Mendagri Desak Pemda Lainnya Untuk Ikut Bergerak Tangani Permasalahan Hunian Relokasi Warga Kolong Jalan Tol

JAKARTA, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara penyerahan kunci hunian kepada warga yang direlokasi dari kolong jalan tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri berharap program relokasi ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah (Pemda) lain untuk turut bergerak dalam menangani permasalahan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, relokasi ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya program pro-rakyat, khususnya untuk masyarakat kurang mampu. 

“Bapak Presiden, Pak Prabowo berkali-kali dalam arahan beliau, termasuk waktu di Magelang, beliau menyampaikan harus ada perbaikan untuk terutama masyarakat yang kurang mampu, atau bahasa beliau adalah wong cilik,” jelas Mendagri.

Saat ini, tercatat sebanyak 1.030 kepala keluarga tinggal di bawah kolong jalan tol dan area serupa di Jakarta. Sebagian dari mereka kini menempati Rusun Rawa Buaya, yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. 

Mendagri mengapresiasi langkah ini sebagai awal dari gerakan besar yang diharapkan dapat menginspirasi daerah lain di seluruh Indonesia.

“Kita harapkan akan menimbulkan gelombang besar. Gelombang besar dari satu titik ini, akan muncul gelombang efek yang lebih besar ke semua daerah,” tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya pendampingan bagi warga yang telah direlokasi agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. 

"Pendampingan ini," katanya, "Akan membantu warga meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali tinggal di kolong jalan tol."

Sebagai langkah lanjutan, Mendagri meminta agar kolong jalan tol yang telah kosong segera dimanfaatkan untuk kegiatan positif, seperti taman bermain atau ruang publik kreatif. 

"Hal ini bertujuan untuk mencegah area tersebut digunakan kembali sebagai permukiman kumuh.Selain untuk membantu warga, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memotivasi Pemda lain agar tergerak menjalankan program serupa," tutur Tito.

Mendagri menekankan bahwa permasalahan hunian layak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat.

"Diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak," tekannya.

Mendagri juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, terutama Presiden Prabowo yang memiliki visi besar dalam meningkatkan kesejahteraan wong cilik.

"Program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di berbagai daerah," pungkas Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemprov DKI Jakarta.

(Taufan) MM

Tingkatkan Pelayanan Publik Daerah Lewat LPePD, BSKDN Berkolaborasi Dengan Ford Foundation

JAKARTA, MM - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Ford Foundation berkolaborasi mengembangkan model Layanan Publik Elektronik Pemerintah Daerah (LPePD). Layanan berbagi pakai tersebut dikembangkan guna mengatasi berbagai hambatan dan keterbatasan daerah dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik. 

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BSKDN Tomy V Bawulang mengatakan, LPePD merupakan sebuah arsitektur penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud computing. Melalui LPePD, Tomy optimistis berbagai layanan publik di daerah dapat terintegrasikan. Langkah ini dilakukan utamanya untuk mendukung peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Dia menegaskan, LPePD memiliki sejumlah keunggulan diantaranya efisiensi biaya serta fleksibilitas dalam pengembangan layanan sesuai kebutuhan daerah.

"Melalui forum sosialisasi ini, BSKDN mencoba untuk lebih menyebarluaskan pemanfaatan LPePD ke berbagai daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang belum memiliki basis layanan digital atau belum optimal dalam implementasinya," ungkap Tomy.

 
Sementara itu, perwakilan pakar dari Universitas Indonesia Teguh Kurniawan menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas serta pendekatan komprehensif dalam menerapkan transformasi digital.
"Implementasi strategi transformasi digital yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya.

Menurut Teguh, pendekatan multi-stakeholder, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini. Teguh juga mengingatkan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan dan memetakan area yang perlu perbaikan dalam birokrasi. Menurutnya, transformasi digital dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kesiapan aparat dan budaya masyarakat yang mau beralih ke digital.

