Kamis, 18 April 2024

DPO Penangkap Ikan Ilegal Tanpa Izin Berhasil Dibekuk Satgas SIRI Kejagung RI di Rumah Makan


MAKASSAR, MM - Sekitar pukul 09.23 WITA bertempat di Jalan Pelita, Buana Kana Rappocini Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Fakfak, pada Kamis (18 April 2024).

Dalam keterangannya Kapuspenkum Kejagung mngatakan bahwa, berdasarkan pantauan Tim Tabur, Ketiga DPO bergerak dari Bone menuju Makassar sekitar pukul 09.23 WITA. DPO terpantau di rumah makan di Jalan Pelita, Buana Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 

"Setelah itu Tim melakukan pengamanan terhadap DPO atas nama; Sanusi, Harmank alias Emmank, Palletui alias Lattu," kata Dr Ketut Sumedana.

"Saat diamankan," lanjutnya," Ketiga Terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke  Kejaksaan Negeri Makassar untuk kemudian dilakukan serah terima kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Fakfak."

Kapuspenkum juga mengungkapkan identitas tiga  Terpidana yang diamankan, diantaranya adalah ;

Nama : Pallettui alias Lattu, Tempat lahir : Bone, Usia/tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, dengan pekerjaan sebagai Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Nelayan Airin Jaya. Tempat Tinggal : Tippulue RT 01/RW 02 Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

"Dengan Putusan MA : Nomor 1929/Pid.Sus/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Palettui," ungkapnya.

Nama : Harmank alias Emmank, Tempat lahir : Tippulue, Usia/tanggal lahir : 40 Tahun/29 Maret 1984, Jenis kelamin : Laki - laki , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, dengan Pekerjaan sebagai Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Nelayan Bunga Mawar 53,
bertempat tinggal di Welalange RT 01/RW 03, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

"Dengan Putusan MA : 1925/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas nama Harmank," sambungnya.

Nama : Sanusi, bertempat lahir : Tippulue, dengan Usia/tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, dengan Pekerjaan sebagai Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Nelayan Halifa dan bertempat tinggal di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

" Dengan Putusan MA : Nomor 1926 K/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas nama Sanusi," imbuh Sumedana.

Lanjutnya," Adapun kasus posisinya menyatakan ketiga Terpidana sebagaimana identitas di atas melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)," tutur Kapuspenkum.

Ia juga menegaskan bahwa, atas perbuatan tersebut ketiga Terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

"Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan," terangnya.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. 

"Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman," pungkas kapuspenkum Kejagung, Dr Ketut Sumedana.

(Setiawan) MM

Sabtu, 13 April 2024

Dugaan Skandal UKW PWI di BUMN, Ketum PPDI : Diduga Bagian Dari 'Modus Operandi Proyek Proposal' UKW Ala Dewan Pers


PEKANBARU, MM - Kabar spektakuler terkait dugaan skandal keuangan di tubuh organisasi profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kini beredar santer di kalangan wartawan Indonesia. Hal ini pun langsung mendapat reaksi keprihatinan dari pimpinan organisasi sejenis yang bukan konstituen Dewan Pers, yakni Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI). Sabtu, 13/04/2024.

Terkait isu dugaan penyelewengan dana yang sejatinya diperuntukkan untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), di 30 Provinsi Indonesia itu, kini beredar isu menjadi prahara antar pengurus pusat di PWI Pusat. Dikabarkan, dana 6 Miliaran dari BUMN atas restu Presiden RI Joko Widodo itu menjadi sumber "Keributan" di tubuh PWI Pusat.

Berdasarkan sumber Aktualdetik.com, gejolak terjadi manakala sekretaris jenderal PWI Pusat atas nama Sayid Iskandarsyah bersama dengan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di duga hendak menyelewengkan miliaran dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tersebut namun ditentang oleh sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

, "Ini sikap kami dari Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), bahwa kami mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang dalam hal ini kami lindungi identitasnya. Intinya setelah kami telaah dengan baik pesan dan substansi informasi tersebut, sebagai sesama organisasi Pers, kami merasa prihatin dan tertegun. Ini bukan saja menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Pers Indonesia, namun pastinya meningkatkan dis trust pada masyarakat Indonesia tentang independensi, profesionalitas serta peran Pers sebagai kontrol sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, " Kata Ketua Umum PPDI, Feri Sibarani, SH., MH, hari ini di Pekanbaru.

