Presiden Rancang Pendirian Sekolah Rakyat, Ketua Pembina SMSI : Solusi Atasi Kemiskinan Ekstrem Dan Putus Sekolah

JAKARTA, MM - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang konkret mewujudkan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan putus sekolah dengan pendekatan yang holistik. Karena dampak yang dihasilkan bukan saja untuk siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah, sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” tukasnya, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan model asrama untuk anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak, melalui fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama selain menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter, sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya.

Oleh karena itu ia berharap, bangsa ini memandang dengan jernih dan obyektif, bahwa apa yang dicanangkan dan diwujudkan Presiden Prabowo bermuara kepada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan nasional. Dan itu modal utama untuk Indonesia bangkit.

“Salah satu ketahanan nasional kan kualitas sumber daya manusia. Ini yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain ketahanan energi dan pangan serta pertanahan keamanan yang menjadi concern presiden,” urai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Dirinya yakin, jika program ini terus berjalan dan berkembang sampai ke Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka peta jalan Indonesia maju semakin optimis akan dapat dicapai.

 

 

(*) MM

Dinilai Berprilaku Buruk, Terkait Beredar Rekaman Medsos Rektor UTS Ki Pardimin Tantang Mahasiswa

YOGYAKARTA, MM - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya dugaan rekaman percakapan telepon yang diduga melibatkan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Ki Pardimin, dengan seorang mahasiswa. Rekaman ini beredar, Jumat (15/8/2025).

Tagar satir “Habis Pati Terbitlah UST” merajai perbincangan di TikTok dan Instagram, merujuk pada kejadian di Pati yang sebelumnya memicu kemarahan publik terhadap pejabat.

Rekaman yang diunggah melalui TikTok (https://vt.tiktok.com/ZSSKWAfDp/) dan Instagram (tautan https://www.instagram.com/p/DNWq26GyDAp/?igsh=MWRrcjVmaXljcHl3OA==, tautan https://www.instagram.com/p/DNWxqS_BXYd/?igsh=NW5hemltd2szc3J0) memperlihatkan gaya komunikasi sang rektor yang dinilai sejumlah mahasiswa arogan dan merendahkan. 

Dalam percakapan itu, rektor bahkan menyebut orang tua mahasiswa “tidak mendidik dengan baik” serta mengkritik keras organisasi mahasiswa.

Bagi banyak pihak, ucapan seperti itu bukan hanya persoalan etika komunikasi, tetapi juga mencederai nilai luhur pendidikan Tamansiswa yang didirikan Ki Hadjar Dewantara.

Kontras dengan Sistem Among

Ki Hadjar Dewantara merumuskan Sistem Among, filosofi pendidikan yang menempatkan pendidik sebagai pamong — pengasuh, pembimbing, dan pelindung yang memerdekakan cara berpikir peserta didik. Prinsip utamanya adalah:

Ing ngarso sung tulodo: di depan memberi teladan
Ing madya mangun karso: di tengah membangkitkan semangat
Tut wuri handayani: di belakang memberikan dorongan
Sistem among mengajarkan bahwa hubungan pendidik-mahasiswa adalah hubungan saling menghormati. 

Seorang pamong tidak menekan atau menjatuhkan martabat peserta didik, melainkan menumbuhkan keberanian dan kemandirian mereka.

“Kalau rektor berbicara kasar dan merendahkan mahasiswa, apalagi membawa nama orang tua, itu jelas bertentangan dengan tut wuri handayani. Pendidikan bukan menaklukkan, tapi membimbing,” kata seorang dosen senior Tamansiswa yang enggan disebut namanya, Minggu (17/8/2025).

Cermin Krisis Kepemimpinan Akademik

Kasus ini memicu diskusi luas tentang kualitas kepemimpinan akademik di Indonesia. Di tengah komersialisasi pendidikan dan birokratisasi kampus, sejumlah pihak khawatir bahwa perguruan tinggi mulai kehilangan ruh sebagai taman belajar yang memerdekakan pikiran.

“Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa untuk membebaskan bangsa dari penindasan, baik oleh kolonial maupun oleh perilaku pendidik yang tidak memanusiakan. Kalau hari ini ada rektor yang malah bersikap seperti itu, ini alarm moral bagi dunia pendidikan kita,” ujar seorang aktivis mahasiswa Yogyakarta.

Perdebatan ini masih bergulir di ruang publik, dan publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak rektorat UST. Bagi banyak orang, kasus ini bukan sekadar persoalan kata-kata, tapi pertaruhan warisan pendidikan nasional.

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui no WhatsApp (WA) miliknya, Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Ki Pardimin, tidak menjawab dan tidak membalas, Minggu (18/5/2025). 