"Begitu juga dengan budaya, budaya kita dengan budaya yang non digital harus digital itu juga mungkin harus disesuaikan, begitu pun dengan strukturnya kita sudah digital strukturnya juga harus mengikuti. Jadi berbagai hal ini harus jadi perhatian," terangnya.

Sejalan dengan itu, perwakilan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengungkapkan, kesenjangan digital di daerah menjadi tantangan utama dalam implementasi LPePD. Perencanaan yang matang dalam transformasi digital sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antar berbagai level pemerintahan. Menurutnya, pengembangan infrastruktur TIK dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran digitalisasi pelayanan publik. 

Herman juga menekankan pentingnya kemudahan dan kepastian dalam pelayanan publik.

  
 "Kemudahan dan kepastian terkait apa? Kemudahan dan kepastian terkait prosedurnya, kemudahan dan kepastian terkait waktu layanan, dan yang ketiga adalah kemudahan dan kepastian terkait biaya layanan," pungkasnya. 

Sebagai informasi tambahan, kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narsumber lainnya diantaranya Penjabat (Pj.) Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni, Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R Fahsul Falah, serta Kepala DPMPTSP Kabupaten Sinjai Lukman Dahlan.

(Nurulita) MM

Panglima TNI Dampingi Menkopolkam Dalam Monitoring Pilkada Serentak Tahun 2024

JAKARTA, MM -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam RI) Budi Gunawan melaksanakan Siaga Monitoring Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, bertempat di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri memaparkan perkembangan terkini terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

"Siaga Monitoring ini menjadi langkah penting dalam memantau secara langsung situasi di lapangan dan memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis, " ucap Budi Gunawan. 

Hadir pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Kapolri, Kasad, Kasal, Kasau, Irjen TNI, Kabais TNI, Kepala BNPT, Kepala BNPB, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Danpuspom TNI, Kapuspen TNI dan para Pejabat Tinggi TNI-Polri serta para Pejabat Tinggi Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

(Mukidi) MM

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jelang Pilkada, Pj.Gubernur Sumut Fatoni Inggatkan Netralitas ASN Dan Kepada Kepala OPD 'Jangan Golput'!

MEDAN, MM – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengingatkan kembali para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tidak golput pada Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut di sampaikannya di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (26/11/2024).

“Besok hari pemilihan, saya terus ingatkan hal ini, netralitas, netralitas ini yang utama, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang, saya ingatkan ada sanksi bagi ASN yang tidak netral, ini pesan untuk kita semua,” kata Fatoni kepada para kepala OPD yang hadir.

Selain diatur dalam Undang-Undang, melalui sikap netral ini juga ingin menunjukkan komitmen yang telah dibuat pada saat deklarasi netralitas ASN, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu pada masyarakat. Diketahui juga, Fatoni telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN pada Juli 2024 lalu.

“Ini tekad kita bersama, kita tunjukkan komitmen kita bahwa netralitas terus terjaga,” kata Fatoni.

Meski netral, ASN tetap memiliki hak pilih pada saat Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti. Ia pun mengimbau kepala OPD untuk mengingatkan ASN ataupun pegawainya untuk datang ke TPS, guna memberikan hak suara.

Ia pun menjamin kebebasan memilih para ASN Pemprov Sumut. Ia juga tidak pernah memberi arahan untuk memilih di satu pihak. Menurutnya, hal tersebut bukanlah cerminan demokrasi.

“Meski netral, tidak boleh memberikan dukungan, ASN diberi kesempatan untuk memberikan hak suaranya di TPS, di TPS para ASN bebas memilih siapa saja tanpa paksaan, inilah prinsip bebas memilih pilkada yang kita miliki,” kata Fatoni.

Selain menyampaikan kedua pesan tersebut, pada kesempatan yang sama, juga dibentuk tim monitoring Pilkada di daerah. Hal tersebut bertujuan agar Pemprov Sumut secara langsung dapat memantau jalannya pilkada secara lancar, aman dan damai di daerah..