Ditambahkan olehnya, bahwa maraknya pernyataan dari sejumlah pihak, khususnya para organisasi Pers non konstituen Dewan Pers selama ini, terkait penyelenggaraan UKW adalah di duga bagian dari "Modus Operandi" atau "Proyek Proposal" terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah serta BUMN dan BUMD, menjadi terkonfirmasi oleh isu yang terjadi di tubuh PWI Pusat tersebut.

, "Selama ini kita sudah kerap mendengar, bahkan kita juga menduga bukan tidak mungkin dalam kegiatan UKW yang terkesan dipaksakan itu ada modus-modus tertentu untuk memperkaya diri atau kelompok dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UKW ala Dewan Pers itu. Maka jika benar isu yang sedang hangat ini, secara tidak langsung terkonfirmasi lah dugaan selama ini, bahwa sepertinya ada proyek bancakan cuan dalam setiap penyelenggaraan UKW ala Dewan Pers ini, " Sebut Feri melanjutkan.

Pihaknya kemudian menilai, ada suatu ketegangan tinggi antar pengurus PWI Pusat di Jakarta yang kemungkinan berebut soal pembagian uang atau perbedaan pendapat, sehingga terpaksa harus "Membias" keluar, dan berpotensi membuka "Kotak Pandora" di tubuh Organisasi Wartawan Konstituen Dewan Pers itu.

, "Ini kami harapkan segera cooling down lah.. Para pengurus PWI Pusat harusnya dapat lebih bersikap profesional dengan mengutamakan integritas dan kredibilitas personal pengurus dimata masyarakat Indonesia. Jangan jadikan Uang sebagai wujud citra buruk organisasi wartawan yang konon tertua di Indonesia itu. Kami organisasi Pers non konstituen ini aja, tidak ada jaminan dan sumber keuangan yang pasti, tapi sedapat mungkin kami bermanfaat bagi sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan Pers Indonesia dari "Jajahan" semua pihak, termasuk Peraturan Dewan Pers yang kami anggap memasung hak-hak wartawan Indonesia dan perusahaan Pers Daerah, " Lanjutnya.

Selanjutnya atas informasi yang diperoleh pihaknya, Feri Sibarani pun memberikan apresiasi kepada sejumlah pengurus PWI Pusat, antara lain, Timbo Siahaan, Sasongko Tedjo, Uni Zulfiani Lubis, selaku Dewan Penasehat PWI Pusat yang berdasarkan informasi disebut sebagai pelapor atas dugaan penyelewengan dana yang bersumber dari BUMN itu. Bahkan dalam informasi yang diperoleh, menyebutkan, jika dalam 40 hari, sekretaris jenderal dan Ketua Umum PWI Pusat tidak mengembalikan dana milyaran itu, terancam dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

, "Jujur kami sangat apresiasi ya, ketiga orang Dewan Penasehat itu. Bapak Timbo Siahaan, Sasongko Tedjo dan Uni Zulfiani Lubis, yang dalam informasi terlansir kepada kami menyebutkan, apabila dalam 40 hari kedepan tidak mengembalikan dana miliaran itu, terancam dilaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Seharusnya memang begitu, agar menjadi terang" Lanjut Feri Sibarani.

Sementara, untuk memperoleh tanggapan resmi PWI Pusat, guna memenuhi perimbangan berita di media ini, awak media ini telah melayangkan surat konfirmasi secara elektronik melalui akun WA kepada kontak person Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun,  62 811-103-0XX,  Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, 62 812-9747-50XX serta Dewan Penasehat PWI Pusat, Sasongko Tedjo, 08112986XX  dan Timbo Siahaan di nomor  0812-1321-11XX.