(Budiman) MM

Dirjen Polpum Dan Gubernur Jabar Bagikan Bendera Pada Warga Guna Semarakkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI

BANDUNG, MM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menyerahkan bendera Merah Putih kepada masyarakat Jawa Barat (Jabar). Kegiatan itu dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Adapun penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Jumat (15/8/2025). Prosesi penyerahan tersebut turut disaksikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jabar.

Di sisi lain, penyerahan bendera Merah Putih ini juga merupakan bagian dari pembagian sepuluh juta bendera Merah Putih yang kembali digelar Ditjen Polpum Kemendagri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari acara serupa yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, sehari sebelumnya.

Dalam keterangannya, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Ia juga menyampaikan terima kasih karena bendera Merah Putih telah disalurkan dengan baik kepada warga Jabar melalui perwakilan kelompok masyarakat. 

Di samping itu, pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Gubernur Jabar juga menerima pembagian bendera Merah Putih. Bahkan sejumlah warga tampak antusias atas pembagian bendera tersebut.

“Atas nama Kemendagri kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Jawa Barat yang telah membagi bendera kepada warganya,” ujar Bahtiar.

Menurut Bahtiar, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kemendagri. Kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan semangat nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Indonesia. 

Secara khusus, Bahtiar mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar turut serta membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat. Ia juga meminta Pemda untuk memastikan pengibaran bendera Merah Putih tersebar di seluruh halaman perkantoran dan rumah warga.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Aang Witarsa Rofik; Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Budi Arwan; Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Agus Toyib; serta para pejabat terkait lainnya.

(Asep) MM

RSUD Kab.Bekasi Mengucapkan :'Selamat Hari Jadi Kabupaten Bekasi Yang ke-75 Dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80'

BEKASI, MM - Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr. Arief Kurnia, M.A.R.S, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-75 dengan tema "Bangkit Maju Sejahtera" dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 dengan tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Ucapan ini juga disampaikan oleh segenap jajaran dan pegawai RSUD Kabupaten Bekasi. Rabu (13/8/2025).

"Dengan penuh rasa syukur dan bangga, segenap jajaran dan pegawai RSUD Kabupaten Bekasi mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-75 dengan tema 'Bangkit Maju Sejahtera'. Semoga Kabupaten Bekasi terus maju dan sejahtera, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dan pada kesempatan yang sama, kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 dengan tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Mari kita bersatu dan berdaulat dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga Kabupaten Bekasi terus maju dan sejahtera, serta Indonesia semakin bersatu dan berdaulat dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan bagi seluruh rakyatnya. 

"Selamat merayakan hari jadi dan dirgahayu! 🎉🇮🇩"

Di hari ulang tahunnya yang ke 20, Kami RSUD Kabupaten Bekasi tetap terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terbaik. Hal itu dilakukan sesuai dengan Moto kami "Pelayanan PRIMA".

(Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr. Arief Kurnia, M.A.R.S) MM

Kemenko Polkam Gelar Rapat Strategi Tingkatkan Konektivitas Internet di Kalimantan Utara

TARAKAN, MM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memimpin rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur internet dan pertahanan siber di Kalimantan Utara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kedaulatan digital di wilayah perbatasan.  

Rapat digelar di Tarakan, menghadirkan perwakilan Kemenkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BAKTI Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah, serta asosiasi telekomunikasi seperti APJII, ATSI, dan operator seluler.  

Marsda TNI Eko Dono Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah.

"Kalimantan Utara adalah gerbang digital Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan keamanan siber di sini harus jadi prioritas," ujar Eko Dono, pada (30/07/25).

Tantangan dan Solusi.
 
Beberapa masalah utama yang dibahas meliputi keterbatasan akses internet akibat pasokan listrik tak stabil untuk menara BTS, Ancaman siber  yang membutuhkan respons cepat melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tiap kabupaten/kota dan moratorium menara telekomunikasi yang perlu dievaluasi agar tidak menghambat perluasan jaringan.  

Tiga Langkah Prioritas.

Pemerintah menetapkan tiga fokus aksi yakni, percepatan pembangunan infrastruktur digital dan kelistrikan hingga daerah terpencil, pembentukan TTIS sebagai sistem peringatan dini serangan siber dan armonisasi kebijakan pusat-daerah untuk transformasi digital yang inklusif.  
 
" Wilayah ini tidak hanya menjadi garis depan perbatasan fisik, tetapi juga pertahanan siber nasional. Kolaborasi multisektor diharapkan menjadikan Kalimantan Utara sebagai model konektivitas dan keamanan digital di kawasan perbatasan," pungkasnya.

 

 

(Juni) MM