Para kepala OPD Pemprov Sumut akan menyebar untuk memantau jalannya Pilkada serentak di daerah. Sehingga seluruh potensi kerawanan yang ada dapat diatasi dengan cepat. 

“Tim monitoring sudah dibentuk, kita sebar kepala OPD kita ke seluruh daerah di Sumut, kita monitoring kelancaran Pilkada ini, kita harapkan Pilkada berjalan tanpa kendala apa pun,” kata Fatoni.

(Butet) MM

Relawan Cabup Dan Cawabup No.03 AA 'Barisan Muda AKK' Beri Bantuan Pada Warga Terdampak Banjir di Desa Sukarukun

KABUPATEN BEKASI, MM - Barisan Muda AKK yang bermoto "Muda Cerdas Berintegritas" selaku relawan dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bekasi nomor urut 3,  Dr Asep Surya Atmaja dan Ade Koswara Kunang SH memberikan bantuan sembako kepada para korban banjir di Rt 001/Rw 07, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada (21/11/2024).

Diketahui bahwa, korban rumah terdampak banjir mencapai 40 rumah terendam di wilayah Rw 07 sehingga para warga terdampak tersebut terpaksa mengungsi sejenak, namun tetap kembali kerumahnya guna membenahi kondisi rumah mereka masing-masing.

Dlam keterangannya Ketua Koordinator relawan Barisan Muda AKK mengatakanbhwa, "Pada hari ini kita memberikan bantuan berupa air mineral, Mie Instan, kayu putih dan yang lainnya kepada warga Sukatani yang ada di Desa Sukarukun yang terdampak banjir, mangkanya kami dari Tim Ade Koswara Kunang bersama Dr Asep kita turun langsung melihat dan memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ungkap Murdani Bontot.

Lanjutnya,"Unit rumah yang terendam dari pinggiran kali itu lumayan banyak, kurang lebih ada 40 an lebihlah karena memang yang pinggir-pinggiran itu memang terdampak dengan adanya banjir kirima,' jelasnya.

Terkait mengenai inisiasi yang muncul kemudian diimplementasikan secara langsung oleh Tim Relawan AA diuraikan oleh Tim relawan Barisan Muda AKK.

"Kami dari Tim Ade Koswara Kunang..kami selalu peduli keada masyarakat bahkan sebelum adanya banjir-banjir ini..ya, ketika pengurukan sungai ini kami juga ikut membentu bahkan kami ikut memberikan fasilitas seperti Bekko untuk melakukan normalisasi yang ada di kali. Sebelumnya sudah kerap kali kita lakukan," tutur Bontot.

Ditanyakan , apakah kegiatan tersebut akan di lakukan secara berkesinambungan di berbagai titik terdampak banjir di Kabupaten Bekasi .

"Ya berkesinambungan..nah rencananya kita akan ke Muara Gembong, pokoknya yang terdampak-terdampak oleh banjir kiriman dari Bogor kita akan turun langsung kepada masyarakat dan kita akanmemberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat,"ujar Ketua Tim Penanggulangan Bencana AA.

Terkait mengenai Tim BPBD Kabupaten Bekasi yang juga telah hadir membantu masyarakat. Sisi manakah yang dilakukan Tim AA dalam menanggulangi warga terdampak banjir di lokasi terdampak terhadap  BPBD Kabupaten Bekasi.

"Kalau kami prinsipnya berbicaranya BPBD kalau memang ini sudah ada tendanya dan sudah ada fasilitasnya tetapi kita di luar dari Pemerintahan kita dari Tim pemenangan kita turun langsung kepada masyarakat. Jadi kita tidak melihat dari yang lain tetapi kita..kitanya yang turun langsung kepada masyarakat untuk melihat dan meninjau apa saja yang kekurangan-kekurangan di masyarakat yang di butuhkan. Jadi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintah itu maka Tim AA terjun untuk menyentuh langsung ke masyarakat," paparnya.