Dari hasil konfirmasi awak Media ini secara elektronik melalui akun WA pribadi Ketua Umum PWI Pusat, Henry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, diperoleh informasi berupa bertahan bahwa kedua tokoh PWI Pusat ini sepertinya sepakat bersama untuk mengatakan bahwa informasi yang beredar saat ini terkait dugaan penyelewengan dana UKW adalah tidak benar atau bahkan disebut menyesatkan. Itu berdasarkan narasi yang dikirim oleh Ketua PWI Pusat, Henry Ch bangun, lebih rincinya tanggapan masing-masing mengatakan sebagai berikut:

Tanggapan Bersama:

KLARIFIKASI SEKJEN PWI PUSAT ATAS RILIS DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT       

Mencermati Siaran Pers  pada hari Sabtu, 6 April 2024 pukul 19.06 wib. Perlu saya luruskan dan klarifikasi atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI Pusat.

1. Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan, setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi.

2. Terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.

3. Dari dukungan anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp  4,6 milyar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung dan data penggunaan keuangan bisa di tanyakan dan di cek ke bagian keuangan PWI.

4. PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.
 
5. Pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah.

6. Klarifikasi ini saya buat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada.

7. Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada.

Demikian pernyataan klarifikasi saya.
Jakarta, 7 April 2024

Salam hormat
Sayid Iskandarsyah
Sekjend PWI Pusat.

Sementara tanggapan dari Dewan Penasehat PWI Pusat, yakni dari Sasongko Tedjo dan Timbo Siahaan, hingga berita ini dimuat, pada pukul 09.30 WIB, diperoleh tanggapan dari Herbet Timbo Siahaan, dengan mengatakan, agar awak Media sebaiknya mengonfirmasi Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo.

,"Silakan ditanyakan kepada Ketua Dewan Kehormatan (DK) Pusat Sasongko Tedjo mengenai permasalahan dana hibah BUMN ke PWI, sebab masalah itu sudah ditangani DK PWI Pusat. Sesuai aturan hanya DK PWI yang berhak memberikan keterangan.
Selamat pagi
Terima kasih…, " Tulis Herbet Timbo Siahaan.

(*) MM

Sumber: Rilis PPDI

Senin, 08 April 2024

Siapa Paling Unggul ?, SMSI Rilis Hasil Survey 36 Top Person Bakal Calon Bupati Bekasi 2024-2029


KABUPATEN BEKASI, MM - Pemilihan Kepala Daerah  (pilkada) Kabupaten Bekasi tahun 2024 kian dekat. Beberapa nama berpotensi ikut dalam kontestasi. Sejumlah organisasi partai politik, lembaga sosial dan independen pun telah melakukan jajak pendapat dan merilih hasil terkininya.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi merilis hasil Survey 36 Top Person Bakal Calon Bupati Bekasi periode tahun 2024-2029, Rabu, 10 April 2024 bertepatan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 hijriah.

"Hari ini kita lakukan penghitungan jumlah responden yang masuk pada Survey 36 Top Person bakal Calon Bupati Bekasi periode 2024-2029, total responden sebanyak 8.534," kata Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon saat penghitungan Survey tahap 1  bersama tim SMSI Kabupaten Bekasi di Cikarang, Senin, 08 April 2024.

Berdasarkan hasil penghitungan,  Brigjen TNI Ikhwan Syahtari memimpin dengan perolehan suara 37 persen, disusul H. Faizal Hafan Farid (politisi PKS) 35,7 persen, Sarjan (pengusaha/kontraktor) 4,8 persen, R. Yana Suyatna 4,7 persen (ASN Kabupaten Bekasi), dan Nyumarno (politisi PDIP) 4,2 persen.

Kemudian, Ulung Purnama (advokat) meraih 1,5 persen, Mia Eldabo (politisi Partai Demokrat) 1,4 persen, H. Asep Saepulloh (Ketua PGRI Kabupaten Bekasi) 1,1 persen, HM BN Holik Qodratulloh (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Gerindra) 0,9 persen dan Ade Koswara Kunang (politisi PDI Perjuangan) 0,9 persen.

