-dinas terkait harus ada..dan harusnya ada penekanan dari Plt Bupati. Plt Bupati juga kerjanya harus bagus dan luar biasa memperhatikan kekurangan-kekurangan Sekolah-sekolah mana yang membutuhkan bangunan dan pagar. Sedangkan situasinya hari ini pagar sekeliling juga belum ada, kelas kurang dan janji juga tidak ditepati sampai hari ini..demi kecerdasan anak bangsa..visi misinya kan jelas. Jadi kesannya kan Plt Bupati kalau seperti ini tidak perduli dengan pendidikan dan pembohong," ungkap Humas SMPN 15 Tamsel.

Menanti Ketegasan Sikap Plt Bupati Bekasi

Ia juga mengharapkan Plt Bupati Bekasi, Dr Asep Suryaatmaja dapat tegas dalam mengambil sikap terhadap bawahannya agar Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas terkait dapat di implementasikan secara optimal serta Profesional.

"Saya berharap kepada Plt Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja dapat tegas dalam membina dan memberikan sangsi kepada bawahannya yang tidak dapat menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai ketentuan yang ada. SMPN 15 Tamsel sangat urgensi dengan kurangnya ruang Sekolah menyebabkan para siswa belajar dilapangan Sekolah tepatnya dibawah pohon dan dengan tidak adanya pagar pembatas Sekolah menyebabkan siapa saja dapat masuk ke Sekolah. Bahkan Kambing, Sapi dan Kerbau pun dapat masuk ke Sekolah," pungkas M Taufiq Airlangga.

(Iwan Joggie) MM