Ditanyakan, apakah kegiatan tersebut akan menjadi skala prioritas dan berkesinambungan manakala Paslon nomor urut 03 terpilih menjadi BUpati Dan Akil Bupati Bekasi.

"Pada prinsipnya kita sebagai Tim Pemenangan ketika Ade Koswara Kunang menjabat sebagai Bupati Bekasi di izinkan oleh Allah menjadi Bupati Bekasi, kami akan semakin intens dan akan semakin masif. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat terdampak...ya kitakan selalu bantu ketika Ade menang kita akan lebih masif dari pergerakan sekarang," bebernya.

Disentuh apakah Pemkab Bekasi selama ini dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang tepat sasaran dan kurang mengena kepada para terdampak banjir sehingga relawan AA tampil menggenapi.

"Kami ketika kang Ade menjabat sebagai Bupati Bekasi kita akan lebih masif dan lebih intens untuk memberikan kalau memang ada hal-hal yang kurang dari suatu Pemerintahan, karena memang ketika Ade menjabat sebagai Bupati, ya itu adalah sebaga Bupati yang memang yang memiliki skala pemerintahan yang luas, maka dari itu kita akan selalu bantu. Bantuan ini termasuk normalisasi juga, turun juga, kita turun ke kali Cikarang..ya kita membantu normalisasi juga," pungkas Ketua dan Kordinator Tim Penanggulangan bencana relawan Barisan Muda AKK, Murdani Bontot.

(Joggie) MM

Mendagri Mendesak Kesiapan Pemerintah Daerah Sukseskan Pilkada Serentak Dan Antisipasi Libur Panjang Akhir Tahun

JAKARTA, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) menghadapi dua agenda besar dalam waktu dekat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan libur Natal serta Tahun Baru.

"Pilkada Serentak pertama kali seluruh Indonesia, semua daerah kecuali Gubernur DIY dan Wali Kota di Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Tapi semua daerah melakukan Pilkada semua terdampak dan ini terjadi mobilisasi, dan tanggal 27 November hari Rabu depan itu adalah hari libur nasional," ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Bencana Hidrometeorologi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/11/2024).

Mendagri juga mengingatkan Pemda untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat selama masa kampanye hingga proses pemungutan suara. Dia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan logistik agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat mengganggu stabilitas. 

“Jadi jangan sampai terjadi kelangkaan stok,” tegas Mendagri.

Setelah pelaksanaan Pilkada, Mendagri meminta Pemda untuk mewaspadai dampak dari libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. 

"Setelah Pilkada nanti ada Natal dan Tahun Baru, bulan depan liburnya cukup panjang. Masyarakat akan berlibur juga, ini perlu kita antisipasi juga," tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan inflasi pada November cenderung meningkat dibandingkan Oktober. Berdasarkan data historis, inflasi November 2023 month-to-month mencapai 0,38 persen, naik dari 0,17 persen di Oktober.

Tren serupa juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlunya kewaspadaan dalam mengelola inflasi di tingkat daerah. “Di tahun 2023 yang menjadi penyumbang inflasi bulan November adalah cabai merah, cabai rawit, juga bawang merah dan tarif angkutan udara," ungkap perempuan yang akrab disapa Winny tersebut.

(Irfan) MM

Dukung Pilkada Yang Damai Dan Aman di Papua, Satgas Yonif 641/Bru Hadiri Rapat Sosialisasi Bagi Masyarakat Yalimo

YATIMO, MM - Satgas Yonif 641/Bru Pos Kout Elelim menghadiri rapat sosialisai dan komunikasi dengan Pemda, KPU dan Bawaslu agar semakin terjalin sehingga terciptanya kedekatan yang harmonis dan damai dalam melaksakan pilkada Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, (16/11/2024).

Kegiatan yang di lakukan oleh personil Pos Elelim dengan turun langsung oleh Wadansatgas Kapten Inf l Gusti Ngurah Ketut Budiartana tentang menjaga keamanan wilayah Distrik Elelim yang akan di selenggarakan pilkada.