Lalu Budiyanto, S.Pi (calon anggota DPD RI) mendapat respon 0,8 persen, disusul Dr. H. Cucu Sugiarti (politisi PKS istri alm. Saduddin/eks Bupati Bekasi) 0,7 persen, H. Akhmad Marjuki (Ketua DPD Partai Golkar/eks Plt Bupati Bekasi) 0,7 persen, Dani Ramdan (Penjabat Bupati Bekasi) 0,6 persen dan Arya Dwi Nugraha (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi) 0,6 persen.
  
Politisi Partai Ummat H. Ata Suryadi mendapat respon 0,6 persen, dilanjut Dr. Rieke Dyah Pitaloka (anggota DPR Ri dari PDIP) 0,5 persen, H. Obon Tabroni (anggota DPR RI) 0,4 persen, HK Damin Sada (Ketua Umum Jajaka Nusantara) 0,4 persen dan Daeng Muhammad (anggota DPR RI dari PAN) 0,3 persen.

H. M Zaenal Abidin (Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi) mendapat 0,3 persen, disusul Dul Jaelani (musisi/putra Ahmad Dani) 0,2 persen, Heri Noviar (Ketua KADIN Kabupaten Bekasi) 0,2 persen, Dr Tuti Nurcholifah Yasin (adik kandung mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin) 0,2 persen dan H. Asmat Amin (pengusaha) 0,1 persen.

Responden Usul Nama Berbeda

Pelaksana survey Suryo Sudharmo mengatakan bahwa responden juga menulis nama lain di luar 36 Top Person Bakal Calon Bupati Bekasi 2024-2029.

Beberapa nama ditulis responden, seperti Dr. H. Asep Supria Atmaja, Budi Muhammad Mustafa (Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi), Drs. H.M. Saleh Manaf, H. Syamsul Falah, Hj. Siti Qomariyah, Novi Yasin, Hadi Mustofa Almashudi, Alfiansyah Komeng dan Maman Suparman, Suminta, H. Enjum El Dabo, Ahmad Tetuqo Taqiyudin, H. Karno (Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi), Muhamad Iksan, Ahmad Anwar dan Mustaqim Marzuki.

"Beberapa nama yang masuk 24 besar, akan disurvey ulang dengan metode sama, yakni telesurvey melalui pesan WhatsApp, facebook dan istagram. Hasilnya akan disampaikan pada 10 Mei sebulan ke depan". 
"Semoga berikutnya masyarakat lebih responsif terhadap nama-nama Bakal Calon Bupati Bekasi 2024-2029 yang kami sodorkan sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak berkepentingan pada waktunya," harap Suryo Sudharmo.

Diakui Bendahara SMSI Kabupaten Bekasi, Nurhasan bahwa nama Brigjen TNI Ikhwan Syahtari populer sejak dimusyawarahkan Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Bekasi Raya sebagai Penjabat Bupati Bekasi pada 2022 lalu.
 
"Beliau menjadi semakin populer setelah 1 April 2024 lalu DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan namanya ke Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Bekasi," pungkas Nurhasan. 

(*) MM

Jumat, 05 April 2024

Nani Suhajar Ajak Pengurus Tingkatkan Persatuan Dan Kesatuan Pada Peringatan HUT ke-67 PP-PAUD


JAKARTA, MM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP-PAUD) Nani Suhajar Diantoro mengajak para pengurus agar terus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hal itu disampaikannya saat acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 PP-PAUD di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

“Alhamdulillah sampai hari ini kita terus-menerus, terus semangat ya Ibu-Ibu pengurus,” ujarnya dalam kegiatan bertajuk “Semangat 67 PP-PAUD Menuju Indonesia Emas” tersebut.

Nani menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus yang senantiasa terus berjuang bagi kemajuan PP-PAUD. Perjuangan itu diharapkan tak pernah padam, meski di tengah keterbatasan anggaran. Perjuangan itu juga sejalan dengan semangat para pendiri organisasi.