"Sosialisasi antara Satgas dengan Pemda, KPU dan Bawaslu juga harus di laksanakan sebagai sarana pendekatan dan dengan memberikan rasa aman bagi masyarakat di Distrik Elelim dan jajaranya," terang Wadansatgas pada Awak Media di lokasi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Yalimo," tutup Kapten Inf l Gusti Ngurah Ketut Budiartana.

Sementara Pjs. Bupati Kabupaten Yalimo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Prajurit TNI dan Polri.

"Kami merasa lebih aman dan nyaman melaksanakan aktivitas dengan adanya bapak-bapak TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan di sekitaran kami ini," ujar Pjs. Bupati Kabupaten Yalimo.

Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan damai dan pada hari pelaksanaan pilkada.

"Terutama pada saat melakasakan pilkada kami berharap untuk bapak-bapak TNI dan Polri selalu waspada menjaga keamana bagi masyarakat di Distrik Elelim ini . Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut", pungkas Hasuka Hisage S.Pd., M.Pd.

(Tugiono) MM

Wamendagri Pantau Kesiapan Pilkada Gorontalo, Tekankan Kualitas dan Partisipasi Pemilih Terjaga Baik

GORONTALLO, MM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan agar kualitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 terjaga dengan baik. Hal itu tidak hanya menyangkut partisipasi pemilih, tapi juga substansi dari tujuan digelarnya Pilkada.(14/11/2024).

“Jadi, kita ingin kualitas dari Pilkada Serentak ini baik, bukan hanya secara kuantitas tapi betul-betul secara substansinya juga,” katanya pada kegiatan Layanan Rekam Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, sekaligus memantau kesiapan Pilkada di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11/2024).

Dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, Kemendagri melakukan jemput bola ke daerah-daerah untuk memantau serta mendorong generasi muda yang duduk di sekolah menengah agar berpartisipasi aktif. Generasi muda, menurutnya, perlu diberikan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan Pilkada serta kandidat kepala daerah yang hendak mereka pilih.

“Artinya, anak-anak ini tahu mengapa harus mencoblos, mencoblos siapa dan punya pemahaman yang baik tentang kandidat-kandidatnya semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya juga menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, telah menyiapkan Desk Pilkada untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi selama Pilkada. Selain itu, masyarakat bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika menemukan indikasi pelanggaran.

“Sanksinya tentu disesuaikan dengan aturan yang ada. Bisa teguran secara lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap,” tandasnya.

(Andi Bahtiar) MM

Jaga Kesinambungan Eksistensi Media, SMSI Pusat Dukung Komdigi Meregulasi Media Digital di Indonesia

JAKARTA, MM - Untuk menjaga kemerdekaan pers dan kesinambungan eksistensi media secara proporsional, perlu memberikan masukan kepada Pemerintah tentang urgensinya penyempurnaan UU terkait media dan arti pentingnya Indonesia memiliki UU kedaulatan Digital. Terkait dengan masukan tersebut beberapa waktu lalu.

Pengurus Pusat Serikat Media Siber (SMSI) membentuk Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia.

Setelah SK Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia keluar pertanggal 9 November 2024. Tim Digital SMSI Pusat di Pimpin Prof. Rizal E. Halim, ngebut menggelar diskusi pada Kamis, 14 November 2024 di Kopi Godog, Jakarta.

Pada pengantarnya, dipertemuan diskusi terbatas tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, ada ide agar UU penyiaran, UU Pers dan Rencana UU Kedaulatan Digital di kordinasikan dalam satu pintu dibawah naungan Komdigi.  
Mengapa hal tersebut menjadi urgen, karena dimasa akan datang untuk percepatan pembangunan dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ketua Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia SMSI Pusat, Prof Rizal Halim mengatakan, di era digitalisasi ini, jika pemerintah akan melakukan  penyempurnaan tatakelola masyarakat pers, maka banyak yang harus disinkronkan. Terkait hal tersebut, SMSI siap mendukung. 

"Kita dorong agar OTT media digital ini dapat digawangi oleh Komdigi. Maka, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia di satu pintu Komdigi. Kita fokus pada domain yang dimiliki SMSI," terangnya.

Lanjut Rizal, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia. SMSI mendukung regulasi tersebut melalui satu pintu di bawah Komdigi.

Sementara itu, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar mengatakan, wacana di pemberitaan SMSI ditanggapi oleh anggota Dewan Pers. 

"Ada yang nanya, apakah SMSI akan mendukung omnibus law? Kita fokus pada revisi UU penyiaran dan lebih simple lagi, kita dukung Komdigi menjadi leading sector yang mengatur pertumbuhan digital di Indonesia," serunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan SMSI Pusat, Yono Hartono menambahkan, yang terpenting, Komdigi mampu menciptakan media digital yang sehat, berkelanjutan dan terintegrasi. Kami sepakat mendukung," ujar  Yono.

"Dengan ribuan anggota SMSI yang berbadan hukum dan mematuhi kode etik, sesungguhnya SMSI telah ikut andil besar mengatasi berbagai  hoaks dan lain-lain. Kedepan, penyelesaian masalah berbagai media dan platform jika terintegrasi di Komdigi, hal tersebut menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat Pers," imbuh Yono.

(Red) MM

Organisasi Pers PPDI Dorong Presiden Prabowo Untuk Segera Intervensi Persoalan Pers di Indonesia

JAKARTA, MM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Feri Sibarani, S.H., M.H., CCDE., CLDSI, secara resmi meminta presiden RI, Prabowo Subianto, turut memberikan perhatian serius terhadap permasalahan Pers Indonesia. Jakarta, (11/11/2024).

Pernyataan itu disampaikan olehnya, pada konferensi Pers, usai memimpin rapat pleno penetapan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPD-PPDI) DKI Jakarta. Dalam penjelasannya, Feri Sibarani merinci beberapa permasalahan yang kerap mengemuka, antara lain terkait dualisme pelaksanaan program kompetensi wartawan dan terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers.

"Permasalahan dunia Pers Indonesia seakan tidak punya solusi. Padahal segudang masalah begitu nyata saat ini. Contohnya, soal dualisme pelaksana kompetensi wartawan, antara Dewan Pers dan BNSP. Disisi lain, dasar hukum Dewan Pers masih diragukan, karena pasal 15 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sesungguhnya tidak menggambarkan sertifikasi kompetensi, melainkan lebih kepada pelatihan-pelatihan jurnalistik. Karena sertifikasi kompetensi profesi hanya kewenangan Pemerintah berdasarkan UU No 13 tahun 2003 Jo PP No 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi," sebut Feri Sibarani, hari ini di Jakarta. 

Menurutnya, hal lain yang dianggap keliru juga kerap di atur oleh Dewan Pers. Dan terkesan dipaksakan kepada perusahaan Pers di Indonesia. Semisal menyangkut terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers. Padahal menurutnya, hal itu benar-benar tidak dikenal dan tidak di ulas dalam Undang-undang Pers. Justru menurutnya, UU No 40 Tahun 1999 merupakan hasil agenda reformasi tahun 1998, dimana Pers harus bebas dan merdeka tanpa tekanan dalam bentuk apapun. 

"Aturan soal terverifikasi perusahaan Pers ini benar-benar menjadi jelmaan dari menteri penerangan di era Orde Baru. Dimana kala itu, setiap perusahaan Pers harus mendapatkan izin berupa SIUP untuk mendirikan perusahaan Pers. Bahkan barangkali syarat terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers justru dirasa lebih sulit, karena ada puluhan persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi, khusunya media-media kecil seperti di daerah," katanya.