Dia mengaku bangga terhadap para pendiri PP-PAUD yang dengan penuh semangat membangun organisasi tersebut. Dirinya meyakini, organisasi ini dibentuk dengan tidak terlalu terpaku pada keterbatasan anggaran.  Para pendiri justru lebih mementingkan terbentuknya PP-PAUD agar dapat mendukung terciptanya generasi yang cerdas, terampil, dan berperilaku baik.

Lebih lanjut, Nani menjelaskan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang ditandai dengan lebih dominannya jumlah penduduk usia produktif. Kualitas generasi akan menentukan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, dibutuhkan strategi jitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Dia mengatakan, untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas salah satunya dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperkuat kompetensi akademik, tapi juga meningkatkan kapasitas karakter. Karena itu, keseimbangan antara kemampuan akademik dan karakter perlu dipersiapkan dari sekarang.

Selain itu, dirinya berharap PP-PAUD dapat menjangkau seluruh daerah termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab, membangun generasi yang berkualitas membutuhkan pemerataan dan kesetaraan terhadap akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. “Kesetaraan pendidikan harus diusahakan semaksimal mungkin agar tidak ada ketimpangan yang mengakibatkan ketertinggalan masyarakat di dunia pendidikan,” ujarnya.

Dalam mendukung akses pendidikan di daerah 3T, PP-PAUD telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dirinya meyakini, dengan menggali potensi yang dimiliki organisasi, PP-PAUD dapat berkontribusi membangun generasi mandiri yang mampu bersaing di dunia global.

(Ira) MM

Selasa, 02 April 2024

PangdamXII/Tpr Buka Bazar Murah Ramadhan Guna Membantu Kesulitan Ekonomi Prajurit Penuhi Kebutuhan Idul Fitri 1445


KUBU RAYA, MM - Bantu kesulitan Ekonomi Prajurit dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., membuka kegiatan Bazar Murah Ramadhan. Bertempat di Lapangan Tidayu, Makodam XII/Tpr, Selasa (2/4/2024).

Pembukaan ditandai dengan pernyataan resmi dan penyerahan bingkisan kepada perwakilan Veteran, Warakawuri dan Awak Media. Bazar ini juga dilaksanakan serentak oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia. Untuk di Makodam XII/Tpr bazar murah ini diikuti oleh tiga matra. Yang menjual bahan pokok dengan harga lebih murah dari harga yang dijual di tempat-tempat umum.

Saat memberikan keterangan, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan menerangkan, kegiatan bazar ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Mulai dari Kodam, Korem sampai dengan Kodim-kodim di seluruh satuan di jajaran TNI.

"Perintah Panglima TNI kita menggelar bazar yang dilaksanakan dari tanggal 2-3 April 2024. Ini adalah suatu bentuk kepedulian dari unsur pimpinan kepada anggota bahkan masyarakat dimana kita berdinas. Sehingga masyarakat dan anggota terbantu dari kesulitan mendapatkan Sembako untuk menghadapi hari raya Idul Fitri," terangnya.

Pangdam menyampaikan, disamping membuka bazar tadi dirinya juga memberi bantuan berupa Sembako kepada Veteran, Purnawirawan dan Warakawuri. Dirinya juga berencana membantu pemulung dan anak yatim. Ia menyampaikan bazar ini bisa dimanfaatkan berbelanja untuk Prajurit, PNS, keluarga dan seluruh masyarakat.

"Tolong sampaikan kepada seluruh teman, rekan, sahabat, masyarakat datanglah ke Lapangan Tidayu Kodam XII/Tpr ada bazar murah. Yang jelas lebih murah, ini harus dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat khususnya yang ada di wilayah Pontianak," himbau Mayjen TNI Iwan Setiawan. 

(Pendi) MM

Kongkow Warkop, Pangdam I/BB Bersama Forkopimda, Kapoldasu, Kajatisu, Danlantamal, Dankosek Serta Danlanud Bahas Tentang Sumut

MEDAN, MM - Segenap unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Sumut kerap nongkrong bareng di berbagai lokasi di seputaran Kota Me...