Selanjutnya, dari penelusuran awak media ini, ditemukan di beberapa daerah provinsi Indonesia, bahwa diduga Dewan Pers atau aliansinya, menyebarkan informasi kepada seluruh jenjang pemerintahan, bahwa jika seorang wartawan tidak memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan belum terverifikasi perusahaan Persnya di Dewan Pers, maka tidak diberikan kesempatan untuk turut menyebarluaskan informasi di lingkungan pemerintahan dan tidak beroleh kesempatan kerjasama publikasi atas anggaran media. 

"Ya kami juga kerap mendengar isu itu di berbagai daerah Indonesia. Informasinya ada surat edaran itu, kepada semua pemerintahan, bahwa seakan-akan wartawan yang tidak memiliki kartu UKW dan tidak terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers maka keberadaannya adalah wartawan abal-abal dan media abal-abal. Selain itu, nasib para wartawan dan media tersebut tidak mendapat kesempatan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal publikasi. Artinya akibat peraturan Dewan Pers itu, ribuan wartawan dan perusahaan Pers bisa dirugikan," jelasnya. 
Ia juga mengatakan, perbuatan itu sudah menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional para wartawan. Yang seharusnya, para pekerja buruh tinta itu bisa mendapatkan penghidupan sebagai wartawan dengan melakukan tugas liputan dan bekerjasama iklan atau publikasi kegitan pemerintah, namun akhirnya, kesempatan itu tidak diberikan, melaikan hanya di nikmati oleh sekelompok wartawan dan media tertentu.

"Jadi ini lebih mirip dengan modus menciptakan kondisi, seakan-akan kartu UKW dan terverifikasi perusahaan Pers menjadi ukuran utama dalam mendapatkan anggaran publikasi di pemerintahan. Padahal faktanya, bagi yang memiliki kartu UKW pun tidak jaminan akan lebih piawai melakukan tugas jurnalistik dan membuat berita. Maka dari itu, kami dari PPDI meminta Presiden Prabowo agar memberi perhatian serius dan membantu memberikan solusi, karena ada puluhan ribu wartawan di Republik Indonesia yang kehilangan penghidupan karena aturan Dewan Pers telah membelenggu dan menghambat hak-hak puluhan ribu wartawan dan perusahaan media," tandasnya. 

Dia juga menjelaskan, bahwa sejumlah peraturan Dewan Pers telah berdampak menghambat, mengahalangi, dan merampas kemerdekaan Pers itu sendiri, dengan adanya isu atau opini yang dihembuskan ke publik, bahwa jika wartawan tidak memiliki kartu UKW dan perusahaan tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka seolah-olah, wartawan dan perusahaan Pers tersebut tidak sah, atau kerap disebut abal-abal. 

"Jadi menurut hemat kami, telah banyak indikasi bahwa sejumlah kebijakan Dewan Pers justru telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Dewan Pers itu sendiri. Karena, hal yang menjadi tugas pokok Dewan Pers itu sesungguhnya adalah justru bersifat menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan Pers itu sendiri, antara lain, melindungi kemerdekaan Pers, mengembangkan kehidupan Pers, mengawasi pelaksanaan kode etik, menjadi mediator atas sengketa Pers yang terjadi, memastikan harmonisasi hubungan antara Pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dan perusahaan Pers dan meningkatkan kualitas wartawan, serta mendata perusahaan Pers, "tutupnya.

Sebelum mengakhiri konferensi Persnya, Feri Sibarani, yang di dampingi oleh sejumlah pejabat DPP-PPDI, dan dua tokoh DPP-PPDI, pensiunan jenderal Polri, yaitu Irjen Pol (p) Abdul Gofur dan Brigjen Pol (p) Brigjenpol (P) Drs. Hilman Thaib Mandagi serta, Ketua DPD- PPDI DKI Jakarta, Hendra Ranto Sibarani SH dan Penasehat DPD-PPDI DKI Jakarta, Irwan Awaluddin SH yang turut memberikan dukungan morilnya guna terciptanya kondusifitas dan keadilan sosial bagi seluruh Insan Pers Nasional,. Menegaskan bahwa eksistensi Pers sangat krusial didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat berperan aktif untuk mendukung dan mengawal proses maupun progres dari perjalanan Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

(Red) MM

Dorong Produktivitas Pangan, Presiden Prabowo Tinjau Program Pertanian Berkelanjutan di Papua

MERAUKE, MM — Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu, 3 November 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan yang diinisiasi pemerintah guna memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, terutama di wilayah timur.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melihat secara langsung persiapan Demontration Plot (demplot) padi. Demplot ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal dan memperkenalkan teknik pertanian modern kepada petani setempat.

Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan inovasi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi.

Kehadiran pejabat tinggi negara ini mencerminkan dukungan lintas sektor dalam memajukan pertanian di wilayah Indonesia timur.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyatakan pentingnya program demplot padi sebagai langkah konkret untuk mendukung kemandirian pangan di Papua.

"Dengan program ini, kami berharap dapat mendorong produktivitas pangan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua," ungkap Presiden.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk berdialog dengan para petani lokal, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan arahan terkait upaya peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi pertanian.

Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan di Papua, yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencapai target ketahanan pangan nasional.

(Ridho) MM

PPS Desa Satria Jaya Gelar Sosialisasi, Ketua PPS Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Semarakkan Pilkada Serentak 2024

KABUPATEN BEKASI, MM - PPS Desa Satria Jaya, menggelar Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Kecamatan Tambun Utara di Balairoom Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (1/11/2024) pagi.

Dalam penyampaiannya Ketua PPS Desa Satria Jaya mendorong agar warga Desa Satria Jaya turut serta dan berpartisipasi dalam menyemarakan Pilkada Serentak 2024 yang jatuh pada tanggal 27 November 2024.

"Saya meminta masyarakat agar turut serta menyemarakan pesta Demokrasi di Kabupaten Bekasi ini, guna menyampaikan aspirasi pilihannya pada tahun politik ini,baik tingkat Jawa barat maupun Kabupaten Bekasi," ucap Dernat Rasta Pengestu.

Lebih lanjut dirinya juga menekankan kepada seluruh warga setempat agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya dan diharapkan untuk turut serta melakukan pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat maupun Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dan jangan tidak memilih (Golput).

"Sampaikanlah pilihan kalian pada 27 November 2024 mendatang, sebab ini penting sekali terutama bagi masyarakat yang menginginkan perubahan pada kinerja Kepemerintahan baik di tingkat Jawa Barat umumnya maupun tingkat Kabupaten Bekasi khususnya yang memang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kabupaten Bekasi sendiri dan jangan Golput," tandas Ketua PPS Desa Satria Jaya.

Himbauan Ketua PPS Desa Satria Jaya di tegaskan kembali agar jangan sampai masyaraka salah didalam memilih pemimpin, disebabkan hal tersebut akan berpengaruh pada perubahan sendi kehidupan masyarakat.

"Sekali lagi saya sampaikan. marilah kita semarakkan pesta Demokrasi Pilkada 2024 ini dengan penuh semangat dan bijaksana dalam memilih pemimpin Jawa Barat maupun Kabupaten Bekasi untuk periode lima tahun kedepan, ingat... jangan salah memilih sebab pilihanmu menentukan masa depan wilayahmu dan dirimu serta keluargamu, semoga himbauan kami PPS Desa Satria Jaya dapat berguna dan bermanfaat untuk seluruh warga Desa Satria Jaya, semangat Pilkada 2024," pungkas Dernat Rasta Pengestu.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Satria Jaya beserta perangkat, Ketua PPS beserta Tim,Ketua BPD beserta jajarannya, Bhabinsa, Bimaspol, Muspika kecamatan Tambun Utara, Para Kepala Sekolah SD 01.02 dan 03 Tamara, Kepala Sekolah SMPN 04 Tamara, Karang Taruna, Para Kepala Dusun, Ketua Rw, Ketua Rt serta tokoh masyarakat dan simpatisan se Desa Satria Jaya.

(Joggie) MM